H-1 Mudik Dilarang, KAI Pastikan Tak Ada Lonjakan Penumpang

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi mudik dengan kereta api. ANTARA/Puspa Perwitasari

    Ilustrasi mudik dengan kereta api. ANTARA/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop I memastikan tak ada lonjakan penumpang pada H-1 berlakunya pelarangan mudik. Vice President Public Relation Daop I KAI Eva Chairunisa mengatakan okupansi rata-rata kereta api masih rendah atau sama seperti hari-hari sebelum aturan larangan mudik diputuskan.

    "Sejak kemarin okupansinya sangat rendah meski sudah kami batasi kapasitas per kereta maksimal 50 persen," ujar Eva dalam pesannya kepada Tempo, Kamis, 22 April 2020.

    Hingga hari ini, Eva mencatat rata-rata tingkat keterisian penumpang kereta api per hari hanya menyentuh 30 persen. Kondisi ini terjadi untuk seluruh perjalanan kereta yang berangkat dari Stasiun Senen, Stasiun Jakarta Kota, maupun Stasiun Gambir.

    Kemarin, manajemen KAI mengumumkan akan membatalkan seluruh jadwal perjalanan kereta api jarak jauh relasi Jakarta dan relasi Bandung mulai 24 April 2020. Dengan demikian, KAI tidak lagi mengoperasikan kereta api penumpang jarak jauh dari Jakarta dan Bandung menuju kota-kota di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur.

    Penumpang yang terkena dampak pembatalan jadwal akan memperoleh pengembalian tiket sebesar 100 persen. Pada saat yang sama, KAI hanya akan mengoperasikan kereta-kereta angkutan barang atau logistik.

    Adapun keputusan pelarangan mudik sebelumnya diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo, Selasa, 21 April 2020. Keputusan ini diambil berdasarkan kajian Kementerian Perhubungan bahwa masih ada sekitar 24 persen masyarakat yang berkukuh mudik di tengah pandemi. Sebelumnya, pemerintah hanya bersifat mengimbau migran agar tak melakukan perjalanan pulang kampung.

    FRANCISCA CHRISTY ROSANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.