TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran penyiapan proyek infrastruktur ibu kota baru di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dialihkan untuk penanggulangan pandemi Covid-19.
Kementerian PUPR memutuskan mengalihkan anggaran itu karena mendesak adanya tambahan anggaran untuk penanggulangan Covid-19. “Sudah diputuskan dilakukan shifting,” kata Sri Mulyani dalam diskusi dengan pemimpin redaksi secara online, Kamis, 23 April 2020.
Menurut dia, selain anggaran dasar infrastruktur dasar proyek ibu kota baru, Kementerian PUPR mengalihkan alokasi belanja modal ke biaya untuk menyiapkan rumah sakit. Dari total anggaran belanja modal Kementerian PUPR yang jumlahnya mencapai Rp 120 triliun, sebagian sudah dialihkan. “Salah satu proyek adalah rumah sakit khusus Covid-19 di Pulau Galang, Kepulauan Riau,” ujar Sri Mulyani.
Terkait dengan kebijakan Bappennas yang tetap melakukan tender terkait perancangan ibu kota baru, Sri Mulyani menjelaskan alasannya. Menurut dia, proyek tersebut sudah dilakukan sebelum wabah virus corona Covid-19 melanda Indonesia. “Jadi proses pengadaan sudah berjalan terlebih dulu,” katanya.
Sebelumnya, instruksi dan arahan Presiden Jokowi menegaskan, penggunaan APBN 2020 diprioritaskan untuk penanganan wabah virus corona Covid-19. Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi menyebutkan, bahkan sangat memungkinkan pemerintah menunda proyek ibu kota negara sampai situasi kondusif.
"Ke depan tidak menutup kemungkinan juga beberapa proyek pembangunan, termasuk Ibu Kota Negara baru bisa ditunda sampai situasi berjalan normal kembali,” ujarnya.
Jodi menyebutkan, arahan Presiden Jokowi sudah jelas bahwa saat ini seluruh fokus pekerjaan adalah mencari cara untuk penanganan pandemi Covid-19. "Penggunaan APBN pun sudah diatur dengan baik oleh Menteri Keuangan untuk difokuskan pada penanganan Covid-19," kata dia.
Jodi menegaskan tidak ada pembicaraan mengenai penggunaan anggaran pembangunan ibu kota baru yang tetap berjalan di tengah pandemi Covid-19. Pasalnya, hal itu hanya akan menimbulkan asumsi di masyarakat bahwa pemerintah tidak sungguh-sungguh dalam memprioritaskan anggaran.
Dalam rapat bersama Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa lalu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan belum ada kegiatan pembangunan ibu kota baru pada 2020. "Rasanya bapak ibu sendiri yang menyetujui anggaran PUPR 2020, tidak ada satu pun kegiatan IKN di 2020," tutur Basuki.
