Ini Pedoman Sanksi dari BKN untuk ASN yang Nekat Mudik

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti

    Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Kepegawaian Negara menerbitkan surat edaran pedoman penjatuhan hukuman disiplin bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan atau kegiatan mudik pada masa darurat Virus Corona alias COVID-19. Surat Edaran Nomor 11/SE/IV/2020 ditetapkan oleh Kepala BKN Bima Haria Wibisana pada 24 April 2020.

     

    "Surat Edaran ini pada pokoknya mengatur beberapa hal, seperti kategori pelanggaran, jenis hukuman yang bisa dikenakan, juga tata cara menjatuhkan hukuman disiplin, lalu kewajiban Pejabat Pembina Kepegawaian memantau aktivitas Aparatur Sipil Negara," ujar Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara Supranawa Yusuf dalam siaran langsung, Senin, 27 April 2020.

     

    Surat edaran tersebut akan melengkapi beberapa Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang sebelumnya telah diterbitkan, antara lain Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020. Surat itu pada pokoknya mengatur pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan penyebaran COVID -19.

     

    Berdasarkan surat edaran pedoman itu, pelanggaran disiplin tersebut dibagi kepada tiga kategori. Kategori pertama adalah perjalanan atau mudik yang dilakukan mulai tanggal 30 Maret 2020 atau pada saat diterbitkannya Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 36 Tahun 2020.

     

    Berikutnya kategori kedua, yaitu ASN yang pulang kampung mulai tanggal 6 April 2020 atau pada saat diterbitkannya Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 41 Tahun 2020. Terakhir, ASN yang bepergian ke luar daerah mulai tanggal 9 April 2020 atau pada saat diterbitkannya Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 46 Tahun 2020.

     

    Berdasarkan edaran tersebut, ASN yang memenuhi pelanggaran kategori pertama akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan. Sementara untuk pelanggaran kategori kedua dan ketiga dapat dijatuhi sanksi disiplin tingkat sedang dan berat.

     

    "Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin," ujar Supranawa.

     

    Berikutnya, pengelola kepegawaian instansi pusat dan daerah wajib melakukan entry data hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin atas larangan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik bagi Aparatur Sipil Negara pada masa darurat Corona ke dalam aplikasi SAPK pada alamat web sapk.bkn.go.id.

     

    Sebelumnya, Berdasarkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 46 Tahun 2020, pemerintah melakukan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan kegiatan mudik atau cuti bagi ASN dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19. Dari edaran itu, ASN dan keluarganya dilarang bepergian ke luar daerah maupun mudik. Apabila terpaksa perlu keluar kota, pegawai pelat merah harus terlebih dahulu mendapat izin dari pejabat yang berwenang atas delegasi dari pejabat pembina kepegawaian.

     

    Selain melarang bepergian ke luar daerah, ASN juga tidak diperkenankan mengajukan cuti selama masa darurat Covid-19. Di sisi lain, pejabat pembina kepegawaian juga tidak boleh memberi izin cuti pada ASN.

     

    Cuti PNS bisa diajukan apabila berkenaan dengan cuti melahirkan, cuti sakit, atau cuti karena alasan penting. Adapun alasan penting yang dimaksud dalam beleid tersebut terbatas apabila ada salah satu anggota keluarga inti yang sakit keras atau meninggal.

     

    CAESAR AKBAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arti Bilangan R(0) dan R(t) untuk Menerapkan New Normal

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan bahwa suatu daerah dapat melaksanakan New Normal bila memenuhi indikator R(0).