Di KTT Non Blok, Jokowi Minta Keringanan Utang Negara Berkembang

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo memimpin pengucapan sumpah jabatan Ketua Mahkamah Agung (MA) terpilih Muhammad Syarifuddin di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 30 April 2020. Muhammad Syarifuddin resmi dilantik sebagai Ketua MA periode 2020-2025 menggantikan Hatta Ali yang memasuki pensiun. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL

    Presiden Joko Widodo memimpin pengucapan sumpah jabatan Ketua Mahkamah Agung (MA) terpilih Muhammad Syarifuddin di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 30 April 2020. Muhammad Syarifuddin resmi dilantik sebagai Ketua MA periode 2020-2025 menggantikan Hatta Ali yang memasuki pensiun. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyerukan perlunya kemitraan global bagi negara-negara berkembang di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan Non-Blok (GNB) secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Senin malam, 4 Mei 2020. Salah satunya lewat keringanan utang bagi negara-negara berkembang.

    "Kita perlu suarakan dan perjuangkan komitmen bantuan pembangunan dan kemanusiaan, keringanan utang, maupun kewajiban pembayaran utang dari official creditors dapat dialihkan untuk pembiayaan penanganan Covid-19,” kata Jokowi dalam keterangan tertulis.

    Jokowi mengatakan komitmen G-20 untuk penangguhan pembayaran utang bagi negara berpendapatan rendah perlu diimplementasikan.

    Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai KTT mengatakan kewajiban pembayaran utang negara berkembang, seharusnya bisa dialihkan ke pembiayaan untuk penanganan Covid-19 atau debt swap Covid-19 dari official creditors.

    "Ini penting untuk disampaikan karena banyak sekali negara berkembang terutama less develop countries yang mengalami kesulitan dalam menangani Covid-19," kata Retno.

    Di akhir sambutannya, Jokowi menegaskan bahwa multilateralisme harus tetap menjadi landasan kerja sama internasional.

    “Ke depan, negara berkembang harus berjuang untuk memperbaiki tata kelola kesehatan global agar kita lebih siap menangani pandemi di masa depan,” kata Jokowi.

    Dalam KTT tersebut, Jokowi didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.