Corona, Menaker: Lebih dari 449 Ribu Pekerja di DKI Dirumahkan

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menaker Ida Fauziyah secara simbolis melakukan penyemprotan desinfektan di sebuah perusahaan di Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Jakarta Timur, Kamis, 26 Maret 2020.

    Menaker Ida Fauziyah secara simbolis melakukan penyemprotan desinfektan di sebuah perusahaan di Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Jakarta Timur, Kamis, 26 Maret 2020.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan lebih dari 449.000 pekerja di Provinsi DKI Jakarta telah dirumahkan sebagai akibat dampak perlambatan ekonomi terimbas wabah virus Corona atau Covid-19. "Ya betul (449 ribu lebih pekerja di DKI Jakarta dirumahkan)," ujar Ida saat dikonfirmasi melalui pesan singkat di Jakarta, Ahad, 19 April 2020.

    Adapun total pekerja DKI Jakarta yang dirumahkan mencapai 449.545 orang. Ida mengatakan pemerintah telah mengambil sejumlah langkah untuk mengurangi dampak Corona tersebut.

    Sebelumnya Ida menyebutkan total ada 114.340 perusahaan yang telah terpukul oleh pandemi virus Corona. Imbas dari kolapsnya ratusan ribu perusahaan itu, tercatat 1.943.916 tenaga kerja telah dirumahkan dan atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

    "Sektor yang paljng banyak korban PHK yaitu sektor informal. Datanya ada di Kementerian Koperasi dan UMKM," kata Ida dalam live streaming, Ahad, 19 April 2020.

    Per tadi malam, kata dia, sektor formal yang telah merumahkan dan mem-PHK karyawan ada 83.546 perusahaan. Dari sisi pekerjanya ada 1,5 juta pekerja atau buruh yabg di-PHK atau dirumahkan.

    Adapun sektor informal yang tercatat di Kementerian Ketenagakerjaan yang terdampak sebanyak 30.794 perusahaan. Sedangkan tenaga kerja yang terdampak sebanyak 443.760 orang. "Kelihatannya kecil, namun sektor informal ini sebenarnya lebih banyak. Tapi data ini tersebar, terutama di Kementerian Koperasi dan UMKM," ujarnya.

    Langkah pemerintah untuk percepatan penanganan Covid-19 ini, kata Ida, adalah melalui optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN yang sudah dialokasikan sebesar Rp 405,1 triliun. Kemudian pemulihan dampak ekonomi Covid-19 melalui stimulus ekonomi, insentif pajak, relaksasi, pemenuhan kewajiban perusahaan dan kemudian impor bahan baku industri.

    "Kemudian untuk meringankan beban buruh yg dirumahkan atau di-PHK, pemerintah melakukan peningkatan program perlindungan sosial melalui pembebasan pemotongan pembayaran listrik, program keluarga harapan, kartu  sembako dan program Kartu Prakerja," kata Ida.

    ANTARA | HENDARTYO HANGGI

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.