Jokowi Minta Industri yang Dapat Izin Operasi Saat Corona Dicek

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi membimbing pengucapan sumpah jabatan dalam pelantikan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Antar Waktu periode 2017-2022 dan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Istana Negara Jakarta, Rabu, 15 april 2020. Pool-Kompas/Wawan H Prabowo

    Presiden Jokowi membimbing pengucapan sumpah jabatan dalam pelantikan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Antar Waktu periode 2017-2022 dan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Istana Negara Jakarta, Rabu, 15 april 2020. Pool-Kompas/Wawan H Prabowo

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta klaster-klaster penularan Covid-19 termasuk klaster industri dipantau secara ketat guna mencegah penularan virus corona meluas.

    "Klaster industri, kita harus memastikan industri-industri yang diizinkan beroperasi, yang mana harus dicek di lapangan mereka melakukan protokol kesehatan secara ketat atau tidak," katanya di Istana Kepresidenan Bogor, Senin, 4 Mei 2020.

    Presiden mengemukakan pentingnya mewaspadai penularan Covid-19 di kawasan industri serta menginstruksikan pemeriksaan operasi industri di daerah-daerah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mengendalikan penularan penyakit tersebut.

    Penularan Covid-19 di area industri terjadi di pabrik PT HM Sampoerna Tbk di Rungkut, Kota Surabaya. Klaster penularan itu mencakup 66 orang yang dikonfirmasi positif Covid-19 hingga Minggu kemarin.

    Manajemen PT HM Sampoerna Tbk (Sampoerna) menghentikan sementara kegiatan produksi di pabrik Rungkut 2 Surabaya sejak 27 April 2020 sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19.

    "Penghentian sementara ini bertujuan agar kami dapat melaksanakan pembersihan dan sanitasi secara menyeluruh di area pabrik Rungkut 2 sekaligus menghentikan tingkat penyebaran Covid-19 yang sekarang telah berdampak pada beberapa karyawan kami di lokasi tersebut," ujar Direktur PT HM Sampoerna Tbk, Elvira Lianita.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    5 Cara Perlawanan 75 Pegawai KPK yang Gagal TWK

    Pegawai KPK yang gagal Tes Wawasan Kebangsaan terus menolak pelemahan komisi antirasuah. Seorang peneliti turut menawarkan sejumlah cara perlawanan.