Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pandemi Corona, Kemenkeu: Anggaran Guru Tidak Dikurangi

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 19 Februari 2020. DPR menyetujui Menteri Keuangan mengenakan cukai terhadap produk plastik yang meliputi kantong plastik hingga minuman berpemanis dalam kemasan plastik atau kemasan kecil (sachet). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 19 Februari 2020. DPR menyetujui Menteri Keuangan mengenakan cukai terhadap produk plastik yang meliputi kantong plastik hingga minuman berpemanis dalam kemasan plastik atau kemasan kecil (sachet). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan menjamin anggaran untuk guru tanpa ada pengurangan saat pandemi COVID-19 meski ada penyesuaian untuk bantuan operasional sekolah (BOS). Penyesuaian BOS ini dilakukan agar insentif yang diberikan lebih tepat sasaran.

“Dari tiga jenis alokasi BOS hanya satu saja yang mengalami penyesuaian yakni kinerja,” kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti di Jakarta, Selasa 21 April 2020. 

Sedangkan BOS reguler untuk mendukung operasional dan afirmasi untuk sekolah di daerah tertinggal tidak mengalami pengurangan. BOS kinerja, kata dia, merupakan insentif bagi sekolah yang pengelolaannya baik.

Ia menyebut dampak pengurangan BOS kinerja diproyeksikan tidak besar karena dilakukan dengan cara memperketat kriteria dan syarat bagi sekolah yang akan mendapatkannya.

“Jadi, anggaran BOS Kinerja disesuaikan tanpa menghilangkannya,” katanya. Pada Perpres 54 Nomor 2020, terdapat penyesuaian anggaran BOS dari Rp54,3 triliun menjadi Rp53,4 triliun.

Begitu juga dengan anggaran tunjangan profesi guru (TPG), lanjut dia, penyesuaian alokasinya dilakukan seraya mempertahankan agar para guru tetap menerima penghargaan dan tunjangan. Penyesuaian anggaran TPG dari Rp53,8 triliun menjadi Rp50,8 triliun.

Dirjen yang biasa disapa Prima itu mengatakan langkah yang dilakukan dengan memperhitungkan sisa dana tunjangan guru tahun 2019 yang masih ada di kas daerah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ia menjelaskan TPG disesuaikan sebesar Rp2,98 triliun karena sampai dengan akhir Maret 2020 diketahui masih ada sisa dana tunjangan guru di kas daerah dengan jumlah sama Rp2,98 triliun.

“Cara serupa akan ditempuh untuk menyesuaikan pos-pos lain sehingga mendukung efisiensi,” katanya.

Penyesuaian alokasi dalam Perpres 54 tahun 2020, kata dia, tidak akan mengubah ketersediaan dana tunjangan guru karena mempertimbangkan jumlah target penerima tunjangan guru, sebagaimana terdapat dalam data Kementerian Pendidikan dan Kebudayan.

Ia menambahkan dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan memang mengalami penyesuaian dengan sangat hati-hati, supaya tidak mengganggu proses belajar-mengajar di sekolah atau lembaga pendidikan lain.

“Penyesuaian memang dilakukan di beberapa pos, tak lain demi fokus pada penanganan dampak pandemi. Beberapa sektor terpaksa harus dikorbankan, tetapi yang jelas bukan pendidikan,” katanya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi: Pemerintah Anggarkan Rp 868 Miliar untuk Pembangunan 209 Kilometer Jalan di Sumut

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan kepada wartawan usai meresmian jalan Tol - Taba Penanjung di Kota Bengkulu, Kamis 20 Juli 2023. FOTO ANTARA/Anggi Mayasari
Jokowi: Pemerintah Anggarkan Rp 868 Miliar untuk Pembangunan 209 Kilometer Jalan di Sumut

Presiden Jokowi mengatakan tahun ini, pemerintah pusat menganggarkan Rp 868 miliar untuk pembangunan 209 kilometer jalan di Sumatera Utara.


Menhub Temui Sri Mulyani, Bahas Rancangan Transportasi Umum di IKN hingga Bali

4 hari lalu

Pembangunan Jalan Tol IKN Nusantara Seksi 5A oleh Kementerian PUPR. ANTARA/HO - Kementerian PUPR
Menhub Temui Sri Mulyani, Bahas Rancangan Transportasi Umum di IKN hingga Bali

Menhub Budi Karya Sumadi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani membahas soal rancangan moda transportasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.


Pengamat Pendidikan Nilai Usul Penghapusan KJP Plus Tidak Realistis

6 hari lalu

Warga menunjukkan Kartu Jakarta Pintar serta bukti pembayaran saat membeli pangan murah di RPTRA Jatinegara, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2019.  Pangan murah ini hanya ditujukan bagi warga yang memiliki KJP Plus, Kartu Pekerja, dan Kartu Lansia Jakarta untuk meningkatkan gizi anak-anak di Jakarta. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Pengamat Pendidikan Nilai Usul Penghapusan KJP Plus Tidak Realistis

Penghapusa program KJP Plus pertama kali disampaikan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz Muslim.


Beijing Sepakati Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah Periode 2024

6 hari lalu

Mantan presiden Cina Hu Jintao meninggalkan kursinya dikawal dua pria saat upacara penutupan Kongres Nasional ke-20 Partai Komunis Cina, di Aula Besar Rakyat di Beijing, Cina, 22 Oktober 2022. REUTERS/Tingshu Wang
Beijing Sepakati Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah Periode 2024

Sidang parlemen "Dua Sesi" Cina resmi ditutup dengan hasil akhir menyepakati anggaran pemerintah pusat dan daerah periode 2024, menerima laporan kerja


Soal Makan Siang Gratis, Destry Damayanti: Sejauh dalam Batasan Anggaran Baik-baik Saja, BI Dukung

8 hari lalu

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti (tengah) saat mengikuti rapat kerja dengan Komite IV DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 September 2023. Rapat tersebut membahas Rancangan Undang - Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) tahun 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Makan Siang Gratis, Destry Damayanti: Sejauh dalam Batasan Anggaran Baik-baik Saja, BI Dukung

BI mendukung program makan siang gratis jika memang tidak menciptakan instabilitas keuangan.


Ma'ruf Amin soal Dana BOS untuk Makan Siang Gratis: Belum, Bukan Keputusan Pemerintah

11 hari lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali (kedua kiri), Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (kedua kanan), Irjen TNI Letjen TNI (Mar) Bambang Suswantono (kanan), dan Bupati Kepulauan Seribu Junaedi (kiri) memberikan keterangan pers saat peresmian Kampung Bahari Nusantara (KBN) di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Jakarta, Senin, 15 Mei 2023. Kampung Bahari Nusantara bertujuan menciptakan kondisi juang tangguh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada lima klaster di bidang kesehatan, pendidikan, pariwisata, ekonomi, dan pertahanan. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Ma'ruf Amin soal Dana BOS untuk Makan Siang Gratis: Belum, Bukan Keputusan Pemerintah

Wakil Presiden Ma'ruf Amin buka suara soal BOS yang sebelumnya ramai dibahas untuk membiayai program makan siang gratis.


Digadang Jadi Sumber Program Makan Siang Gratis, Berikut Harusnya Peruntukan Dana BOS

11 hari lalu

Sejumlah siswa SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten, menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis pada 29 Februari 2024. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp 15 ribu per porsi dalam simulasi program makan siang gratis tersebut. Antara/Sulthony Hasanuddin
Digadang Jadi Sumber Program Makan Siang Gratis, Berikut Harusnya Peruntukan Dana BOS

Dana BOS akan digunakan untuk program makan siang gratis. Bagaimana penjelasannya?


Kebelet Wujudkan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Pemerintahan Jokowi Usulkan Gunakan Dana BOS

11 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melihat menu makanan milik siswa saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/Spt.
Kebelet Wujudkan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Pemerintahan Jokowi Usulkan Gunakan Dana BOS

Program makan siang gratis Prabowo-Gibran menjadi polemik karena akan gunakan dana BOS untuk pembiayaannya. Apa kata Faisal Basri dan PGRI?


Sebelum Lebaran Bandara Gatot Subroto akan Reaktivasi, Sumsel dan Lampung Siapkan Anggaran BTT

12 hari lalu

Bandara Gatot Subroto di Way Kanan. Wikipedia
Sebelum Lebaran Bandara Gatot Subroto akan Reaktivasi, Sumsel dan Lampung Siapkan Anggaran BTT

Pejabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni optimistis reaktivasi Bandara Gatot Subroto di Way Kanan, Lampung dapat segera terwujud pada masa sebelum lebaran Idul Fitri.


Peneliti CIPS Nilai Program Makan Siang Gratis Ancam Kualitas Pendidikan Nasional

12 hari lalu

Sejumlah siswa menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Peneliti CIPS Nilai Program Makan Siang Gratis Ancam Kualitas Pendidikan Nasional

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menanggapi soal pembiayaan program makan siang gratis dari dana Badan Operasional Sekolah (BOS).