BKF: Pembiayaan Anggaran Penanggulangan Covid-19 Harus Hati-hati

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO

    Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu mengatakan pembiayaan anggaran stimulus penanggulangan dampak wabah virus corona Covid-19 harus dilakukan secara hati-hati. Kendati demikian, Febrio mengatakan saat ini rasio utang terhadap produk domestik bruto Indonesia masih di kisaran 30 persen.

    Febrio melihat kenaikan rasio utang secara cepat dan tiba-tiba dalam waktu singkat, misalnya satu atau dua tahun bisa memberi risiko terhadap perekonomian Indonesia. "Jadi walau kita masih di kondisi yang nyaman  dibandingkan negara lain, tapi tetap  kita tidak bisa dengan cara yang menaikkannya secara tiba-tiba," ujar dia dalam diskusi daring, Senin, 20 April 2020.

    Oleh karena itu, ia mengatakan perlunya koordinasi yang bagus, bahkan koordinasi yang sempurna dengan lembaga lain termasuk Bank Indonesia. Pernyataan Febrio itu menanggapi pertanyaan mengenai bagaimana pemerintah membiayai anggaran belanja penanggulangan corona dan perlu tidaknya Bank Indonesia mencetak uang alias pelonggaran kuantitatif untuk menyelesaikan persoalan ini.

    Menurut Febrio, jika pemerintah menggenjot stimulus tapi secara makro ekonomi terganggu, langkah itu justru berdampak negatif bagi pemerintah dan masyarakat. Belum lagi kalau imbasnya adalah nilai tukar rupiah menjadi gonjang-ganjing, bahkan inflasi melambung. "Ini semua harus dilihat lengkap. Koordinasi kita dengan Bank Indonesia termasuk hal itu juga."

    Berkaca kepada dunia, Febrio mengatakan pengalaman negara lain menunjukkan bahwa mereka memberikan menu yang banyak untuk pembiayaan anggaran itu. Bahkan, ia mengatakan ada negara yang melakukan depth monetizing. Karena itu, Indonesia pun menyiapkan langkah yang sama dengan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang alias Perpu Nomor 1 Tahun 2020.

    "Perppu itu harus membuka ruang semua menu baik bagi pemerintah maupun otoritas terkait untuk punya pilihan yang tak terbatas untuk policy-nya," ujar dia. Febrio mengatakan dalam kondisi wabah ini pemerintah harus mencari kebijakan atau terobosan yang tidak terpaku kepada buku teks. "Ini adalah saat saat kita keluar dengan ide kebijakan yang kebanyakan di luar text book."

    Sebelumnya, Febrio ragu stimulus ekonomi sebesar Rp 405,1 triliun cukup untuk menanggulangi dampak dari wabah Virus Corona alias COVID-19. "Apakah ini akan cukup? Terus terang kami ragu itu akan cukup," ujar dia. Ia malah menduga dana itu tidak akan cukup untuk menutupi kebutuhan total.

    Untuk itu, Febrio mengatakan pemerintah bersiap mencari cara apabila dana itu tidak cukup. "Kami akan bersiap kalau tidak cukup apa yang harus dilakukan, pemerintah harus antisipasi," tutur dia.

    Febrio  mengatakan, apabila tidak cepat ditangani, pagebluk akan menyebabkan angka pengangguran dan kemiskinan naik di Tanah Air. "Sudah kami simulasikan juga ini kelihatannya enggak menyenangkan angkanya," ujar dia. Simulasi itu dilakukan dengan dua kemungkinan skenario, yaitu skenario berat dan sangat berat.

    Pada skenario berat, pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional hanya sekitar 2,3 persen dari target awal 5,3 persen. Dengan kondisi tersebut, Febrio memperkirakan jumlah penganggur akan bertambah 2,9 juta orang. Sementara pada skenario sangat berat ketika ekonomi terkontraksi atau tumbuh negatif, maka akan ada 5 juta tambahan penganggur.

    Menurut Febrio, hal tersebut yang diwaspadai pemerintah. Namun, dalam situasi seperti ini, ia mengatakan pemerintah tidak sanggup mengatasinya sendiri dan membutuhkan bantuan otoritas lain dalam menghadapi krisis tersebut. Ia mengatakan sektor perbankan hingga dunia usaha harus ikut andil menanggung beban untuk mengatasi persoalan ini.

    CAESAR AKBAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.