PHRI Sebut Banyak Pengusaha Hotel Tak Bisa Bayar THR Lebaran

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengendara motor melintasi Hotel The Sultan yang tutup sementara di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis, 9 April 2020. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengatakan sudah ada 1.226 hotel di Indonesia tutup akibat pandemi virus Corona (COVID-19). ANTARA

    Pengendara motor melintasi Hotel The Sultan yang tutup sementara di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis, 9 April 2020. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengatakan sudah ada 1.226 hotel di Indonesia tutup akibat pandemi virus Corona (COVID-19). ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Pelaku usaha perhotelan terancam tidak bisa membayarkan tunjangan hari raya atau THR kepada karyawannya dan bisa menundanya hingga akhir tahun ini akibat dampak pandemi Covid-19.

    Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengatakan mayoritas pengusaha hotel sudah tidak mampu membayarkan THR karyawannya. Adapun, sekitar 50 persen pengusaha perhotelan akan melakukan penundaan pembayaran THR hingga akhir tahun.

    "Itu yang kondisinya 'kering'. Sebagian yang punya uang, mungkin cuma memberi 10 persen, 20 persen, jumlahnya tidak besar, sesuai cashflow mereka," kata Hariyadi, Senin, 11 Mei 2020.

    Dia menuturkan penyebab pengusaha perhotelan tidak mampu membayarkan THR lantaran dana (cashflow) perusahaan yang tidak berputar karena kegiatan operasional yang terganggu selama pandemi. Padahal, mampu atau tidaknya perusahaan membayarkan THR tergantung dana yang dimiliki di tengah kondisi aliran dana yang tersendat seperti saat ini.

    Pihaknya menambahkan apabila perusahaan memiliki dana, mereka pasti akan tetap membayarkan THR kendati tidak secara penuh. Apabila kondisi sangat kering, mau tidak mau akan dilakukan penundaan.

    Hariyadi menyebut situasi yang berat seperti saat ini cukup menekan dunia usaha. Namun, ia mengaku pengusaha sudah tidak bisa berkutik jika kondisi keuangan mengalami kesulitan.

    "Memang kondisi begini sudah tidak bisa dipaksa apapun itu. Mau didemo, atau pemerintah mencabut izin usaha, sudah tidak ada gunanya karena yang penting cashflow," ujarnya.

    Sebelumnya, keluar Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah bernomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi Covid-19.

    Dalam surat edaran tersebut, Menaker meminta kepada seluruh perusahaan untuk membayarkan THR keagamaan kepada pekerja/buruh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun demikian, masih ruang untuk berdialog mencari solusi bagi pengusaha, serikat pekerja dan pekerja/buruh jika perusahaan tidak mampu membayarkan THR sesuai waktu yang ditentukan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.