"

Dianggap Mengerjakan Semua Hal, Luhut Pandjaitan: Enggak Juga

Reporter

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan diperiksa suhu tubuhnya sebelum rapat dengan Presiden Joko Widodo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa 3 Maret 2020. Pemeriksaan kondisi suhu tubuh bagi tamu maupun pejabat tersebut untuk mengantisipasi penyebaran virus corona atau Covid-19 di lingkungan Istana Kepresidenan. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan diperiksa suhu tubuhnya sebelum rapat dengan Presiden Joko Widodo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa 3 Maret 2020. Pemeriksaan kondisi suhu tubuh bagi tamu maupun pejabat tersebut untuk mengantisipasi penyebaran virus corona atau Covid-19 di lingkungan Istana Kepresidenan. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan mengatakan kerap kali dianggap sebagai orang yang mengurusi banyak hal. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dia membawahi banyak kementerian, seperti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan kementerian lainnya.

Dia mengatakan, pemerintah semua terkait, tak hanya satu kementerian. "Jadi kami harus duduk ramai-ramai, enggak bisa sendiri. Jadi kalau orang enggak mau paham, (mereka) pikir Pak Luhut ngerjain semua. Enggak juga. Saya juga kalau mau mengerjakan semua enggak kuat," tuturnya saat bincang khusus bersama Radio Republik Indonesia (RRI), Ahad 10 Mei 2020.

Luhut mengatakan, dalam melihat persoalan tidak bisa dalam satu sisi saja. Aspek lainnya, kata dia, mesti dipertimbangkan.

Dia mencontohkan soal pangan. Menurutnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam rapat sudah beberapa kali memberikan instruksi kepada Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Koperasi dan UMKM untuk memastikan distribusi pangan berjalan dengan baik.

Menurut dia, itu pula yang menjadi salah satu alasan angkutan transportasi kembali dibuka. Sebab, kata dia, pangan dan transportasi saling berkaitan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta jajaran menterinya untuk menjaga kesiapan pangan Indonesia di tengah wabah virus corona Covid-19.

"Kita garisbawahi mengenai peringatan bahwa pandemi Covid-19 ini bisa berdampak pada kelangkaan pangan dunia atau krisis pangan dunia," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas memebahas laporan Tim Gugus Tugas, lewat video conference, Senin, 13 April 2020.

Jokowi meminta pasokan dan harga bahan pokok dipastikan. Stok pangan pun diharapkan tak hanya melihat dari produksi pangan saat ini.

EKO WAHYUDI l EGI ADYATAMA








DPR Sahkan Perpu Cipta Kerja, Kerentanan Pangan Jadi Dalih

2 hari lalu

Massa Partai Buruh dan organisasi serikat pekerja menggelar aksi menolak Perpu Cipta Kerja di depan Gedung DPR, Senin, 13 Maret 2023/Farrel Fauzan/Tempo
DPR Sahkan Perpu Cipta Kerja, Kerentanan Pangan Jadi Dalih

Perpu Cipta Kerja mendapatkan sejumlah kritik dari berbagai pihak, termasuk ratusan organisasi sipil masyarakat.


Ini Syarat Dapatkan Insentif Motor Listrik dari Pemerintah

2 hari lalu

Pemerintah Tetapkan Insentif Motor Listrik Rp 7 Juta per Unit, Luhut: Efektif Mulai 20 Maret 2023
Ini Syarat Dapatkan Insentif Motor Listrik dari Pemerintah

Menteri Luhut Pandjaitan mengumumkan insentif motor listrik sebesar Rp 7 juta per unit berlaku pada Senin, 20 Maret, hingga Desember 2024.


Insentif Motor Listrik Berlaku Hari Ini, Insentif Mobil Listrik 1 April 2023

2 hari lalu

Motor Listrik adalah salah satu bentuk transisi energi bersih dan hijau
Insentif Motor Listrik Berlaku Hari Ini, Insentif Mobil Listrik 1 April 2023

Luhut Pandjaitan mengumumkan insentif motor listrik berlaku hari ini, 20 Maret 2023. Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan tujuh insentif yang sudah diberi


Komisi IV DPR Kecewa Kementan Tak Miliki Data Produksi Beras, Hanya Gunakan Data BPS

2 hari lalu

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (tengah) mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 7 Juli 2020. Rapat itu membahas program strategis kementrian dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dampak COVID-19. Tempo/Tony Hartawan
Komisi IV DPR Kecewa Kementan Tak Miliki Data Produksi Beras, Hanya Gunakan Data BPS

Komisi IV DPR RI menyayangkan data produksi beras yang dimiliki oleh Kementan hanya mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS).


AMAN Dorong Masyarakat Adat Perkuat Gerakan Ekonomi Kedaulatan Pangan

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi (kiri) dan Dewan AMAN Nasional Hein Namotemo di Istana Negara, Jakarta, 22 Maret 2017. ANTARA FOTO
AMAN Dorong Masyarakat Adat Perkuat Gerakan Ekonomi Kedaulatan Pangan

Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi minta masyarakat adat memperkuat gerakan ekonomi dan kedaulatan pangan.


Bapanas: Impor Beras Bukan Kewenangan Bulog, Sampai Hari Ini Belum Ada Keputusan

5 hari lalu

(Dari kiri) Direktur Utama ID FOOD Frans Marganda Tambunan, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey, Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo Adi di Hypermart Puri Indah, Jakarta Barat. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Bapanas: Impor Beras Bukan Kewenangan Bulog, Sampai Hari Ini Belum Ada Keputusan

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan pemerintah belum memutuskan impor beras tahun ini. Ia pun menegaskan kewenangan impor beras bukan berada di tangan Perum Bulog.


Usai Temui Jokowi, Bapanas Tetapkan HPP Beras dan Gabah, Berikut Rinciannya

7 hari lalu

Kepala Badan Pangan Nasional/ National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi.
Usai Temui Jokowi, Bapanas Tetapkan HPP Beras dan Gabah, Berikut Rinciannya

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi baru saja menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) beras dan gabah.


Sidak Bahan Pangan Jelang Ramadan, BPOM Solo Temukan Produk Kedaluwarsa

8 hari lalu

Criminal Justice Sistem (CJS) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkap alat-alay yang digunakan untuk mengubah tanggal kadaluarsa di Gedung (BPOM), Jakarta, Senin 20 Mei 2019. TEMPO/Subekti.
Sidak Bahan Pangan Jelang Ramadan, BPOM Solo Temukan Produk Kedaluwarsa

Pemerintah Kota Solo mulai mengintensifkan pemantauan terhadap peredaran makanan dan bahan pangan di masyarakat menjelang datangnya Ramadan 2023 ini.


SPI Minta Bapanas Segera Tetapkan HPP Sesuai Usulan Petani, Jangan Ditunda Lagi

9 hari lalu

Aktivitas bongkar muat beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Rabu, 22 Februari 2023. Menjelang bulan Ramadan, harga beras di masyarakat semakin melambung tinggi. TEMPO/Tony Hartawan
SPI Minta Bapanas Segera Tetapkan HPP Sesuai Usulan Petani, Jangan Ditunda Lagi

Serikat Petani Indonesia atau SPI menanggapi keputusan Badan Pangan Nasional (Bapanas) tentang penetapan fleksibilitas harga beras atau gabah.


Instruksi Jokowi ke Bulog: Penyerapan Gabah Petani Harus dengan Harga GKP yang Ideal

11 hari lalu

Aktivitas bongkar muat beras dari Thailand di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin, 13 Februari 2023. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menargetkan beras impor sebanyak setengah juta ton atau 500 ribu ton sampai di Indonesia pada 15 Februari 2023, dan langsung disalurkan ke masyarakat. Tempo/Tony Hartawan
Instruksi Jokowi ke Bulog: Penyerapan Gabah Petani Harus dengan Harga GKP yang Ideal

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk dapat menyerap gabah sebanyak-banyaknya dari petani.