Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Fadli Zon Kritik Kartu Prakerja: Cacat, Meleset dari Tujuan

image-gnews
Fadli Zon. TEMPO/Nurdiansah
Fadli Zon. TEMPO/Nurdiansah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan program pemerintah berupa Program Kartu Prakerja untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi virus Corona atau Covid-19 sebagai langkah yang tidak masuk akal. Jika hendak membantu masyarakat, menurut dia, seharusnya melalui skema Bantuan Langsung Tunai (BLT), tak perlu melibatkan mitra pelatihan.

“Jangan lupa, anggaran Rp 5,6 triliun yang masuk ke kantong platform digital itu mencapai 28 persen keseluruhan anggaran Kartu Prakerja,” kata Fadli Zon melalui keterangan tertulis, Senin, 4 Mei 2020.

Fadli menjelaskan, tujuan dari penyaluran BLT ialah untuk menjaga agar anggaran Kartu Prakerja bisa utuh seratus persen sampai ke masyarakat. Artinya anggaran sepenuhnya tidak terpotong oleh mitra penyedia jasa pelatihan.

"Bayangkan, kalau hampir 30 persen anggaran bantuan bagi korban PHK, atau mereka yang kehilangan penghasilan, ternyata habis untuk hal-hal lain, dari sisi penganggaran ini jelas inefisiensi. Dari sisi administrasi, ini jelas maladministrasi,” ujar Fadli.

Ia juga mengingatkan bahwa anggaran Program Kartu Prakerja sebesar Rp5,6 triliun tersebut terpaut sedikit di bawah nilai skandal Bank Century. “Bahkan ada yg mengatakan bahwa program ini bukan pelatihan digital tapi “perampokan digital. Intinya, pelaksanaan program ini cacat dan meleset dari tujuan,” katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan pemerintah saat ini sedang meninjau kepantasan harga yang dibebankan dalam pelatihan daring untuk peserta Kartu Prakerja. Hal ini dilakukan sekaligus mengevaluasi kritik publik mengenai dana pelatihan yang tak relevan saat pandemi virus Corona.

"Jadi pemerintah akan memperbaiki terus," kata Sri Mulyani saat diskusi virtual bersama aktor Reza Rahadian, Jumat 1 Mei 2020.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sri Mulyani mengatakan program Kartu Prakerja ini merupakan realisasikan dari janji kampanye Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam menyiapkan tenaga kerja yang andal. Akibat ada pandemi Covid-19, kata Sri, pemerintah memodifikasi program tersebut agar bisa sekaligus menjadi jaring pengaman sosial atau social safety net yang merupkan salah satu bentuk stimulus langsung kepada pekerja informal yang kehilangan pendapatan.

"Kalau desain Kartu Prakerja untuk bantuan sosial yang menopang kehidupan senilai Rp 600 ribu itu, bisa makan dan semuanya. Itu sudah seperti bansos," ucap Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengakui realisasi program Kartu Prakerja pada gelombang pertama menuai polemik. Pelbagai kritik muncul lantaran penerima manfaat stimulus tersebut dinilai tak tepat sasaran. Menanggapi hal itu, ia berjanji eksekusi program Kartu Prakerja pada pekan kedua pelaksanaannya bakal mulai membaik.

"Mengenai data, koordinasi, eksekusi, Presiden Jokowi telah meminta dilakukan perbaikan. Nantinya minggu kedua, ketiga, sudah membaik dan makin jelas targetnya," ujar Sri Mulyani.

BISNIS | LARISSA HUDA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Fadli Zon Dorong Perdamaian Myanmar

2 hari lalu

Fadli Zon Dorong Perdamaian Myanmar

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, memimpin pertemuan bilateral yang penting dengan Delegasi Parlemen Myanmar dalam Pengasingan di Sidang Parlemen Dunia (IPU) di Jenewa, Swiss.


Pemerintah Naikkan PPN Jadi 12 Persen, Hippindo: Harus Disalurkan Kembali ke Masyarakat

8 hari lalu

Pembeli beristirahat di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Pemerintah akan kembali menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1 persen menjadi 12 persen, yang mulai berlaku pada tahun depan atau per 1 Januari 2025.  TEMPO/Tony Hartawan
Pemerintah Naikkan PPN Jadi 12 Persen, Hippindo: Harus Disalurkan Kembali ke Masyarakat

Hippindo memberikan komentar soal PPN yang naik menjadi 12 persen.


Ekonom Sebut Harga Pangan Masih Pengaruhi Inflasi Periode Maret-April

9 hari lalu

Pedagang tengah melayani pembeli di Pasar PSPT, Jakarta, Rabu, 1 November 2023. BPS melaporkan sejumlah komoditas yang menjadi penyumbang inflasi terbesar terhadap inflasi Oktober 2023 yang mencapai 2,56% secara tahunan atau (year-on-year/yoy). Tempo/Tony Hartawan
Ekonom Sebut Harga Pangan Masih Pengaruhi Inflasi Periode Maret-April

Peneliti LPEM FEB UI Teuku Riefky memproyeksi inflasi Maret dan April 2024 sehubungan dengan harga pangan yang sampai sekarang masih tinggi.


Delegasi BKSAP DPR Jadi Pemantau Pemilihan Presiden Rusia

10 hari lalu

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menjadi Observer Internasional Pemilu Presiden Rusia 15-17 Maret 2024 di Moskow, Rusia. Foto : Ist/Andri
Delegasi BKSAP DPR Jadi Pemantau Pemilihan Presiden Rusia

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon menjadi Observer Internasional Pemilu Presiden Rusia 15-17 Maret 2024 di Moskow


Cara Login Dashboard Prakerja 2024 yang Mudah

17 hari lalu

Kartu Prakerja
Cara Login Dashboard Prakerja 2024 yang Mudah

Cara login dashboard Prakerja cukup mudah, yakni dengan memasukkan email dan kata sandi saja. Berikut syarat dan cara daftar Kartu Prakerja 2024.


4 Tahun Pasca Kasus Pertama Covid-19 di Indonesia, Berikut Kilas Baliknya

23 hari lalu

Ilustrasi swab test atau tes usap Covid-19. REUTERS
4 Tahun Pasca Kasus Pertama Covid-19 di Indonesia, Berikut Kilas Baliknya

Genap 4 tahun pasca kasus Covid-19 teridentifikasi pertama kali di Indonesia pada 2 Maret 2020 diikuti sebaran virus yang terus meluas.


Stok Beras Langka dan Mahal, Airlangga Janji BLT Rp 600 Ribu Cair Maret

31 hari lalu

Pekerja melakukan bongkar muat beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Senin, 12 Februari 2024. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), Reynaldi Sarijowan mencatat bahwa kenaikan harga beras saat ini, memecahkan rekor tertinggi. Di mana, harga beras medium dijual Rp13.500 per kilogram (kg), sedangkan beras premium menyentuh Rp18.500 per kg. TEMPO/Tony Hartawan
Stok Beras Langka dan Mahal, Airlangga Janji BLT Rp 600 Ribu Cair Maret

Menghadapi stok beras langka dan mahal, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto berjanji, BLT Mitigasi Risiko Pangan akan dicairkan Maret.


Defisit Anggaran Melebar 2,8 Persen dari PDB, Gara-gara Subsidi Pupuk, BLT dan BBM

32 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI. Airlangga Hartarto saat diwawancara oleh wartawan Istana Kepresidenan terkait film Dirty Vote di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin,  12 Februari 2024. Airlangga mengatakan film Dirty Vote merupakan black campaign dan tidak perlu ditanggapi. TEMPO/Subekti.
Defisit Anggaran Melebar 2,8 Persen dari PDB, Gara-gara Subsidi Pupuk, BLT dan BBM

Defisit anggaran akan melebar menjadi 2,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menambah subsidi pupuk, BLT, dan menahan kenaikan BBM.


Terkini Bisnis: Profil Kilang Pertamina Internasional Penampung Komisaris Prabu Revolusi, Dulu Jokowi Tak Setuju BLT kini Jadi Andalan

33 hari lalu

Kilang Pertamina Internasional. Dok. PT KPI
Terkini Bisnis: Profil Kilang Pertamina Internasional Penampung Komisaris Prabu Revolusi, Dulu Jokowi Tak Setuju BLT kini Jadi Andalan

PT Kilang Pertamina Internasional adalah anak usaha Pertamina tempat Prabu Revolusi diangkat jadi komisaris. Jokowi kini andalkan BLT dan Bansos.


Dulu Jokowi Bilang Tak Setuju Bansos BLT dan BLSM Sebut Tak Mendidik Masyarakat, Sekarang Justru Jadi Andalannya

33 hari lalu

Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN Erick Thohir membagikan bansos di depan Istana Merdeka, Jakarta, ke ratusan pengemudi ojek online. Kamis, 13 April 2023. Tempo/Fajar Pebrianto
Dulu Jokowi Bilang Tak Setuju Bansos BLT dan BLSM Sebut Tak Mendidik Masyarakat, Sekarang Justru Jadi Andalannya

Jokowi tak setuju adanya bansos, BLT, BLSM di awal ia menjadi Gubernur DKI Jakarta. Namun, sekarang justru prgram itu jadi andalannya.