Istana: Dua Unicorn Besar Menolak Jadi Mitra Kartu Pra Kerja

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas mendampingi warga yang melakukan pendaftaran calon peserta Kartu Prakerja di LTSA-UPT P2TK di Surabaya, Jawa Timur, Senin, 13 April 2020. ANTARA

    Petugas mendampingi warga yang melakukan pendaftaran calon peserta Kartu Prakerja di LTSA-UPT P2TK di Surabaya, Jawa Timur, Senin, 13 April 2020. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Pra Kerja Denni Purbasari menjelaskan soal proses perekrutan mitra program Kartu Pra Kerja yang kini menuai polemik. Denni menyatakan sedari awal, sebenarnya ada dua unicorn Indonesia yang menolak untuk menjadi mitra atau digital platform Kartu Pra Kerja di tahap awal ini.

    “Jangan dulu, kami berminat, tapi kayaknya nanti dulu,” kata Denni menirukan ucapan dari pihak unicorn tersebut, pada konferensi pers online di Jakarta, Rabu, 22 April 2020.

    Sejak diluncurkan pada awal April 2020, program Kartu Pra Kerja terus menuai polemik. Terakhir, salah satu mitra program yaitu Ruangguru yang dipersoalkan karena dinilai sarat dengan kepentingan. Sebab, pendiri perusahaan yaitu Adamas Belva Syah Devara juga menjabat sebagai Staf Khusus Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

    Meski demikian, Denni tidak langsung mengatakan identitas dari kedua unicorn yang hanya mengatakan, "you tau lah," ujarnya.

    Denni pun mengatakan, penolakan itu datang karena kedua perusahaan ingin melakukan penilaian terlebih dahulu atas program Kartu Pra Kerja karena bukan merupakan core business mereka.

    Sebaliknya, kata Denni, perusahaan seperti Ruangguru memang memiliki core business jualan modul. Lalu dua mitra lain yang juga dua unicorn, Tokopedia dan Bukalapak, bergabung karena memiliki core business jualan barang. Sementara dalam aturan, kata Denni, mitra program ini harus memiliki cakupan nasional dan kemampuan teknologi informasi. “Yang punya kemampuan ini kan unicorn-unicorn itu,” kata dia.

    Sehingga saat ini ada delapan perusahaan telah menjadi mitra pemerintah. Mereka yaitu Tokopedia, Bukalapak, Ruangguru, Mau Belajar Apa, Pintaria, Sekolahmu, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Pijar Mahir. Tapi untuk mitra pembayaran, di dalamnya juga terlibat empat platform yaitu BNI, OVO, LinkAja, dan Gopay.

    Denni pun mengatakan program ini tidak akan berhenti di delapan perusahaan mitra program ini saja. Pemerintah, kata Denni, terbuka untuk menampung siapapun. “Kami serahkan semua ke mitra, take it or leave it,” ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.