Sri Mulyani: Anggaran Perjalanan Dinas Sudah Tidak Tersisa

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2019. Rapat kerja tersebut membahas pengesahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Bea Materai dan BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2019. Rapat kerja tersebut membahas pengesahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Bea Materai dan BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran yang sifatnya operasional maupun belanja barang, seperti perjalanan dinas sudah tidak lagi tersisa. Hal itu merupakan upaya realokasi Anggaran Pandapatan dan Belanja Negara 2020 untuk menghadapi dampak dan pemulihan dari wabah virus corona Covid-19.

    "Terutama untuk bantuan sosial dan dukungan ke dunia usaha sehingga belanja barang dan perjalanan dinas sudah tidak ada yang tersisa," kata Sri Mulyani dalam rapat virtual dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu malam, 6 Mei 2020.

    Dia juga mengatakan untuk biaya pemeliharaan gedung negara dan aset lainnya sudah sangat menipis. Menurut dia, belanja barang sudah dipangkas signifikan dari yang ditetapkan dalam APBN 2020 sebesar Rp 337 triliun, menjadi sebesar Rp 290 triliun. Nilai itu, lebih rendah dari realisasi tahun lalu.

    "Karena kami terus kendalikan berbagai perjalanan dinas dan paket meeting sehingga sekarang sudah turun dan kami potong," ujarnya.

    Selain itu, belanja modal dipotong dari sebesar Rp 209,5 triliun menjadi hanya sebesar Rp 158 triliun. "Jadi ini belanja modal terendah dalam sejarah," kata dia.

    Menurutnya, pemangkasan sebesar Rp 95 triliun bentuknya penundaan, bukan penghentian. Hal itu bertujuan agar tidak terjadinya proyek-proyek mangkrak.

    "Namun apakah mungkin dipotong lagi mungkin kami sudah cadangkan pemotongan Rp 50 triliun lagi agar jaga-jaga," ujar Sri Mulyani.

    HENDARTYO HANGGI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.