Corona, Sri Mulyani: Kemiskinan Bisa Melonjak ke Seperti 2011

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menkeu Sri Mulyani memberikan keterangan pers terkait laporan APBN 2019 di Jakarta, Selasa 7 Januari 2020. Menkeu menyatakan realisasi APBN 2019 masih terarah dan terkendali meskipun terjadi defisit sebesar Rp353 triliun atau sebesar 2,20 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Tempo/Tony Hartawan

    Menkeu Sri Mulyani memberikan keterangan pers terkait laporan APBN 2019 di Jakarta, Selasa 7 Januari 2020. Menkeu menyatakan realisasi APBN 2019 masih terarah dan terkendali meskipun terjadi defisit sebesar Rp353 triliun atau sebesar 2,20 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan jumlah angka kemiskinan akan terus naik, di antaranya akibat pandemi virus Corona atau Covid-19. Dari catatannya, Covid-19 pada Maret sampai Mei sudah menyebabkan lonjakan angka kemiskinan.

    "Bayangkan hanya Covid yang terjadi beberapa bulan, semua pencapaian penurunan kemiskinan dari 2011 sampai 2020 ini mengalami reverse kembali," kata Sri Mulyani dalam rapat virtual dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu, 6 Mei 2020.

    BPS mencatat jumlah penduduk miskin per September tahun 2011 mencapai 29,89 juta orang. Angka ini lebih besar ketimbang jumlah penduduk miskin per September 2019 sebanyak 24,79 juta orang.

    Padahal, kata dia, selama ini pemerintah sudah menurunkan tingkat kemiskinan di bawah 10 persen dan terendah dalam sejarah. Karena itu, belanja bantuan sosial menjadi salah satu upaya yang diperlukan.

    Bantuan sosial itu diharapkan bisa menjaga agar kemiskinan tidak semakin melonjak akibat Covid-19 yang menimbulkan PHK dan penurunan kegiatan ekonomi, termasuk informal dan UMKM.

    Dia mengatakan data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sudah muncul pengangguran melonjak 2 juta hanya 1,5 bulan ini. Oleh karena itu, kata dia, pemerintah perlu untuk melakukan berbagai langkah-langkah untuk menjaga daya tahan dunia usaha dan langkah agar mereka tidak lakukan PHK.

    "Ini tidak mudah. Kalau di berbagai negara, mereka beri insentif ke perusahaan agar tidak PHK seperti insentif pembayaran gaji ke perusahaan untuk subsidi dari pemerintah. Tapi itu untuk negara yang relatif kaya," kata Sri Mulyani.

    Menurut dia, dari kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk memberi bantuan ke pengusaha sangat batas. Karena itu, sekarang pemerintah fokus pada program Kartu Prakerja yang diharapkan bisa meng-cover 5,6 juta orang yang bentuknya setengah bansos.

    "Kami tingkatkan bersama Kemenaker langkah-langkah untuk tangani lonjakan pengangguran," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Permohonan Pengembalian Biaya Perjalanan Ibadah Haji 2020

    Pemerintah membatalkan perjalanan jamaah haji 2020. Ada mekanisme untuk mengajukan pengembalian setoran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji.