TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi terkait pro kontra Program Kartu Pra Kerja yang tak relevan lagi saat masa pandemi Covid-19, dan harus dialihkan ke bantuan tunai.
Dia mengatakan, pihaknya telah menyediakan banyak program bantuan langsung tunai (BLT) mencapai Rp 105 triliun guna memitigasi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Dari total tersebut telah mencakup dana tambahan Rp 10 triliun Program Kartu Pra Kerja.
"Kenapa Kartu Pra Kerja ini dikonversi jadi jaring pengaman sosial, karena program yg semula rescaling dan upscaling, karena situasi perekonomian seluruhnya sedang shock, demand shock, supply shock, production shock, maka tentu kita memberikan ke mereka yg dirumahkan," ucapnya melalui konferensi video, Rabu 22 April 2020.
Airlangga mengatakan, sifat Kartu Pra Kerja sebagai jaring pengaman sosial ini hanya sementara. Jika nanti situasi telah berangsur normal, maka pihaknya akan mengembalikan Program Kartu Pra Kerja terhadap desain awal yang bertujuan untuk peningkatan skil para pekerja.
Kemudian dia menjelaskan, terkait untuk program jaring pengaman sosial yang memberikan bantuan kepada masyarakat itu sudah banyak macamnya, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan program padat karya lainnya yang dilakukan oleh kementerian-kementerian.
"Sehingga ini (Kartu Pra Kerja) menjadi salah satu dari pada jaring pengaman sosial, jadi bukan satu-satunya," tuturnya.
Oleh karena itu, Airlangga menjelaskan, dengan adanya pelatihan yang dilakukan pada program Kartu Pra Kerja ini berguna meningkatkan skill angkatan kerja. Sehingga ketika situasi telah kembali normal, kata dia, mereka siap mencari kerja dengan skil tambahan yang dimilikinya pasca pelatihan.
Tak lupa, selama empat bulan ke depan, para angkatan kerja tersebut akan mendapatkan bantuan tunai sebesar Rp 600 ribu setiap bulannya.
Selanjutnya, Airlangga menegaskan, Program Kartu Pra Kerja ke depannya tetap akan mengadakan pelatihan secara konvensional, tak sepenuhnya dilakukan secara daring.
"Lihat situasi PSBB akan berakhir, saat PSBB berakhir pelatihan akan dilakukan secara dua track online offline, sehingga tentu tidak benar, seluruhnya 5,6 triliun hanya kepada mereka yg bekerja atau belajar secara online," tuturnya.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani sebelumnya menganggap Program Kartu Pra Kerja, yang dirancang sebelum pandemi virus corona Covid-19, kurang relevan pada kondisi sekarang. Karena, pekerja yang terkena PHK akibat pandemi virus corona saat ini lebih membutuhkan bantuan tunai ketimbang pelatihan kerja.
"Ini yang jadi concern kami adalah kalau pada kondisi sekarang lebih tepat membutuhkan jaring pengaman sosial karena si pekerja yang saat ini dirumahkan atau PHK itu mereka punya tanggungan keluarga," ucapnya
saat diskusi Ngobrol Tempo bertajuk Kartu Prakerja di Tengah Corona, Kamis 16 April 2020.
Dia mengatakan, para korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akan menjadi masalah baru jika tak segera diselamatkan. "Kenapa enggak sebagian desain diubah, toh kalau mau bikin pelatihan sekarang jadi problem, setelah dilatih lapangan kerjanya juga tidak ada, collaps," ucap Hariyadi.
