TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui adanya kemungkinan tumpang tindih data dalam penyaluran bantuan sosial atau bansos selama masa pandemi virus Corona atau Covid-19. Ia mengatakan bansos yang digelontorkan pemerintah pusat sudah melingkupi 55 persen penduduk Indonesia dan belum termasuk bantuan dari daerah.
"Apakah kemungkinan ada tumpang tindih? Ada, tapi lebih baik daripada tidak dapat," ujar Sri Mulyani dalam konferensi video, Jumat, 8 Mei 2020. Saat ini, bantuan sosial yang disalurkan pemerintah pusat dilakukan melalui sejumlah kanal, antara lain program keluarga harapan, kartu sembako, subsidi listrik, bantuan langsung tunai dana desa, hingga kartu prakerja.
Berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial, Sri Mulyani mengatakan penerima PKH mencapai 10 juta orang, Kartu Sembako 20 juta KPM, stimulus listrik 450 VA 24 juta rumah tangga, stimulus listrik 900 VA 7,2 juta rumah tangga, BLT dana desa 11 juta KPM, kartu prakerja 5,6 juta KPM.
Selanjutnya, bansos tunai Jabodetabek 1,9 juta KPM, dan bansos tunai non Jabodetabek 9 juta KPM. "Dengan demikian sudah mencakup lebih dari 60 persen penduduk Indonesia," ujar Sri Mulyani.
Secara golongan pun, Sri Mulyani mengatakan bantuan yang diberikan pemerintah tidak hanya menyentuh kelas miskin dan rentan miskin, namun juga menyentuh kelas menengah melalui program Kartu Prakerja. "Ini untuk menggambarkan perluasan bansos karena Covid-19 memengaruhi masyarakat secara masif dan ada risikonya terjadi overlapping."
Dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Daerah, Sri Mulyani mengatakan data terpadu Kementerian Sosial belum dimutakhirkan dengan kondisi setelah adanya Covid-19. Sehingga, penerima bantuan belum mencerminkan kondisi terakhir. Untuk itu, ia berjanji pemerintah akan melakukan perbaikan data untuk keseluruhan program jaring sosial.
