Tak Taat Protokol Kesehatan, Izin Industri Nakal Terancam Dicabut

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perindustrian Agus Gumiwang memberikan keterangannya seusai rapat  di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu, 30 Oktober 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang memberikan keterangannya seusai rapat di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu, 30 Oktober 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mewajibkan pelaku industri yang memperoleh Izin Operasional dan Mobilitas Industri (IOMKI) selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menjalankan protokol kesehatan ketat. Standar ini wajib dilaksanakan untuk mengurangi penyebaran virus corona atau Covid-19 sesuai dengan regulasi.

    Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita mengancam akan mencabut IOMKI perusahaan yang tak menjalankan protokol kesehatan maupun yang tidak melaporkan aktivitasnya.

    "Selama masa PSBB, kami wajibkan perusahaan industri yang memiliki IOMKI untuk memberikan pelaporan secara online seminggu sekali,” kata Agus Gumiwang melalui keterangan tertulis, Sabtu 9 Mei 2020.

    Adapun tata cara operasional industri dalam masa PSBB telah tertuang pada Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2020. Sedangkan untuk menjamin kepatuhan industri dalam menjalankan protokol kesehatan di lingkungan pabrik, Kemenperin telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewajiban Pelaporan Bagi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan yang memiliki IOMKI.

    Perusahaan yang memiliki IOMKI wajib melaporkan pelaksanaan operasional dan mobilitas kegiatan industri melalui akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Sejak surat edaran terbit, sudah ada 6.375 perusahaan yang mengirimkan laporan mingguan dan sebagian besar industri berlokasi di wilayah PSBB.

    “Semua protokol kami siapkan untuk membuat industri bisa bekerja, tapi tentunya juga harus menjamin agar masyarakat bisa tenang. Karena itu, perusahaan harus bertanggung jawab dalam menjalankan aktivitasnya,” tutur Agus.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.