Sri Mulyani: Anggaran Infrastruktur Dasar Ibu Kota Baru Dialihkan

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gestur Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 per akhir Oktober 2019 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 18 November 2019. Sri Mulyani mengatakan, secara tahunan belanja negara hanya tumbuh sebesar 4,5 persen, jauh lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang tumbuh 11,9 persen. TEMPO/Tony Hartawan

    Gestur Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 per akhir Oktober 2019 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 18 November 2019. Sri Mulyani mengatakan, secara tahunan belanja negara hanya tumbuh sebesar 4,5 persen, jauh lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang tumbuh 11,9 persen. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran penyiapan proyek infrastruktur ibu kota baru di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dialihkan untuk penanggulangan pandemi Covid-19.

    Kementerian PUPR memutuskan mengalihkan anggaran itu karena mendesak adanya tambahan anggaran untuk penanggulangan Covid-19. “Sudah diputuskan dilakukan shifting,” kata Sri Mulyani dalam diskusi dengan pemimpin redaksi secara online, Kamis, 23 April 2020.

    Menurut dia, selain anggaran dasar infrastruktur dasar proyek ibu kota baru, Kementerian PUPR mengalihkan alokasi belanja modal ke biaya untuk menyiapkan rumah sakit. Dari total anggaran belanja modal Kementerian PUPR yang jumlahnya mencapai Rp 120 triliun, sebagian sudah dialihkan. “Salah satu proyek adalah rumah sakit khusus Covid-19 di Pulau Galang, Kepulauan Riau,” ujar Sri Mulyani.

    Terkait dengan kebijakan Bappennas yang tetap melakukan tender terkait perancangan ibu kota baru, Sri Mulyani menjelaskan alasannya. Menurut dia, proyek tersebut sudah dilakukan sebelum wabah virus corona Covid-19 melanda Indonesia. “Jadi proses pengadaan sudah berjalan terlebih dulu,” katanya.

    Sebelumnya, instruksi dan arahan Presiden Jokowi menegaskan, penggunaan APBN 2020 diprioritaskan untuk penanganan wabah virus corona Covid-19. Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi menyebutkan, bahkan sangat memungkinkan pemerintah menunda proyek ibu kota negara sampai situasi kondusif.

    "Ke depan tidak menutup kemungkinan juga beberapa proyek pembangunan, termasuk Ibu Kota Negara baru bisa ditunda sampai situasi berjalan normal kembali,” ujarnya.

    Jodi menyebutkan, arahan Presiden Jokowi sudah jelas bahwa saat ini seluruh fokus pekerjaan adalah mencari cara untuk penanganan pandemi Covid-19. "Penggunaan APBN pun sudah diatur dengan baik oleh Menteri Keuangan untuk difokuskan pada penanganan Covid-19," kata dia.

    Jodi menegaskan tidak ada pembicaraan mengenai penggunaan anggaran pembangunan ibu kota baru yang tetap berjalan di tengah pandemi Covid-19. Pasalnya, hal itu hanya akan menimbulkan asumsi di masyarakat bahwa pemerintah tidak sungguh-sungguh dalam memprioritaskan anggaran.

    Dalam rapat bersama Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa lalu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan belum ada kegiatan pembangunan ibu kota baru pada 2020.  "Rasanya bapak ibu sendiri yang menyetujui anggaran PUPR 2020, tidak ada satu pun kegiatan IKN di 2020," tutur Basuki.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.