Namun, Suryani menyebut, tak sedikit pelaku UMKM yang kini telah telanjur tutup akibat Covid-19. Padahal, 90 persen tenaga kerja disumbang oleh 61 juta UMKM yang ada di Indonesia. Jika sebelumnya Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan jumlah pekerja yang kena PHK dan dirumahkan sebanyak 2 juta, maka Suryani menilai angkanya mencapai puluhan juta.
Di tengah kondisi ini, datangkan bantuan dari pemerintah, termasuk untuk UMKM. Tapi kenyataan yang ada, kata Suryani, terlalu banyak paket bantuan yang diberikan dan justru memusingkan. "Presiden ada, Gubernur ada, Kementerian dan Lembaga ini itu. Kadang yang datang beras, tapi belum tentu itu yang dibutuhkan," kata dia.
Sebelum adanya lima skema ini, berbagai insentif bantuan kepada UMKM juga sudah diberikan. Salah satunya relaksasi kredit perbankan. Namun, Bendahara Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Eka Sastra mengatakan berbagai stimulus yang sudah diberikan pemerintah selama ini tidak terorganisir. Paket bantuan diberikan kepada UMKM tanpa ada komando yang jelas.
Untuk itu, kata Eka, HIPMI sebenarnya sudah mengusulkan adanya Satuan Tugas atau Satgas Ekonomi. Sekarang, baru ada Satgas Covid-19 yang dikomandoi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). "Beberapa bulan lalu sudah kami sampaikan," kata Eka. Namun sampai hari ini, Satgas itu belum kunjung terbentuk.
Sepakat dengan pernyataan yang disampaikan Eka, Suryani mencontohkan relaksasi kredit yang diumumkan Jokowi beberapa waktu lalu. Dalam praktiknya perbankan juga belum sepenuhnya melaksanakan. "Ketika anggota datang minta relaksasi, jawabannya mereka belum punya policy, itu kan dari presiden, minta saja sama presiden," kata dia.