Tak Bayar THR untuk PNS Eselon I dan II, APBN Hemat Rp 5 Triliun

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers mengenai Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2019 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 24 Mei 2019. Menteri Keuangan menyatakan telah mencairkan THR sebesar Rp19 triliun atau 19 persen dari proyeksi kebutuhan dana untuk membayar THR bagi PNS. ANTARA

    Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers mengenai Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2019 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 24 Mei 2019. Menteri Keuangan menyatakan telah mencairkan THR sebesar Rp19 triliun atau 19 persen dari proyeksi kebutuhan dana untuk membayar THR bagi PNS. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan bahwa kebijakan pemerintah untuk tidak membayarkan tunjangan hari raya (THR) bagi pegawai negeri sipil (PNS) eselon I, eselon II, dan pejabat publik membuat pemerintah menghemat anggaran sekitar Rp 5 triliun. Penghematan anggaran ini dilakukan untuk difokuskan kepada kepada kebutuhan lain yang lebih mendesak, seperti untuk menangani pandemi corona atau Covid-19.

    "Ini kita menghitung dari total APBN selama setahun. Dengan kebijakan yang tadi, pengurangan hanya untuk pimpinan eselon II ke atas, setidaknya ada Rp 5 triliun yang tidak dibelanjakan untuk belanja pegawai tahun ini," ujar Askolani dalam diskusi daring, Ahad, 19 April 2020.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan seluruh PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian eselon III ke bawah tetap akan mendapat THR pada tahun ini. Komponennya, terdiri atas gaji pokok dan tunjangan melekat.

    "Besaran THR yang diberikan kepada pejabat eselon III ke bawah meliputi gaji pokok dan tunjangan yang melekat. Namun tidak termasuk tunjangan perbaikan penghasilan (TPP), insentif, atau tunjangan kinerja," ujar dia dalam unggahannya di akun resmi instagramnya, @smindrawati, Kamis, 16 April 2020.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.