Dikritik DPR Soal Ogah Setop KRL, Luhut Sebutkan Alasannya

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana penumpang kereta KRL Commuterline menuju Jakarta di Stasiun Bekasi, Jawa Barat, Senin, 20 April 2020. Sejumlah kepala daerah di Jabodetabek telah mengusulkan agar kereta Commuterline diberhentikan sementara untuk memperlambat penyebaran virus corona. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Suasana penumpang kereta KRL Commuterline menuju Jakarta di Stasiun Bekasi, Jawa Barat, Senin, 20 April 2020. Sejumlah kepala daerah di Jabodetabek telah mengusulkan agar kereta Commuterline diberhentikan sementara untuk memperlambat penyebaran virus corona. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membuka alasannya tidak sepakat untuk memberhentikan operasi KRL selama masa pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar guna mencegah virus Corona alias COVID-19. Ia mengatakan alasan tersebut juga berdasarkan kepada studi di Kementerian Perhubungan.

    "Soal KRL Bogor-Jakarta ada studi ternyata banyak penumpang itu adalah pekerja yang bersihkan rumah sakit dan operator kesehatan. Kalau dia enggak bisa diangkut dan ada yang sakit siapa yang bersihkan dan merawat di rumah sakit?" ujar Luhut dalam rapat bersama dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa, 21 April 2020. Ia memastikan kebijakan yang ia ambil itu sudah berdasarkan perhitungan risiko dan untung rugi.

    Ketimbang menyetop operasional KRL, Luhut telah meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menindak tegas kantor yang masih buka pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar. Hal ini berkaitan dengan masih padatnya angkutan umum, khususnya KRL, oleh para pekerja di tengah risiko wabah Virus Corona alias COVID-19.

    "Jadi saya bilang sama Pak Anies agar Pak Anies perbaiki di hulu. Jadi kantor yang masih buka suruh tutup. Nah Pak Anies bilang ke saya bahwa akan patroli dan kasih pinalti Rp 100 juta kalau masih buka," ujar Luhut.

    Menurut Luhut, saat ini pemerintah telah menggandeng Polisi, TNI, hingga Satpol PP untuk memeriksa para penumpang yang mau naik KRL. Selain diperiksa suhunya, mereka juga akan ditanyai tujuannya ke mana. Dengan begitu, ia merasa semakin hari keamanan di KRL terus meningkat. "Laporan KRL tadi pagi saya rasa sudah jauh lebih bagus, jaga jarak sudah dipenuhi dan isi tujuan pergi."

    Keputusan pemerintah tetap mengoperasikan KRL dipertanyakan salah satunya oleh anggota DPR dari Fraksi PDIP Lasarus. ia mengatakan operasi KRL harus diawasi ketat agar tidak menjadi media penularan Corona. "Sejauh mana pemerintah bisa memperkuat pengawasan? Kita kan sepakat agar Covid ini segera diselesaikan," ujarnya.

    Sebelumnya, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jabodetabek masih ada yang belum efektif, tetapi sudah mulai ada kemajuan dibandingkan dengan beberapa pekan lalu.

    “Artinya halte, kemudian stasiun, dan terminal sudah mengalami banyak penurunan. Persoalannya bukan pada transportasi tetapi persoalannya ada di hulu yaitu masih banyaknya pekerja yang bekerja di kantor,” ujar dia dalam keterangan tertulis di laman resmi sekretariat kabinet, setkab.go.id, Selasa, 21 April 2020.

    Menurut Doni, efektifitas PSBB harus diupayakan, mulai dari tingkat imbauan kemudian akhirnya juga memberikan teguran, peringatan, sampai akhirnya diharapkan gugus tugas daerah ini bisa lebih tegas lagi untuk memberikan sanksi kepada perkantoran dan juga perusahaan-perusahaan yang masih belum mematuhi protokol kesehatan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arti Bilangan R(0) dan R(t) untuk Menerapkan New Normal

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan bahwa suatu daerah dapat melaksanakan New Normal bila memenuhi indikator R(0).