TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Edi Sukmoro meminta sejumlah dukungan dari pemerintah untuk meringankan beban perseroan di tengah gempuran wabah Virus Corona alias COVID-19. Pendapatan perseroan anjlok dari Rp 39 miliar per hari pada awal Februari 2020 menjadi hanya Rp 4 miliar per hari pada 31 Maret 2020. Sehingga, perseroan mencatat kerugian kas Rp 693 miliar pada Maret 2020.
Penurunan pendapatan itu terjadi seiring dengan adanya sejumlah kebijakan pemerintah dalam menanggulangi wabah, antara lain Pembatasan Sosial Berskala Bebas hingga larangan mudik Lebaran 2020. Untuk itu, ia mengatakan perseroan membutuhkan setidaknya enam dukungan, antara lain penurunan faktor prioritas.
Berdasarkan KP 244 Tahun 2015 tentang penetapan besaran prioritas pada perhitungan biaya penggunaan prasarana perkeretaapian milik negara, diputuskan besaran faktor prioritas sebesar 0,75. "Kondisi yang diharapkan adalah aturan tersebut direvisi sehingga besaran faktor prioritas menjadi nol," ujar Edi dalam rapat bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu, 29 April 2020.
Edi mengatakan perseroan juga memerlukan dukungan dalam mengoperasikan KA perintis, antara lain tidak ada denda ketika kereta perintis tidak beroperasi selama masa darurat COVID-19. Hal itu sejurus dengan usulan agar pengajuan pembatalan kereta api perintis selama masa darurat ini disetujui. "Kami juga berharap proses pencairan kontrak perintis dipercepat untuk mendukung arus kas perusahaan."
Dukungan berikutnya, tutur Edi, adalah adanya amandemen kontrak PSO, baik KRL maupun non KRL. Edi mengatakan pendapatan perseroan dari tiket maupun dari pemerintah dari program kereta PSO ini berkurang lantaran volume yang anjlok selama masa Corona. Akibatnya, penyelenggaraan kereta bersubsidi non KRL justru menyebabkan kerugian bagi perseroan.
Untuk itu, ia meminta agar ada amandemen dengan perubahan program volume penumang baru sebagai dampak dari COVID-19. Sehingga, pendapatan dari PSO bisa ditingkatkan. Ia meminta pencairan PSO juga dipercepat untuk menjaga keuangan perseroan.
PT KAI pun meminta adanya pemenuhan 100 persen kebutuhan BBM bersubsidi untuk operasional kereta, baik angkutan penumpang maupun logistik. Sebabnya, saat ini terjadi kekurangan kuota bahan bakar bersubsidi untuk angkutan kereta api, terlebih ada rencana pembatasan penggunaan BBM subsidi untuk beberapa komoditas angkutan barang.
Di samping itu, Edi mengharapkan adanya dukungan pemerintah berupa insentif fiskal, sehingga PT KAI sebagai investor pembangunan dan perawatan prasarana perkeretaapian bisa mendapatkan yaitu tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai. Sebabnya, selama ini merujuk kepada PP 50 2019, jasa pembangunan dan perawatan prasarana perkeretaapian tidak termasuk jasa yang dapat insentif berupa PPN tidak dipungut.
Terakhir, Edi berharap agar pemerintah tidak memberlakukan pemotongan nilai kontrak perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara tahun anggaran 2020. Pasalnya, meski dalam kondisi wabah, masih ada perjalanan kereta api yang harus dilakukan sehingga perawatan pun harus tetap dilakukan berdasarkan standar operasi.
Sejauh ini, untuk menjaga kas perseroan, KAI telah melakukan efisiensi biaya hingga mencapai 40 persen. Perusahaaan juga mengambil pinjaman jangka pendek untuk menjaga likuiditas dan mencoba merelaksasi pinjaman yang jatuh tempo. KAI juga mengajukan sejumlah renegosiasi dalam biaya perawatan kereta. Saat ini, salah satu yang menjadi andalan pemasukan bagi perusahaan adalah operasi kereta api lokal dan logistik.
CAESAR AKBAR
