TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah saat ini berupaya untuk memberikan stimulus kebijakan ekonomi kepada pekerja informal seperti pedagang bakso.
Sri Mulyani mengatakan dalam sidang kabinet pihaknya mengusulkan dua aspek untuk para pekerja sektor informal yaitu mendapat bantuan dan dapat masuk dalam inklusi keuangan. "Presiden serta Wakil Presiden sepertinya menyetujui hanya operasionalnya nanti harus kita pikirkan tantangannya,” katanya saat Raker bersama Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu, 6 Mei 2020.
Sri Mulyani menuturkan bantuan itu rencananya memiliki besaran yang sama seperti bantuan kepada usaha ultra mikro (UMi) yakni antara Rp 5 juta sampai Rp 12 juta.
“Tapi sekarang untuk khusus ini mereka akan diberikan pinjaman seperti UMi, namun begitu mereka diberikan pinjaman otomatis pinjaman diberikan restructuring enam bulan," ujarnya.
Di sisi lain, menurut Sri Mulyani, tantangan dalam menyalurkan bantuan kepada pekerja sektor informal cukup banyak seperti terkait data pekerja informal yang hingga saat ini belum memadai.
“Ini memang hubungannya dengan data. Kita temukan di mana mereka karena mereka sangat sulit dan bergerak di mana-mana,” katanya.
Pada 30 April lalu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta jajaran kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memastikan agar stimulus kebijakan ekonomi mampu menjangkau seluruh pekerja informal seperti pedagang kaki lima, penjual gorengan, dan penjual jasa tambal ban.
"Stimulus ekonomi harus menjangkau sektor informal seperti PKL, tukang gorengan, tukang tambal ban, warung kecil, dan sebagainya. Jumlah ini sangat besar dan menurut data Bappenas angkanya mencapai 40 juta dan juga menampung banyak tenaga kerja," kata Presiden.
ANTARA
