Sri Mulyani Kaji Kepantasan Harga Pelatihan Kartu Prakerja

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 19 Februari 2020. DPR menyetujui Menteri Keuangan mengenakan cukai terhadap produk plastik yang meliputi kantong plastik hingga minuman berpemanis dalam kemasan plastik atau kemasan kecil (sachet). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 19 Februari 2020. DPR menyetujui Menteri Keuangan mengenakan cukai terhadap produk plastik yang meliputi kantong plastik hingga minuman berpemanis dalam kemasan plastik atau kemasan kecil (sachet). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah saat ini sedang meninjau kepantasan harga yang dibebankan dalam pelatihan daring untuk peserta Kartu Prakerja. Hal ini dilakukan sekaligus mengevaluasi kritik publik mengenai dana pelatihan yang tak relevan saat pandemi virus corona atau Covid-19.

    "Jadi pemerintah akan memperbaiki terus," kata Sri Mulyani saat diskusi virtual bersama aktor Reza Rahadian, Jumat 1 Mei 2020.

    Sri Mulyani mengatakan program Kartu Prakerja ini merupakan realisasikan dari janji kampanye Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam menyiapkan tenaga kerja yang andal. Akibat ada pandemi Covid-19, kata Sri, pemerintah memodifikasi program tersebut agar bisa sekaligus menjadi jaring pengaman sosial atau social safety net yang merupkan salah satu bentuk stimulus langsung kepada pekerja informal yang kehilangan pendapatan.

    "Kalau desain kartu prakerja untuk bantuan sosial yang menopang kehidupan senilai Rp 600 ribu itu, bisa makan dan semuanya. Itu sudah seperti bansos," ucapnya.

    Sri mengakui realisasi program Kartu Prakerja pada gelombang pertama menuai polemik. Pelbagai kritik muncul lantaran penerima manfaat stimulus tersebut dinilai tak tepat sasaran. Menanggapi hal itu, Sri Mulyani berjanji eksekusi program Kartu Prakerja pada pekan kedua pelaksanaannya bakal mulai membaik.

    "Mengenai data, koordinasi, eksekusi, Presiden Joko Widodo telah meminta dilakukan perbaikan. Nantinya minggu kedua, ketiga, sudah membaik dan makin jelas targetnya," ujar Sri Mulyani.

    Berdasarkan sumber Tempo, persoalan kepantasna harga sempat dibahas bersama bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (PMO) Denni Puspa Purbasari. Sempat ada wacana anggaran pelatihan dikurangi, platform dibuka, atau pemerintah beli konten lalu pelatihan gratis. Namun, Denni belum memberikan konfirmasi ketika ditanyakan tentang adanya wacana tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemprov DKI Putuskan Kalender Pendidikan Mulai 13 Juli 2020

    Pemprov DKI Jakarta menetapkan kalender pendidikan 2020/2021 dimulai 13 Juli 2020 dan selesai di Juni 2021. Pada Juli 2021, masuk kalender berikutnya.