Alasan Masa Larangan Mudik Via Kapal Laut Lebih Lama

Penumpang KRI Makassar-590 turun membawa barang-barang mereka saat tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Senin, 3 Juni 2019. Pemerintah bersama TNI Angkatan Laut mengadakan program mudik gratis menggunakan KRI Makassar-590 dari Pelabuhan Semayang, Balikpapan menuju Tanjung Perak, Surabaya untuk melancarkan arus mudik dan meringankan beban masyarakat. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan menghentikan seluruh operasional kapal laut yang mengangkut penumpang mulai 24 April 2020 hingga 8 Juni 2020 selama aturan larangan mudik diberlakukan. Larangan mudik khusus transportasi laut lebih lama dibandingkan moda lain.

"Untuk kapal laut, kebijakan ini berlaku lebih lama daripada moda transportasi lainnya karena ada pelayaran jarak jauh," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Agus Purnomo dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, Kamis, 23 April 2020.

Meski operasional kapal penumpang dihentikan, Agus menerangkan kapal-kapal yang mengangkut kebutuhan logistik masih akan tetap berlayar. Pengecualian juga berlaku untuk kapal dengan kepentingan pemulangan WNI dan WNA.

Kemudian, kapal lain yang boleh berlayar adalah kapal TNI/Polri, pegawai negeri sipil, dan kapal-kapal kecil yang berlayar dalam jarak pendek. "Kami berikan diskresi untuk tetap berjalan seperti biasa," ujarnya.

Kementerian Perhubungan sebelumnya telah merumuskan aturan larangan mudik untuk Lebaran 2020 guna mencegah adanya penyebaran virus corona. Beleid itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 yang diundangkan pada 23 April 2020. 

Dalam beleid itu, Kementerian Perhubungan menetapkan adanya pelarangan operasional kendaraan untuk angkutan penumpang ke luar kota. Larangan berlaku untuk semua sektor transportasi, baik laut, udara, maupun darat. Larangan juga berlaku untuk angkutan pribadi. 

Rencananya, aturan ini akan berakhir pada waktu yang berbeda-beda untuk masing-masing sektor transportasi. Untuk transportasi darat, peraturan berlaku hingga 31 Mei 2020. Selanjutnya untuk angkutan udara bakal berakhir pada 1 Juni 2020 dan angkutan kapal laut hingga 8 Juni 2020.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA






BPKN Sebut Dampak Kenaikan Tarif Ojek Online Minim: Hanya Rp 100 per Kilometer

1 hari lalu

BPKN Sebut Dampak Kenaikan Tarif Ojek Online Minim: Hanya Rp 100 per Kilometer

BPKN juga mengatakan tarif ojek online belum mengalami perubahan sedari 2019.


Gara-gara Avtur, Maskapai Diizinkan Naikkan Harga Tiket Pesawat hingga 15 Persen

3 hari lalu

Gara-gara Avtur, Maskapai Diizinkan Naikkan Harga Tiket Pesawat hingga 15 Persen

Kenaikan tarif tiket pesawat ini merupakan biaya tambahan atau tuslah akibat melonjaknya harga bahan bakar pesawat (avtur) alias fuel surcharge.


Elek Yo Band Diapresiasi Rp 9,4 Miliar, Sumbangan untuk Interior Bandara

4 hari lalu

Elek Yo Band Diapresiasi Rp 9,4 Miliar, Sumbangan untuk Interior Bandara

Penampilan para menteri yang tergabung dalam Elek Yo Band mendapatkan apresiasi Rp 9,4 miliar.


Kementerian Luar Negeri Tanggapi Kasus 6 ABK WNI Terlantar 7 Bulan di Filipina

5 hari lalu

Kementerian Luar Negeri Tanggapi Kasus 6 ABK WNI Terlantar 7 Bulan di Filipina

Kementerian Luar Negeri merespons penelantaran 6 ABK WNI yang berada di Tabaco, Filipina.


Airport Tax Naik di 5 Bandara, Siapa yang Bebas Airport Tax?

6 hari lalu

Airport Tax Naik di 5 Bandara, Siapa yang Bebas Airport Tax?

Harga airport tax atau Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) di 5 bandara Indonesia mengalami kenaikan mulai 1 Agustus 2022. Di mana saja?


Turki: Kapal Gandum Pertama Akan Bertolak dari Ukraina pada 1 Agustus

9 hari lalu

Turki: Kapal Gandum Pertama Akan Bertolak dari Ukraina pada 1 Agustus

Juru bicara Presiden Turki mengatakan kapal pengekspor gandum pertama kemungkinan akan meninggalkan pelabuhan Ukraina pada Senin 1 Agustus


Kapal Pertama Ekspor Gandum Ukraina Siap Berlayar

14 hari lalu

Kapal Pertama Ekspor Gandum Ukraina Siap Berlayar

Sumber di Pemerintah Turki mengkonfirmasi kapal pertama ekspor gandum Ukraina kemungkinan akan meninggalkan pelabuhan dalam beberapa hari ini.


Kemenhub Sebut Pemegang Izin Badan Usaha Bandara Halim Masih AP II

19 hari lalu

Kemenhub Sebut Pemegang Izin Badan Usaha Bandara Halim Masih AP II

Pengelolaan lahan Bandara Halim Perdanakusuma seluas 21 hektare diserahkan ke PT Angkasa Transportindo Selaras (ATS)--anak usaha Lion Air Group.


Menhub: Bank Dunia Berikan Bantuan Kapal Ro-ro untuk Tol Laut di NTT dan Maluku

20 hari lalu

Menhub: Bank Dunia Berikan Bantuan Kapal Ro-ro untuk Tol Laut di NTT dan Maluku

Bank Dunia (World Bank) ingin memberikan bantuan pembangunan kapal ro-ro untuk meningkatkan konektivitas kepulauan di NTT dan Maluku.


Pelabuhan Labuan Bajo Kini Berbasis Digital, Ini Keuntungan untuk Penumpang dan Pengusaha Kapal

21 hari lalu

Pelabuhan Labuan Bajo Kini Berbasis Digital, Ini Keuntungan untuk Penumpang dan Pengusaha Kapal

Penumpang dan awak kapal yang akan berlayar dari Pelabuhan Kelas III Labuan Bajo bakal menerima e-boarding pass.