TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Achmad Baidowi meminta perusahaan pelat perah di bidang transportasi, antara lain Garuda Indonesia, ASDP Ferry, PT Pelni, dan PT KAI untuk mengatur ulang skema bisnisnya di tengah wabah Virus Corona.
“Seharusnya bulan-bulan ini bisnis transportasi mengalami puncaknya, namun pemerintah melarang mudik sehingga kemudian banyak yang tak beroperasi. Kondisi saat ini BUMN transportasi bisa mengatur ulang terkait skema bisnis ke depan,” kata Baidowi dalam Rapat Dengat Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan Para Direktur Utama BUMN transportasi, Rabu, 29 April 2020.
Pengaturan kembali skema bisnis ini, menurutnya, perlu dilakukan agar ketika wabah berakhir, kinerja BUMN transportasi bisa beradaptasi dengan keadaan. Perseroan juga bisa menghitung ulang semua layanan yang perlu ditingkatkan, atau layanan yang harus dihilangkan karena selama ini cenderung merugi.
“Untuk Garuda Indonesia misalnya, saya minta mengkaji ulang semua rute yang ada dan melaporkannya secara tertulis kepada Kementerian BUMN dan DPR. Sehingga kajian atas rute itu bisa dipertanggung jawabkan di kemudian hari,” kata Baidowi.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Fraksi PPP ini mengapresiasi langkah perusahaan-perusahaan BUMN yang tak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tengah pademi Covid-19 ini. Ia berharap skema ini tetap bertahan hingga pademi Covid-19 berakhir.
Dalam kesempatan itu, perusahaan-perusahaan transportasi pelat merah melaporkan imbas wabah Corona ini terhadap kinerja keuangan perusahaan. Tekanan terhadap keuangan Garuda, misalnya, yang sudah dimulai sejak adanya penutupan penerbangan internasional ke Cina dan Arab Saudi setelah merebaknya penyakit yang menyerang pernafasan itu.
Puncaknya, kondisi perusahaan semakin merana setelah adanya permberlakuan larangan mudik melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020. Kondisi yang berada di Garuda Indonesia itu, menurut Direktur Utama Garuda Indonesia, juga berimbas kepada anak usaha perseroan, seperti Garuda Maintenance Facility, jasa catering, hingga kasa transportasi perseroan.
Dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, pendapatan operasional perseroan pada triwulan pertama tahun ini diprediksi merosot 33 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Di tambah lagi, akan ada utang jatuh tempo sekitar US$ 500 juta pada Juni 2020.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Edi Sukmoro mengatakan pendapatan perseroan anjlok dari Rp 39 miliar per hari pada awal Februari 2020 menjadi hanya Rp 4 miliar per hari pada 31 Maret 2020. Sehingga, perseroan mencatat kerugian kas Rp 693 miliar pada Maret 2020.
Kondisi wabah itu membuat okupansi kereta jarak jauh turun drastis. Bahkan, menurut Edi, sempat terjadi dalam satu rangkaian hanya ada 15-20 penumpang hingga akhirnya perjalanan dibatalkan. Tekanan itu semakin besar dengan adanya larangan mudik lebaran 2020.
Sedangkan Direktur Utama PT ASDP Ferry Irra Puspadewi juga memperkirakan perseroan akan mengalami kerugian pada keseluruhan tahun 2020. Meskipun, pada tiga bulan pertama tahun ini perseroan masih mencetak laba Rp 68 miliar.
Perseroan melakukan penghitungan tiga skenario. Skenario pertama dengan asumsi COVID-19 selesai Mei 2020, lalu kedua dengan asumsi wabah kelar Agustus 2020, dan asumsi ketiga pandemi rampung Desember 2020.
Dengan tiga asumsi tersebut diperoleh proyeksi perseroan akan mengalami rugi, masing-masing adala Rp 68 miliar pada skenario I, Rp 291 miliar skenario II, dan Rp 478 miliar pada skenario III.
Sementara itu, Direktur Utama Pelni Insan Purwarisya L Tobing memproyeksikan perseroan akan merugi hingga Rp 862 miliar akibat dampak pagebluk. Hal itu, antara lain disebabkan kenaikan penumpang yang tidak signifikan dan PSO dari pemerintah hanya 50 persen.
CAESAR AKBAR
