Pemerintah Bakal Terbitkan Lagi Surat Utang SBN Rp 697,3 T

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. Kementerian Keuangan mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 31 Juli 2019 sebesar Rp183,7 triliun atau 1,14 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, JakartaMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan surat utang berupa surat berharga negara (SBN) yang perlu diterbitkan sepanjang Mei hingga Desember 2020 sebesar Rp 697,3 triliun.

"Ini yang akan kami penuhi melalui lelang di pasar domestik, di SBN ritel, private placement dan penerbitan SBN valas," ujar Sri Mulyani dalam konferensi video, Kamis, 8 Mei 2020.

Sri Mulyani mengatakan kebutuhan pembiayaan utang bruto Indonesia pada tahun ini mencapai Rp 1.439,8 triliun. Angka tersebut adalah akumulasi dari sejumlah kebutuhan pembiayaan, antara lain pembiayaan defisit Rp 852,9 triliun, pembiayaan investasi net Rp 153,5 triliun, serta utang jatuh tempo Rp 433,4 triliun.

"Ini termasuk di dalamnya adalah untuk pemulihan ekonomi nasional yang sudah diatur dalam Perpu nomor 1 tahun 2020 dan juga ada di dalam Perpres nomor 54 Tahun 2020," kata Sri Mulyani.

Sumber pembiayaan utang itu akan berasal dari penarikan pinjaman Rp 150,5 triliun dan penerbitan SBN senilai Rp 1.334 triliun. Jumlah SBN yang perlu diterbitkan itu dikurangi dengan realisasi sampai dengan 30 April 2020 sebesar Rp 376,5 triliun, program pemulihan ekonomi nasional Rp 150 triliun, dan penurunan Giro Wajib Minimum perbankan Rp 110,2 triliun.

Sehingga menyisakan besar penerbitan SBN dari Mei hingga Desember 2020 menjadi Rp 697,3 triliun. Dengan nominal tersebut pemerintah memperkirakan rata-rata lelang SBN --baik surat utang negara, maupun surat berharga syariah negara-- untuk periode Mei hingga Desember 2020 adalah Rp 35-45 triliun per dua pekan.

"Di mana SUN akan berkisar antara Rp 24-30 triliun dan SBSN akan berkisar antara Rp 11-15 triliun, dan di sini sudah ada MoU antara Kemenkeu dengan BI di dalam rangka partisipasi BI di pasar perdana," ujar Sri Mulyani.






Ekonomi RI 2022 Tumbuh di Tengah Gejolak Global, Sri Mulyani: Ini Rahasianya

39 menit lalu

Ekonomi RI 2022 Tumbuh di Tengah Gejolak Global, Sri Mulyani: Ini Rahasianya

ekonomi Indonesia tahun 2022 mampu tumbuh sebesar 5,31 persen di tengah gejolak ekonomi global, ini kata Sri Mulyani.


Masa Jabatan Perry Warjiyo Berakhir Mei, Simak Deretan Nama Gubernur BI dari Pertama hingga Kini

2 jam lalu

Masa Jabatan Perry Warjiyo Berakhir Mei, Simak Deretan Nama Gubernur BI dari Pertama hingga Kini

Masa jabatan Gubernur BI Perry Warjiyo akan berakhir pada Mei 2023 ini. Perry menjabat sejak 23 Mei 2018. Siapa saja yang pernah menjadi Gubernur BI?


Ekonomi RI Tumbuh 5,31 Persen, Sri Mulyani: Alhamdulillah Meski Ekonomi Dunia Melambat

4 jam lalu

Ekonomi RI Tumbuh 5,31 Persen, Sri Mulyani: Alhamdulillah Meski Ekonomi Dunia Melambat

Sri Mulyani Indrawati menanggapi pengumuman Badan Pusat Statistik atau BPS soal pertumbuhan ekonomi tahun 2022. Begini penjelasannya.


Apakah Itu Dana SDM Desa yang Siap Diteken Jokowi? Ekonom: Rawan Mark-up dan Budget Siluman

4 jam lalu

Apakah Itu Dana SDM Desa yang Siap Diteken Jokowi? Ekonom: Rawan Mark-up dan Budget Siluman

Rencana Anggaran Dana SDM Desa disambut baik Jokowi dengan kesiapannya mengeluarkan PP untuk itu. Ekonom wanti-wanti rawan mark-up dan budget siluman.


Jokowi Bakal Teken PP Dana SDM Desa, Ekonom Ingatkan Bahaya Budget Siluman

15 jam lalu

Jokowi Bakal Teken PP Dana SDM Desa, Ekonom Ingatkan Bahaya Budget Siluman

Bhima Yudhistira, merespons rencana Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang akan menerbitkan peraturan pemerintah (PP) soal anggaran khusus untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) desa.


Jokowi Perintahkan BUMN Jadi Off Taker Pangan, Draf Aturan Disiapkan 2 Pekan Ini

17 jam lalu

Jokowi Perintahkan BUMN Jadi Off Taker Pangan, Draf Aturan Disiapkan 2 Pekan Ini

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan integrasi BUMN bidang pangan untuk menjadi off taker atau penyerap hasil produksi di masyarakat. Revisi sejumlah peraturan dan mekanisme pendanaan murah disiapkan agar tak ada lagi harga komoditas pangan di tingkat petani yang jatuh.


OJK Optimistis Tren Positif Kinerja Sektor Keuangan bakal Berlanjut Tahun Ini

20 jam lalu

OJK Optimistis Tren Positif Kinerja Sektor Keuangan bakal Berlanjut Tahun Ini

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis dengan tren positif kinerja sektor keuangan pada 2023.


Jokowi dan Sri Mulyani Sering Sebut Kata Inflasi, Ini Arti Inflasi dan Dampaknya

1 hari lalu

Jokowi dan Sri Mulyani Sering Sebut Kata Inflasi, Ini Arti Inflasi dan Dampaknya

Presiden Jokowi atau Menkeu Sri Mulyani sering menyebut kata inflasi. Sebenarnya apa inflasi dan dampaknya?


Terpopuler: Pemerintah Diminta Tak Jumawa Respons Ancaman Resesi, Jokowi Akan Terbitkan PP Dana SDM Desa

1 hari lalu

Terpopuler: Pemerintah Diminta Tak Jumawa Respons Ancaman Resesi, Jokowi Akan Terbitkan PP Dana SDM Desa

Berita terpopuler sepanjang kemarin dimulai dari Rhenald Kasali yang mengingatkan pemerintah agar tak jumawa dalam menghadapi ancaman resesi.


Sri Mulyani: APBN Bantu Anak Muda Kejar Pendidikan dan Raih Cita-Cita

1 hari lalu

Sri Mulyani: APBN Bantu Anak Muda Kejar Pendidikan dan Raih Cita-Cita

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut APBN telah membantu anak muda Indonesia mengejar pendidikan dan meraih cita-cita.