Lewat Skema Private Placement, Pemerintah Terbitkan Surat Utang Rp 62,6 T

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuanan Luky Alfirman saat meluncurkan surat utang berharga negara (SBN) syariah seri Sukuk Tabungn ST-003 di Restoran Bunga Rampai, Jakarta Pusat, Jumat 1 Februari 2019. TEMPO/Dias Prasongko

    Direktur Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuanan Luky Alfirman saat meluncurkan surat utang berharga negara (SBN) syariah seri Sukuk Tabungn ST-003 di Restoran Bunga Rampai, Jakarta Pusat, Jumat 1 Februari 2019. TEMPO/Dias Prasongko

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan menerbitkan Surat Utang Negara dengan cara private placement pada Senin, 27 April 2020. Jumlah total SUN yang diterbitkan sebesar Rp 62,62 triliun.

    "Setelmen transaksi tersebut akan dilakukan pada 4 Mei 2020," dikutip dari keterangan resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Selasa, 28 April 2020. Surat Utang Negara yang diterbitkan adalah tiga seri obligasi negara, yaitu seri FR0084, FR0085, dan VR0033.

    Adapun pokok-pokok ketentuan dan persyaratan untuk FR0084 antara lain total nominal sebesar Rp 37,88 triliun. Surat utang ini berjenis fixed rated dan dapat diperdagangkan. SUN seri ini memiliki kupon 7,25 persen dengan yield 7,37 persen dan akan jatuh tempo pada 15 Februari 2026.

    Berikutnya, SUN seri FR0085 bervolume Rp 21,18 triliun. Seperti seri sebelumnya, surat utang ini juga berjenis fixed rate dan dapat diperdagangkan. Surat utang ini memiliki kupon 7,75 persen dengan imbal hasil 7,86 persen dan akan jatuh tempo pada 15 April 2031.

    Terakhir adalah seri VR0033 dengan total nominal Rp 3,57 triliun. Berbeda dengan dua seri lainnya, surat utang ini berjenis variable rate dan dapat diperdagangkan.

    Kupon seri ini diatur dengan mengacu kepada Bank Indonesia 7-Day Reverse Repo Rate + 4 basis points dan untuk kupon tiga bulan pertama sebesar 4,54 persen. Kupon ini akan jatuh tempo pada 25 April 2025.

    CAESAR AKBAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.