TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi kritik publik yang menilai dana pelatihan Kartu Prakerja tak relevan saat pandemi virus corona atau Covid-19. Adapun dana yang digelontorkan mencapai Rp 5,6 triliun dan dibagikan kepada masing-masing peserta sebesar Rp 1 juta.
Menurutnya, pihak pemerintah saat ini sedang meninjau terkait kepantasan dari harga-harga yang dibebankan dalam pelatihan daring tersebut. "Jadi pemerintah akan memperbaiki terus," kata Sri Mulyani saat diskusi virtual bersama Aktor Reza Rahadian, Jumat 1 Mei 2020.
Sri Mulyani mengatakan, sebenarnya program kartu prakerja ini bagus, karena merealisasikan dari janji kampanye Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam menyiapkan tenaga kerja yang andal. Namun akibat ada pandemi virus corona seperti sekarang, pemerintah melakukan modifikasi terhadap program ini agar bisa sekaligus sebagai jaring pengaman sosial.
"Kalau desain kartu prakerja untuk bantuan sosial yang menopang kehidupan itu yang bantuan 600 ribu, itu bisa makan semuanya. itu sudah seperti bansos," ucapnya.
Lebih lanjut, menurut Sri Mulyani, pemerintah tak boleh menyerah dalam menciptakan program baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Ia menyatakan, pemerintah juga bukan lembaga anti kritik. Jadi kritik yang selama ini disampaikan oleh publik itu semuanya didengar sebagai bahan pertimbangan perbaikan mendatang.
"Kita terima kasih dengan yang memberikan kritik, namun kritiknya juga harus disampaikan dengan tetap sopan," ucap Sri Mulyani.
Sebelumnya, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra P.G Talattov menilai pelatihan daring dalam Program Kartu Prakerja sudah tak relevan di tengah pandemi virus corona. Oleh karena itu, ia menyarankan dana pelatihan sebesar Rp 5,6 triliun itu dialihkan ke bantuan langsung tunai atau berupa bantuan sosial (Bansos) saja.
"Sayang sekali dana sebesar Rp 5,6 triliun untuk pelatihan itu terbuang begitu saja dalam jangka pendek. Jadi lebih baik dialokasikan langsung untuk cash transfer atau bantuan sosial," kata dia saat diskusi virtual Senin, 27 April 2020.
