Karena Pandemi, Tenggat Waktu Proyek infrastruktur Dilonggarkan

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah pekerja menyelesaikan proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT) di tengah pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), di jalan HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin, 13 April 2020. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengalihkan anggaran infrastruktur sebesar Rp24,53 triliun untuk penanggulangan pandemi virus Corona. TEMPO/Imam Sukamto

    Sejumlah pekerja menyelesaikan proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT) di tengah pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), di jalan HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin, 13 April 2020. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengalihkan anggaran infrastruktur sebesar Rp24,53 triliun untuk penanggulangan pandemi virus Corona. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melonggarkan berbagai proyek infrastruktur dan kegiatan kerja Tahun Anggaran 2020 untuk mendukung pembiayaan mitigasi pandemi Covid-19. Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Endra Saleh Atmawidjaja, mengatakan hasil penghematan lembaganya mencapai Rp 44,5 triliun, dari pagu awal 2020 sebesar Rp 120,2 triliun.

    “Realokasi itu masih untuk asumsi penanganan Covid-19 selama tiga bulan. Kita berhemat dari proyek yang kontraknya bisa diperpanjang atau ditunda ke tahun depan,” katanya kepada Tempo, Selasa 28 April 2020.

    Pada tahap awal perubahan postur anggaran, kata Endra, besaran realokasi hanya sekitar Rp 24,5 triliun dari pagu 2020. Namun, berbasis keputusan Sidang Kabinet Paripurna pada 14 April 2020, serta Surat Menteri Keuangan No.S-302/MK.02/2020 yang terbit sehari setelahnya, kementerian akhirnya merealokasi Rp 44,58 triliun. Jumlah itu pun didasari pemetaan internal Kementerian PUPR terhadap rencana kegiatan tahun ini.

    Langkah penghematan tersebut beragam, mulai dari pemotongan biaya perjalanan dinas dan paket meeting, penundaan kontrak yang belum lelang, serta pemangkasan anggaran non fisik seperti survei. Menurut Endra, kementerian juga menyeleksi dan mengubah sejumlah paket kerja tahun tunggal (single years) menjadi paket tahun jamak, khususnya kontrak senilai maksimum Rp 100 miliar.

    Contohnya adalah pelonggaran kerja beberapa proyek pendukung Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua, seperti venue olahraga, lima tower rumah susun, serta penataan kompleks.

    “PON diundur ke tahun depan, jadi kita bisa mengurangi sumber dayanya dulu untuk kegiatan lain,” ucapnya. “Kalau dikebut tahun ini,  biaya perawatannya nanti malah jadi beban baru.”  

    Meski begitu, Endra memastikan Kementerian PUPR tetap menyelesaikan program prioritas yang targetnya mengikat dan sudah memasuki tahap akhir konstruksi. Salah satu sampelnya adalah pengerjaan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi di hulu Sungai Ciliwung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.