TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melanjutkan program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3TGAI) yang dilaksanakan oleh Balai-balai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) bersama masyarakat dengan alokasi anggaran Rp2,25 triliun.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, program infrastruktur kerakyatan atau Padat Karya Tunai (PKT) sangat penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“PKT juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur irigasi di kawasan perdesaan. Kehilangan air di dalam saluran bisa dikurangi dengan lining saluran yang baik. Pola pelaksanaan PKT juga dengan memperhatikan protokol physical and social distancing,” kata Basuki melalui siaran pers, Kamis 23 April 2020.
Menurut Basuki, hal ini sesuai instruksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk memfokuskan anggaran membantu masyarakat perdesaan bertahan selama masa sulit ini. Selain itu juga menjaga produktivitas hasil pertanian karena suplai air yang lebih memadai.
P3TGAI merupakan pekerjaan peningkatan saluran irigasi tersier, dari saluran tanah menjadi saluran dengan pasangan batu yang dikerjakan oleh petani atau penduduk setempat. Dalam program ini, petani pekerja diberikan upah harian atau mingguan, sehingga menambah penghasilan penduduk desa terutama di antara musim tanam dan panen.
Menurutnya, program ini bisa mengurangi angka penggangguran serta akan menjaga daya beli masyarakat.
Pada tahun 2020, P3TGAI yang dilaksanakan pada 10 ribu lokasi yang tersebar di 33 provinsi. Program ini merupakan salah satu dari program PKT Kementerian PUPR dengan anggaran total Rp10,2 triliun. Sebelum dilakukan refocussing kegiatan terkait mitigasi dampak pandemi Covid-19, jumlah lokasi P3TGAI yang diprogramkan hanya 6.000 lokasi.
Adapun, hingga saat ini tercatat 458 lokasi di 11 provinsi, antara lain Jambi, Sumbar, Kepulaan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan NTB, telah memulai pekerjaan fisiknya, sedangkan hampir 1800 lokasi di 33 provinsi sudah melakukan sosialisasi.
