Sri Mulyani: Pemerintah Belum Longgarkan PSBB Covid-19

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti forum KTT Luar Biasa G20 secara virtual dari Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis, 26 Maret 2020. KTT tersebut membahas upaya negara-negara anggota G20 dalam penanganan COVID-19. ANTARA/HO/Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti forum KTT Luar Biasa G20 secara virtual dari Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis, 26 Maret 2020. KTT tersebut membahas upaya negara-negara anggota G20 dalam penanganan COVID-19. ANTARA/HO/Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr

    TEMPO.CO, JakartaMenteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pemerintah tidak ingin terburu-buru melakukan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di tengah wabah virus Corona. Dia mengatakan Presiden dan kabinetnya selalu melihat data perkembangan wabah Covid-19 dalam mengambil kebijakan. 

    Di semua negara, kata Sri Mulyani, dilakukan sejumlah penyesuaian kebijakan. "Ada yang sudah tidak sabar karena ekonominya terpukul sangat besar, kemudian mereka buru-buru membuka. Habis itu mereka menyesal dan menutup lagi. Kan hal itu yang tidak kita inginkan," ujar Sri Mulyani dalam konferensi video, Jumat, 8 Mei 2020.

    Sri Mulyani mengatakan semua kebijakan pemerintah diambil berdasarkan data. Sehingga, Presiden bakal menyesuaikan kebijakan lagi jika kondisi dinilai sudah mengalami perkembangan positif. Misalnya, pertumbuhan kasus baru ineksi virus Corona atau Covid-19 sudah melandai. "Begitu data menunjukkan adanya perkembangan positif, berarti adjustment dari policy harus dilakukan," ucapnya.

    Karena itu, kata Sri Mulyani, pemerintah bersikap konsisten meminta rakyat untuk menjaga agar tidak ada penularan penyakit di lingkungannya. Kalau ada sekelompok atau sebagian orang tidak ikut menjaga, virus bisa melebar ke mana-mana. "Makanya, selalu disebutkan keputusan Presiden. Makanya dibuat rapat setiap minggu kan tujuannya untuk melihat development tadi."

    Di samping itu, Sri Mulyani mengatakan pemerintah juga akan melihat berbagai perkembangan riset. Dia mengatakan riset adalah salah satu informasi yang dijadikan bahan evaluasi pemerintah untuk mengambil kebijakan.

    Sri Mulyani menegaskan faktor kesehatan menjadi faktor utama dalam pengambilan kebijakan. Namun, pemerintah juga mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan keuangan dalam pengambilan kebijakan.

    "Kami harus membuat langkah yang bisa menjaga keseimbangan antara kesehatan dan kemanusiaan tidak bisa dikompromi. Tapi kegiatan sosial ekonomi mulai bisa dipulihkan secara berangsur," kata Sri Mulyani. 

    Hari ini, juru bicara penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, mengatakan masih ada penambahan pasien positif virus Corona di Indonesia. "Sehingga total 13.112 kasus, 2.494 pasien sembuh, dan kematian menjadi 943 orang," kata Yurianto, Jumat, 8 Mei 2020.

    CAESAR AKBAR | AJI NUGROHO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.