Ini Kata Airlangga Soal Larangan Mudik Terhadap Ekonomi di Desa

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyimak pertanyaan wartawan saat memberikan keterangan  terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat 20 Maret 2020. Pemerintah resmi meluncurkan situs Kartu Prakerja yang diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan melalu berbagai jenis pelatihan secara daring yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing pekerja. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyimak pertanyaan wartawan saat memberikan keterangan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat 20 Maret 2020. Pemerintah resmi meluncurkan situs Kartu Prakerja yang diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan melalu berbagai jenis pelatihan secara daring yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing pekerja. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai kebijakan larangan mudik tahun ini akan sedikit mempengaruhi roda perekonomian. Terutama karena selama ini pada musim tersebut biasanya sangat diandalkan guna menggairahkan ekonomi di desa.

    Meski begitu, Airlangga menyebutkan pemerintah telah mendorong secara masif usaha padat karya, dan memberikan dana desa agar dapat dimanfaatkan. "Sehingga dengan tentu dana desa yang digelontorkan, diharapkan mampu menjaga daya beli dan jumlah uang yg beredar di pedesaan maupun wilayah kecamatan," ucapnya saat konferensi video, Rabu 22 April 2020.

    Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi akhirnya memutuskan melarang masyarakat untuk mudik Lebaran 2020. Hal ini, dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Langkah itu ditempuh sebagai bagian dari upaya pemerintah menekan penyebaran virus corona yang korbannya terus bertambah sejak diumumkan awal Maret lalu.

    "Pada hari ini, saya mengambil keputusan besar. Dalam rapat hari ini saya sampaikan bahwa mudik semuanya akan kita larang. Oleh karena itu, persiapan mengenai semua ini harap dipersiapkan," ujar Jokowi via telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa, 21 April 2020.

    Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyatakan keputusan itu telah melalui sejumlah pertimbangan. Salah satunya adalah situasi dan kondisi berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Perhubungan.

    Dari evaluasi yang dilakukan, kata Luhut, masih ada sekitar 24 persen warga yang bersikeras mudik meski diimbau pemerintah untuk tidak melakukannya. Oleh karena itu pemerintah secara tegas melarang mudik sebagai salah satu cara mencegah penyebaran virus Corona.

    “Larangan mudik ini berlaku efektif terhitung hari Jumat, 24 April 2020. Akan ada sanksi-sanksinya, tetapi penerapannya akan ditegakkan mulai 7 Mei 2020,” kata Luhut seusai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Selasa, 21 April 2020.

    Adapun sanksi untuk pihak yang melanggar, Luhut belum memberikan penjelasan secara detail. Namun, pemerintah akan melakukan persiapan dengan matang terkait larangan mudik di tahun ini.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemprov DKI Putuskan Kalender Pendidikan Mulai 13 Juli 2020

    Pemprov DKI Jakarta menetapkan kalender pendidikan 2020/2021 dimulai 13 Juli 2020 dan selesai di Juni 2021. Pada Juli 2021, masuk kalender berikutnya.