Skenario Kementerian Perhubungan Jika Mudik Dilarang

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi ketika memberi keterangan kepada wartawan di Restoran Es Teler 77, Melawai, Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Senin, 11 Desember 2017. Tempo/Zara Amelia Adlina

    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi ketika memberi keterangan kepada wartawan di Restoran Es Teler 77, Melawai, Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Senin, 11 Desember 2017. Tempo/Zara Amelia Adlina

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan menyiapkan skema jika pemerintah melarang mudik. Salah satunya sejumlah jalur kendaraan akan ditutup agar masyarakat tidak dapat keluar daerahnya.

    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan pembahasan mudik masih akan terus dilakukan dalam beberapa waktu ke depan. Namun, berdasarkan berbagai hasil diskusi internal pihaknya kemungkinan besar akan melarang mudik.

    Jika benar dilarang, lanjutnya, angkutan umum antarkota antarprovinsi pun akan dilarang beroperasi mengangkut para pemudik, terangnya. Sementara itu, sejumlah skenario pun disiapkan.

    "Kalau sudah muncul larangan berarti skenario kami melarang seluruh angkutan umum, melarang kendaraan pribadi, melarang sepeda motor yang mudik. Kalau kemudian dari Jabodetabek hanya ke Kerawang karena rumah di sana ya ini dicek nanti," katanya, Senin, 20 April 2020.

    Dia menegaskan larangan mudik bisa saja diterapkan bagi daerah yang sudah jelas zona merah yang memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Artinya, dari wilayah Jabodetabek tidak boleh keluar.

    Budi menjelaskan bahwa aktivitas mudik tetap akan dipersulit jika pelarangan tidak dilakukan. Diharapkan keputusan terkait mudik ini dapat segera direalisasikan pada pekan ini, sehingga ada kepastian bagi masyarakat.

    Dia mengatakan jika benar dilarang, tentu akan disiapkan regulasi pelarangan tersebut berupa peraturan menteri perhubungan (Permenhub). Aturan tersebut pun bakal disiapkan Kemenhub.

    Dengan demikian, mesti ada sanksi yang diberlakukan bagi para pelanggar. Sanksi terendah yang dapat dipikirkannya yakni pemudik dipulangkan kembali dan tidak boleh melintas menuju daerah tujuan mudiknya.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemprov DKI Putuskan Kalender Pendidikan Mulai 13 Juli 2020

    Pemprov DKI Jakarta menetapkan kalender pendidikan 2020/2021 dimulai 13 Juli 2020 dan selesai di Juni 2021. Pada Juli 2021, masuk kalender berikutnya.