TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah saat ini sedang meninjau kepantasan harga yang dibebankan dalam pelatihan daring untuk peserta Kartu Prakerja. Hal ini dilakukan sekaligus mengevaluasi kritik publik mengenai dana pelatihan yang tak relevan saat pandemi virus corona atau Covid-19.
"Jadi pemerintah akan memperbaiki terus," kata Sri Mulyani saat diskusi virtual bersama aktor Reza Rahadian, Jumat 1 Mei 2020.
Sri Mulyani mengatakan program Kartu Prakerja ini merupakan realisasikan dari janji kampanye Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam menyiapkan tenaga kerja yang andal. Akibat ada pandemi Covid-19, kata Sri, pemerintah memodifikasi program tersebut agar bisa sekaligus menjadi jaring pengaman sosial atau social safety net yang merupkan salah satu bentuk stimulus langsung kepada pekerja informal yang kehilangan pendapatan.
"Kalau desain kartu prakerja untuk bantuan sosial yang menopang kehidupan senilai Rp 600 ribu itu, bisa makan dan semuanya. Itu sudah seperti bansos," ucapnya.
Sri mengakui realisasi program Kartu Prakerja pada gelombang pertama menuai polemik. Pelbagai kritik muncul lantaran penerima manfaat stimulus tersebut dinilai tak tepat sasaran. Menanggapi hal itu, Sri Mulyani berjanji eksekusi program Kartu Prakerja pada pekan kedua pelaksanaannya bakal mulai membaik.
"Mengenai data, koordinasi, eksekusi, Presiden Joko Widodo telah meminta dilakukan perbaikan. Nantinya minggu kedua, ketiga, sudah membaik dan makin jelas targetnya," ujar Sri Mulyani.
Berdasarkan sumber Tempo, persoalan kepantasna harga sempat dibahas bersama bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (PMO) Denni Puspa Purbasari. Sempat ada wacana anggaran pelatihan dikurangi, platform dibuka, atau pemerintah beli konten lalu pelatihan gratis. Namun, Denni belum memberikan konfirmasi ketika ditanyakan tentang adanya wacana tersebut.
