TEMPO.CO, Jakarta - CEO Amartha, Andi Taufan Garuda Putra, mengundurkan diri dari jabatan Staf Khusus Presiden Jokowi. Pengajuan pengunduran diri tersebut diajukan pada 17 April 2020 dan diklaim telah disetujui Jokowi.
"Pengunduran diri ini semata-mata dilandasi keinginan saya yang tulus untuk dapat mengabdi secara penuh kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama yang menjalankan usaha mikro dan kecil," termaktub dalam keterangan tertulis yang ditandatangani Andi Taufan, Jumat, 24 April 2020.
Ia mengaku merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Presiden atas kepercayaan, pelajaran dan nilai-nilai yang diberikan selama menjabat sebagai Staf Khusus Presiden. Menurut dia, ada banyak pelajaran yang ia petik selama menjabat di posisi tersebut.
"Dalam kurun waktu tersebut, saya menyaksikan sendiri bagaimana Beliau adalah sosok pemimpin teladan yang bekerja keras dengan tulus dan penuh dedikasi demi kebaikan seluruh masyarakat dan masa depan Indonesia," ujar Andi Taufan.
Sepanjang menjadi Stafsus, ia merasa tidak luput dari berbagai kekurangan. Untuk itu, ia memohon maaf dan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi lebih baik.
Sebelumnya, kencang desakan kepada Andi untuk mundur dari jabatannya. Direktur LBH Masyarakat, Ricky Gunawan mengatakan, tetap menjabat sebagai stafsus tanpa melepas jabatan pribadi sudah jelas berpotensi besar terjadinya konflik kepentingan.
“Andi Taufan harusnya segera mengikuti jejak Belva. Mundur saja dari posisi stafsus karena tindakan dia kemarin itu bisa dikatakan pelanggaran etika yang cukup serius,” ujar Ricky saat dihubungi Tempo pada Rabu, 22 April 2020.
Desakan agar Andi Taufan mundur ini bermula dari surat berkop Sekretariat Kabinet tertanggal 1 April 2020, yang dilayangkannya kepada para camat untuk mendukung kerjasama program antara pemerintah dan PT Amartha Mikro Fintek terkait Relawan Desa Lawan Covid-19 pada 1 April lalu.
Program itu merupakan inisiatif yang dilakukan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Andi dianggap memanfaatkan jabatannya melancarkan program kerjasama perusahaannya dengan pemerintah.
Belakangan, Andi Taufan sudah meminta maaf dan menarik kembali suratnya itu. Namun, langkah iu dinilai tidak cukup dan ia didesak segera mundur. “Hal ini berlaku bagi stafsus lainnya kalau masih ada yang memegang posisi/jabatan di perusahaan tertentu, lebih baik sekarang mundur supaya kejadian seperti ini tidak berulang,” ujar Ricky.
Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi juga menilai, seharusnya langkah mundur Belva Devara diikuti oleh semua staf khusus milenial. Sebab, ia menilai peran para staf khusus milenial ini tak terlalu dirasakan oleh publik. Stafsus milenial yang kerap memunculkan polemik justru malah menjadi beban Presiden.
DEWI NURITA
