Defisit Stok, DPR Minta Pemerintah Bentuk Badan Pangan Nasional

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo memeriksa beras di Gudang Bulog di Kelapa Gading, Jakarta Utara, 18 Maret 2020. Inspeksi mendadak itu dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan utamanya beras. Foto: BPMI Setpres

    Presiden Joko Widodo memeriksa beras di Gudang Bulog di Kelapa Gading, Jakarta Utara, 18 Maret 2020. Inspeksi mendadak itu dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan utamanya beras. Foto: BPMI Setpres

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Marwan Jafar, meminta pemerintah segera membentuk Badan Pangan Nasional untuk mencegah meluasnya dampak defisit pasokan kebutuhan pokok. Ia berharap, Badan Pangan Nasional nantinya memiliki tugas yang berbeda dengan Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Bulog) sehingga keduanya bisa saling menguatkan fungsi.

    "Badan Pangan Nasional berfungsi sebagai regulator, sedangkan Bulog bisa berperan sebagai operator," tutur Marwan dalam keterangannya, Sabtu, 2 Mei 2020.

    Marwan berpendapat, keberadaan Badan Pangan Nasional bakal berpeluang besar membantu Bulog menyelesaikan masalah produksi dan rantai distribusi bahan pokok. Di samping itu, kata dia, Badan Pangan juga bisa mendorong lancarnya arus distribusi bahan baku potensial selain beras seperti jagung dan umbi-umbian.

    Saat ini, menurut Marwan, posisi Bulog sangat dilematis. Musababnya, perusahaan negara yang semestinya memperoleh penugasan langsung dari pemerintah itu justru kerap merugi karena pelbagai persoalan. Di saat yang sama, Bulog wajib menjaga ketahanan pangan sesuai dengan perintah perundang-undangan dan harus bekerja sama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

    Di sisi lain, ia mengatakan pemerintah tengah menghadapi tantangan liberalisasi pasar pangan. Dalam kondisi ini, pemerintah aka dihadapkan dengan pedagang perantara hingga pelaku kartel dan mafia.

    "Dengan begitu, pembentukan lembaga baru dapat memperbaiki tata niaga ketahanan yang lebih fair dan wajar serta pengendalian ekspor-impor dan sistem kuota," ujarnya.

    Kondisi defisit stok bahan pokok sebelumnya sempat disinggung oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi dalam rapat kabinet. Menurut Jokowi, laporan yang diterimanya menunjukkan stok beras mengalami defisit di tujuh provinsi, stok jagung defisit di 11 provinsi, kemudian stok cabai besar defisit di 23 provinsi.

    Lalu stok cabai rawit defisit di 19 provinsi dan stok bawang merah diperkirakan juga defisit di satu provinsi. Sementara itu, stok telur ayam defisit di 22 provinsi. Meski stok minyak goreng diperkirakan cukup untuk 34 provinsi, stok gula pasir diperkirakan defisit di 30 provinsi serta stok bawang putih diperkirakan defisit di 31 provinsi.

    Jokowi meminta segala masalah yang berkaitan dengan distribusi bahan pangan segera diselesaikan. “Sehingga daerah yang mengalami defisit kebutuhan pokoknya dapat disuplai melalui distribusi dari daerah yang surplus. Transportasi distribusi pangan antarprovinsi, antarwilayah, dan antarpulau tidak boleh terganggu meski beberapa wilayah menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar),” ujar Jokowi.

    FRANCISCA CHRISTY ROSANA | DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.