Bappenas: Relaksasi Ekonomi di Zona PSBB Dilakukan Bertahap

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan pemerintah tengah mengkaji relaksasi kegiatan ekonomi di daerah yang ditetapkan sebagai zona pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Namun, relaksasi itu akan dilakukan secara bertahap.

"Relaksasi kami berikan untuk sektor tertentu secera bertahap. Tapi yang penting physical distancing, menggunakan masker," ujar Suharso dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat yang dilakukan secara virtual di Jakarta, Selasa, 12 Mei 2020.

Sebelum melonggarkan kegiatan perekonomian, Suharso menekankan perlu adanya tes polymerase chain reaction (PCR) secara masif di setiap daerah untuk mendeteksi persebaran Covid-19. Tes juga mesti dilakukan berulang kali untuk memastikan keakuratan data.

Ia mengakui, gagasan untuk merelaksasi kegiatan ekonomi di zona PSBB muncul dari daerah-daerah yang telah menunjukkan pertumbuhan kasus positif corona sangat kecil. Akan tetapi, relaksasi kegiatan ekonomi di daerah itu tak dapat dilakukan serta-merta karena mesti mengacu pada karakter daerahnya.

Berdasarkan kajian Universitas Indonesia dan Bappenas, pertumbuhan kasus virus corona untuk beberapa daerah, seperti di Jakarta dan Jawa Tengah, memang tengah menunjukkan kurva yang landai. Namun, kata dia, kondisi ini masih perlu diwaspadai. "Belum ada jaminan, generasi kedua (gelombang kedua penyebaran awal) ada atau tidak," tuturnya.

Sedangkan di luar Jawa, tren pertambahan kasus virus corona masih terlihat. Mengacu pada data itu, ia mengungkapkan bahwa tiap-tiap daerah menghadapi situasi yang berbeda.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebelumnya telah membuat kajian awal berisi beberapa jadwal pemulihan bila pandemi virus corona berakhir. Berdasarkan linimasa tersebut, pemerintah membagi tahap pemulihan ke dalam beberapa fase.

Fase pertama diproyeksikan terjadi pada 1 Juni. Pada tanggal itu, industri dan jasa sudah mulai dapat beroperasi, namun dengan protokol kesehatan Covid-19 yang harus dipatuhi. Sedangkan fase kedua ialah 8 Juni. Saat itu toko, mal, dan pasar diperbolehkan beroperasi, namun tetap dengan pemberlakuan protokol kesehatan khusus.

Lalu, pada fase ketiga, yakni 15 Juni, ada evaluasi pembukaan salon, spa, dan lain-lain. Pada saat yang sama, sekolah pun dibuka, namun dengan sistem sif. Lantas, museum dan olahraga outdoor juga akan dibuka dan protokol yang sama.

Selanjutnya, pada fase keempat, yaitu 6 Juli, kegiatan ekonomi aka dibuka dengan tambahan evaluasi. Secara bertahap, restoran, kafe, bar, tempat fitnes pun dijalankan kembali namun tetap mengacu pada aturan kesehatan. Begitu pula dengan kegiatan ibadah yang sudah akan diperbolehkan, tapi dengan pembatasan jumlah jemaah. Kegiatan berskala juga masih akan dibatasi.

Sedangkan pada fase kelima, yaitu 20 dan 27 Juli, pemerintah akan mengevaluasi empat fase sebelumnya. Adapun pada akhir Juli atau awal Agustus, disebutkan bahwa seluruh kegiatan ekonomi akan dibuka.








Kajian Ramadhan, Ketua Umum Muhammadiyah: Jihad Ekonomi untuk Memerangi Kejahatan

2 hari lalu

Ketua umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Tempo/Pribadi Wicaksono
Kajian Ramadhan, Ketua Umum Muhammadiyah: Jihad Ekonomi untuk Memerangi Kejahatan

Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir menyerukan jihat ekonomi untuk memerangi kejahatan dalam acara kajian Ramadhan.


Suharso Beberkan Survei JETRO soal Optimistme Pengusaha Jepang di RI dan Dampak UU Cipta Kerja

5 hari lalu

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat menjelaskan soal HGU hingga 190 tahun untuk para investor di IKN saat ditemui di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Maret 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Suharso Beberkan Survei JETRO soal Optimistme Pengusaha Jepang di RI dan Dampak UU Cipta Kerja

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa membeberkan hasil survei yang dilakukan oleh Japan External Trade Organization (JETRO).


Terkini: Kemenkeu Minta Maaf ke Alissa Wahid dan soal Piala Fatimah Zahratunnisa, Dampak Ekonomi Kalau Buruh Jadi Mogok

5 hari lalu

Alissa Wahid. TEMPO/Nurdiansah
Terkini: Kemenkeu Minta Maaf ke Alissa Wahid dan soal Piala Fatimah Zahratunnisa, Dampak Ekonomi Kalau Buruh Jadi Mogok

Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid alias Alissa Wahid menceritakan pengalaman yang tidak menyenangkan dengan petugas Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.


5 Juta Buruh dari 100 Pabrik Ancam Mogok Tolak UU Cipta Kerja, Apa Dampak bagi Ekonomi RI?

5 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan naskah pandangan pemerintah atas pengesahan Perppu Cipta Kerja kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Paripurna DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi undang-undang (UU). TEMPO/M Taufan Rengganis
5 Juta Buruh dari 100 Pabrik Ancam Mogok Tolak UU Cipta Kerja, Apa Dampak bagi Ekonomi RI?

Bagaimana dampak terhadap ekonomi RI jika 5 juta buruh dari 100 ribu pabrik melakukan mogok nasional?


Jokowi Cerita Sempat Bingung dengan Singkatan PPKM dan PSBB

7 hari lalu

Presiden Jokowi. TEMPO/Subekti
Jokowi Cerita Sempat Bingung dengan Singkatan PPKM dan PSBB

Presiden Jokowi mengaku sempat bingung dengan istilah PSBB dan PPKM yang sempat diberlakukan saat pandemi Covid-19 melanda.


Pemotongan Upah Buruh hingga 25 Persen Dinilai Mengganggu Pertumbuhan Ekonomi RI

9 hari lalu

Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat menjelaskan soal penyebab bentrok antara pekerja lokal dengan TKA Cina di Morowali, Sulawesi Tengah, yang memakan korban jiwa hingga dua orang, Senin, 16 Januari 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Pemotongan Upah Buruh hingga 25 Persen Dinilai Mengganggu Pertumbuhan Ekonomi RI

Said Iqbal menilai langkah pemerintah memberikan izin pemotongan upah atau gaji buruh hingga 25 persen dapat mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia.


Kemendag Kembangkan Pasar Ekspor di Kawasan Asia Selatan

9 hari lalu

Menteri Perdagangan Indonesia Zulkifli Hasan (kiri) dan Menteri Perdagangan dan Industri India Piyush Goyal (kanan) mengadakan pertemuan di New Delhi, India, pada 14 Maret 2023. (ANTARA/HO-Kemendag/uyu)
Kemendag Kembangkan Pasar Ekspor di Kawasan Asia Selatan

Kemendag mengembangkan pasar ekspor di sejumlah negara di kawasan Asia Selatan sebagai upaya menjaga ekonomi Indonesia tetap tumbuh.


OECD Sebut Pemulihan Ekonomi Dunia Rapuh, Apa Saja Penyebabnya?

9 hari lalu

Kepadatan kendaraan melintasi ruas jalan ibu kota kawasan Semanggi, Jakarta, Rabu, 11 Januari 2023. Bank Dunia memperkirakan ekonomi Indonesia tahun ini tumbuh 4,8 persen. Ini dinilai cukup solid, meski melambat dari perkiraan pertumbuhan ekonomi 2022 sebesar  5,2  persen. Tempo/Tony Hartawan
OECD Sebut Pemulihan Ekonomi Dunia Rapuh, Apa Saja Penyebabnya?

OECD menyatakan saat ini dunia berada di tengah-tengah pemulihan ekonomi yang rapuh akibat dampak pandemi Covid-19. Apa lagi pemicunya?


Dampak Silicon Valley Bank Bangkrut Bagi Ekonomi Dunia, Indonesia Jadi Korban?

11 hari lalu

Silicon Valley Bank. REUTERS
Dampak Silicon Valley Bank Bangkrut Bagi Ekonomi Dunia, Indonesia Jadi Korban?

Dampak Silicon Valley Bank bangkrut menyebabkan banyak startup kehilangan sumber pendanaan.


BI Perkirakan Ekonomi Global 2023 Tumbuh 2,6 Persen, Lebih Baik dari Proyeksi Sebelumnya

11 hari lalu

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan tentang Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Hotel Sunan Solo, Sabtu, 3 September 2022. (TEMPO| SEPTHIA RYANTHIE)
BI Perkirakan Ekonomi Global 2023 Tumbuh 2,6 Persen, Lebih Baik dari Proyeksi Sebelumnya

BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi global 2023 dapat mencapai 2,6 persen.