IHPS II 2019, BPK Ungkap 5.480 Permasalahan Senilai Rp 7,6 T

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan hasil kesepakatan bersama di Gedung BPK, Jakarta Pusat, Selasa, 7 Januari 2020. Tempo/Fajar Pebrianto

    Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan hasil kesepakatan bersama di Gedung BPK, Jakarta Pusat, Selasa, 7 Januari 2020. Tempo/Fajar Pebrianto

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) mengungkap 4.094 temuan yang memuat 5.480 permasalahan dalam pemeriksaan BPK di semester II tahun 2019. Dari semua permasalahan itu, Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyampaikan ada 1.725 atau 31 persen permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp 6,25 triliun.

    Di samping itu, ada pula 2.784 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan sebesar Rp1,35 triliun; serta 971 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern. Apabila dijumlahkan permasalahan itu adalah sebesar Rp 7,6 triliun.  

    "Atas permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebesar Rp 6,25 triliun tersebut, pada saat pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara, daerah, atau perusahaan sebesar Rp449,45 miliar atau 7 persen dari total," ujar Agung dalam sambutannya dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Selasa, 5 Mei 2020.

    Memperinci persoalan ketidakpatuhan sebesar Rp 6,25 triliun tersebut, Agung mengatakan sebanyak 709 kasus merupakan masalah yang dapat mengakibatkan kerugian sebesar Rp1,29 triliun; sebanyak 263 kasus merupakan masalah yang dapat mengakibatkan potensi kerugian sebesar Rp1,87 triliun, dan sebanyak 298 kasus merupakan masalah yang dapat mengakibatkan kekurangan penerimaan sebesar Rp3,09 triliun.

    Jumlah tersebut dimuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2019 yang disampaikan oleh Agung kepada Ketua DPR Puan Maharani pada hari ini dalam Sidang Paripurna DPR di Gedung DPR, Jakarta. Ikhtisar ini memuat ringkasan hasil pemeriksaan BPK dalam periode 1 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Sesuai dengan UU, BPK telah menyampaikan secara tertulis laporan IHPS II Tahun 2019 tersebut kepada Pimpinan DPR pada 31 Maret 2020. 

    Agung menjelaskan bahwa IHPS II Tahun 2019 ini merupakan ikhtisar dari 488 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan badan lainnya yang meliputi hasil pemeriksaan atas 1 laporan keuangan, 267 hasil pemeriksaan kinerja, dan 220 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT).

    IHPS Semester II tahun 2019 memuat hasil pemeriksaan kinerja tematik pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan lainnya. Pemeriksaan tematik adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh beberapa satuan kerja pemeriksaan secara serentak terkait dengan tema yang terdapat pada kebijakan dan strategi pemeriksaan BPK atas program pemerintah dalam suatu bidang yang diselenggarakan oleh berbagai entitas pemeriksaan.

     

    CAESAR AKBAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Perpres Investasi Miras

    Pemerintah terbitkan perpres investasi miras, singkat dan minuman keras. Beleid itu membuka investasi industri minuman beralkohol di sejumlah daerah.