Dugaan Pengamat soal Anggaran Sembako Anies Baswedan

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri pelantikan Ahmad Riza Patria sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta sisa masa jabatan 2017-2022 di Istana Negara, Rabu, 15 April 2020. Pool-Kompas/Wawan H Prabowo

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri pelantikan Ahmad Riza Patria sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta sisa masa jabatan 2017-2022 di Istana Negara, Rabu, 15 April 2020. Pool-Kompas/Wawan H Prabowo

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center atau IBC Roy Salam menduga Pemprov DKI Jakarta di bawah Gubernur Anies Baswedan belum menyelesaikan penyesuaian APBD untuk penanganan wabah Covid-19.

    "Sehingga belum diketahui anggaran apa yang direalokasi/refocusing, proyek apa yang dipotong dananya, atau masalah data yang belum clear," kata Roy saat dihubungi pada Kamis malam, 7 Mei 2020.

    Roy menanggapi Pemprov DKI menyatakan tak ada anggaran untuk bantuan sembako dalam masa wabah Covid-19 bagi 1,1 juta warganya.

    Dia juga menyatakan tidak paham mengapa Gubernur Anies Baswedan memberikan bansos yang tidak sesuai standar hidup masyarakat yang hanya senilai Rp 149.500 per keluarga.

    Perihal bansos untuk Covid-19 di DKI Jakarta, IBC pernah mengusulkan senilai Rp 1,5 juta hingga Rp 3 juta per keluarga.

    "Anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 7 hingga 14 triliun. Dengan total belanja (APBD DKI 2020) Rp 80 triliun seharusnya bisa dipenuhi Pemprov DKI," ujarnya.

    Roy bahkan mengungkapkan bahwa per 7 Mei 2020, APBD DKI Jakarta surplus Rp 2,77 triliun. Realisasi pendapatan DKI sebesar Rp 15,51 triliun dan Rp 12,74 triliun.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki anggaran untuk bansos sembako bagi 1,1 juta warganya. Informasi tersebut diperolehnya dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

    "Mereka (DKI) tidak ada anggaran dan minta pemerintah pusat untuk cover 1,1 juta. Jadi yang tadinya 1,1 juta (warga ditangani) DKI dan sisanya 3,6 juta (warga) pemerintah pusat, sekarang seluruhnya diminta di-cover pemerintah pusat," kata Sri Mulyani dalam rapat virtual dengan Komisi XI DPR pada Rabu lalu, 6 Mei 2020


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.