TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah politikus dari Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat meminta kepada pihak aplikator seperti Gojek dan Grab untuk mengurangi bahkan menghapus biaya potongan 20 persen setiap transaksinya yang dikenakan kepada mitranya. Hal itu untuk membantu para mitra pengemudi yang mengalami penurunan pendapatan pada situasi pandemi virus Corona atau Covid-19.
"Untuk sementara meniadakan potongan 20 persen yang ditarik dari para aplikator dari setiap penghasilan yang didapat oleh driver online karena hal tersebut memberatkan para driver yang berpenghasilan harian tersebut," kata Anggota Komisi VI Andre Rosiade saat rapat virtual bersama Gojek dan Grab, Rabu 6 Mei 2020.
Andre menceritakan, kondisi terkini para mitra pengemudi ojek online dan taksi online mengalami kesulitan dalam mendapatkan order. Selain karena disebabkan Covid-19 yang membuat orang enggan bepergian, hal itu juga dikarenakan adanya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah.
Jika potongan tersebut tak bisa dihilangkan, menurut Andre, paling tidak pihak Gojek dan Grab bisa merelaksasi dari 20 persen menjadi 5 persen saja yang dibebankan kepada mitranya. "Kalau bisa nol persen atau paling tidak 5 persen," ucapnya.
Anggota Fraksi Partai Gerindra ini menilai Gojek dan Grab sudah mengambil banyak keuntungan dari berbagai layanan disediakan. Oleh karena itu, kedua aplikator itu diyakini bisa mengurangi bahkan hingga menghapuskan potongan yang dibebankan kepada mitra pengemudi.
"Jadi tolong didengarkan Grab dan Gojek. Anda sudah untung banyak. Anda sudah kaya raya di Indonesia. Tolong dari aplikator yang 20 persen untuk dikurangi, jadi 5 persen ya," tutur Andre.
Hal yang sama juga diutarakan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima. Ia mengatakan Gojek dan Grab harus sebisa mungkin meringankan beban para mitranya pada saat pandemi virus Corona.
Dengan mengurangi beban potongan 20 persen itu pun, menurut Aria, tak akan mengurangi keuntungan perusahaan. "Mbok ya pemotongan yang 20 persen diberikan kepada mitra itu kalau bisa dalam situasi ini lebih benefit korporasinya dikurangi," ucapnya.
Aria menjelaskan, mitra pengemudi termasuk sebagai rakyat kecil yang membutuhkan kesejahteraan. Sehingga mereka dapat menikmati hidup lebih bahagia.
Selain meminta kebijaksanaan dalam potongan yang dibebankan mitra, anggota parlemen juga meminta kepada Gojek dan Grab untuk membantu negosiasi kepada pihak leasing pemberi kredit mitra pengemudi untuk memberikan relaksasi cicilan.
Pada pertemuan rapat virtual itu, Gojek dan Grab diwakili oleh Chief Public Policy and Government Relations Gojek, Shinto Nugroho dan Deputy Head of Public Affairs at Grab, Tirza R. Munusamy. Keduanya belum bisa memberikan jawaban terkait permintaan Komisi VI DPR-RI terkait relaksasi biaya potongan mitra sebesar 20 persen. Gojek dan Grab kompak akan menjawab hal tersebut dalam bentur tertulis kepada legislatif.
