TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta jajarannya membuka data penerima bantuan sosial (bansos) secara transparan. Hal ini harus dilakukan agar tidak menimbulkan rasa saling curiga di kalangan masyarakat.
“Siapa yang dapat, kriterianya apa, jenis bantuannya apa, sehingga jelas tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dan kita bisa segera membuat koreksi di lapangan,” kata Jokowi dalam Rapat Kabinet Terbatas secara virtual bertopik Laporan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dari Istana Kepresidenan Bogor, Senin, 4 Mei 2020.
Jokowi juga menegaskan pentingnya ketepatan waktu dalam penyaluran bansos tersebut. Pasalnya, ada berbagai bantuan sosial yang digulirkan mulai dari pusat, daerah, hingga dari desa.
Lebih jauh ia meminta pembukaan jalur pengaduan sehingga jika ada penyimpangan distribusi bantuan di lapangan dapat ditindaklanjuti dengan cepat. “Sehingga apabila menemukan penyimpangan-penyimpangan bisa kita bisa ketahui secara cepat,” kata Jokowi.
Terkait dengan program jaring pengaman sosial, Presiden Jokowi mengaku sudah mendapat laporan dari Menko PMK mengenai PKH, paket sembako, bansos tunai, bantuan langsung tunai atau BLT, hingga dana desa yang sudah berjalan. “Saya minta kecepatan agar bantuan sosial ini sampai di tangan keluarga penerima betul-betul semakin cepat diterima semakin baik,” katanya.
Secara umum, Jokowi menargetkan dalam pekan ini semua bantuan sudah didistribusikan dan diterimakan kepada masyarakat dengan tepat sasaran. “Saya minta Mensos juga gubernur, bupati, walikota, camat, sampai kepala desa turun ke lapangan menyisir, saya juga minta diberi fleksibilitas kepada daerah agar warga miskin yang belum dapat segera dicari solusinya,” katanya.
ANTARA
