Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

JK Desak Pemerintah Tegas Tangani Corona Meski Ekonomi Terimbas

image-gnews
Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (tengah), menghadiri rapat yang digelar oleh Kadin di Jakarta Selatan, Selasa, 17 Maret 2020. TEMPO/Francisca Christy Rosana
Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (tengah), menghadiri rapat yang digelar oleh Kadin di Jakarta Selatan, Selasa, 17 Maret 2020. TEMPO/Francisca Christy Rosana
Iklan

TEMPO.CO, JakartaKetua Umum Palang Merah Indonesia Jusuf Kalla alias JK mengatakan pemerintah harus memilih antara kesehatan atau sosial ekonomi dalam mengambil kebijakan penanganan Virus Corona alias Covid-19. Kebijakan tegas pemerintah seharusnya diambil meskipun akan berimbas kepada perekonomian.

"Memang ini semua pilihan sulit. Kalau tegas, efeknya ke ekonomi. Kalau sedikit longgar, memang ekonomi lebih longgar tapi memperpanjang masalah," ujar Wakil Presiden ke-10 dan 12 dalam sebuah diskusi daring, Ahad, 19 April 2020. "Mau pilih mana, lebih cepat selesai atau membesar seperti di Amerika Serikat, Italia, dan Spanyol yang saat ini sudah lockdown."

JK mengingatkan bahwa semakin lambat pemerintah mengakselerasi penanganan wabah ini, maka penyebaran dan korban bisa bertambah. Meski saat ini peningkatan jangkitan penyakit itu sudah mulai mereda ketimbang pada awal penyebaran. "Awalnya 20 persen per hari naiknya, sekarang di bawah 10 persen. Kalau tidak cepat ambil tindakan, ini naik terus angka bisa ratusan ribu."

Karena itu, JK meminta pemerintah tegas meski dengan dibayangi risiko sosial ekonomi. "Anda ambil risiko kesehatan atau sosial ekonomi," tutur dia.

Ia mengatakan bahwa kesehatan masyarakat tidak bisa diganti, sementara perkara sosial ekonomi bisa ditanggulangi misalnya dengan bantuan sosial maupun insentif. Dua hal itu, menurut JK, memang harus dipilih dan tidak bisa semuanya diraih.

JK sebelumnya menilai pemerintah kurang cepat dan tegas dalam menangani wabah Virus Corona. Hal tersebut terlihat pada sejumlah kebijakan yang belum ketat dalam memitigasi penyebaran penyakit ini.

"Misalnya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) berlangsung tapi kota tetap normal dan ramai, berarti jarak susah diatur, lalu kebijakan mudik masih simpang siur, ini perlu ketegasan," ujar dia.

Menurut JK, pemerintah sejak awal sudah terlambat mengambil langkah. Pasalnya, saat merebaknya Corona pada Januari lalu, pemerintah belum menanggapi serius persoalan ini. "Malah memandang enteng," ujar dia. Kondisi itu tidak hanya terjadi di Indonesia namun di sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat.

Akibatnya, dengan telatnya kebijakan mitigasi virus Corona diambil, JK mengatakan korban dan penyebaran semakin bertambah luas. Namun, apabila melihat beberapa negara yang cepat dalam penanganan, seperti Taiwan dan Korea selatan, penyebaran dan dampaknya tidak sebesar negara lain.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Usai Salat Id di Masjid Al Azhar, JK Terima Kunjungan Tokoh di Rumahnya Besok

10 hari lalu

Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla berjalan saat menghadiri acara gerakan masjid bersih 2024 di Masjid Akbar Kemayoran, Jakarta, Rabu, 6 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan upaya berkelanjutan untuk mendorong terciptanya masjid yang bersih dan nyaman bagi umat Islam di seluruh Indonesia, khususnya dalam menyambut bulan Ramadan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Usai Salat Id di Masjid Al Azhar, JK Terima Kunjungan Tokoh di Rumahnya Besok

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) akan merayakan hari raya Idul Fitri 1445 H atau 2024 M di Jakarta. Rencananya, JK juga akan menerima kunjungan para kolega di kediaman pribadinya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan.


Tolak Munas Golkar Dipercepat, Jusuf Kalla: Harus Desember, Kalau Dipercepat Munaslub Namanya

30 hari lalu

Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla berjalan saat menghadiri acara gerakan masjid bersih 2024 di Masjid Akbar Kemayoran, Jakarta, Rabu, 6 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan upaya berkelanjutan untuk mendorong terciptanya masjid yang bersih dan nyaman bagi umat Islam di seluruh Indonesia, khususnya dalam menyambut bulan Ramadan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Tolak Munas Golkar Dipercepat, Jusuf Kalla: Harus Desember, Kalau Dipercepat Munaslub Namanya

Jusuf Kalla menolak Munas Golkar dipercepat. Menurut dia, Munas Golkar sudah ditetapkan pada Desember 2024.


Jelang Pengumuman Rekapitulasi Pemilu, Anies dan Muhaimin Buka Puasa di Rumah JK

30 hari lalu

Capres nomor urut satu Anies Baswedan dan Wakil Presiden RI ke 10 dan 12 Jusuf Kalla atau JK tiba di Pondok Pesantren DDI Mangkoso, Jalan. Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Rabu, 17 Januari 2024. Tika Ayu/Tempo
Jelang Pengumuman Rekapitulasi Pemilu, Anies dan Muhaimin Buka Puasa di Rumah JK

Anies dan Muhaimin akan menghadiri undangan buka puasa bersama JK sore ini. Menurut Timnas Amin ini adalah undangan terbatas JK ke beberapa tokoh.


4 Tahun Pandemi Covid-19, TPU di Jakarta sempat Kehabisan Tempat Penguburan Korban Virus Corona

37 hari lalu

Petugas pemakaman beristirahat usai memakamkan sejumlah jenazah dengan protokol COVID-19 di TPU Rorotan, Cilincing, Jakarta, Minggu, 4 Juli 2021. Jumlah kematian akibat COVID-19 per hari Minggu 4 Juli 2021 mencapai 555 kasus, yang menjadi rekor tertinggi sejak kasus pertama COVID-19 di Indonesia diumumkan Presiden Joko Widodo pada awal Maret 2020.  ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
4 Tahun Pandemi Covid-19, TPU di Jakarta sempat Kehabisan Tempat Penguburan Korban Virus Corona

Di Jakarta, setidaknya ada dua TPU yang jadi tempat permakaman korban saat pandemi Covid-19, yakni TPU Tegal Alur dan Pondok Ranggon.


Kilas Balik Hari-hari Menegangkan 4 Tahun Lalu Saat Mula Wabah Pandemi Covid-19

38 hari lalu

Ilustrasi virus corona atau Covid-19. REUTERS
Kilas Balik Hari-hari Menegangkan 4 Tahun Lalu Saat Mula Wabah Pandemi Covid-19

WHO tetapkan 11 Maret 2020 sebagai hari pertama pandemi global akibat wabah Covid-19. Kini, 4 tahun berlalu, masihkan patuhi protokol kesehatan?


Sudirman Said Sebut Bahas Hak Angket saat Bertemu JK dan Hasto PDIP di UI

41 hari lalu

Juru Bicara bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan, Sudirman Said, saat ditemui di Sekretariat Perubahan, Brawijaya, Jakarta Selatan, pada Rabu, 18 Oktober 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Sudirman Said Sebut Bahas Hak Angket saat Bertemu JK dan Hasto PDIP di UI

Menurut Said, JK tak mau ada beban politik di pemerintahan selanjutnya. JK tak mau beban ekonomi dan politik digabungkan.


Apa Dasar JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Indonesia?

41 hari lalu

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla usai bertemu dengan Gerakan Nurani Bangsa di rumahnya Jalan Brawijaya Raya Nomor 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. TEMPO/Bagus Pribadi
Apa Dasar JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Indonesia?

Menurut JK, Pemilu 2024 sudah diatur oleh pemerintah dan orang-orang tertentu. Sehingga ia menilai Pemilu 2024 sebagai pemilu yang terburuk dalam sejarah demokrasi Indonesia sejak 1955.


Jusuf Kalla Sebut Pemilu 2024 Terburuk, Mahfud Md: Pandangan Negarawan

42 hari lalu

Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menunjukkan surat suara pemilihan Pemilu 2024 saat menngunakan hak pilihnya di TPS 106 Sambilegi Lor, Maguwoharjo, Depok, Sleman, D.I Yogyakarta, Rabu 14 Februari 2024. Mahfud MD bersama keluarga memberikan hak suaranya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko
Jusuf Kalla Sebut Pemilu 2024 Terburuk, Mahfud Md: Pandangan Negarawan

Mahfud Md mengatakan pernyataan Jusuf Kalla terkait Pemilu 2024 sebagai Pemilu terburuk sebagai pandangan seorang negarawan.


Jusuf Kalla Beri Catatan Soal Pemilu 2024, APBN Program Makan Siang Gratis, Bansos, dan Hak Angket DPR

42 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla saat acara perpisahan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri Kabinet Kerja periode 2014-2019 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 18 Oktober 2019.  TEMPO/Subekti
Jusuf Kalla Beri Catatan Soal Pemilu 2024, APBN Program Makan Siang Gratis, Bansos, dan Hak Angket DPR

Jusuf Kalla atau JK mengomentari berbagai soal dalam Pemilu 2024, APBN makan siang gratis, hingga usung hak angket untuk indikasi kecurangan pemilu.


JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Indonesia

42 hari lalu

Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla berjalan saat menghadiri acara gerakan masjid bersih 2024 di Masjid Akbar Kemayoran, Jakarta, Rabu, 6 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan upaya berkelanjutan untuk mendorong terciptanya masjid yang bersih dan nyaman bagi umat Islam di seluruh Indonesia, khususnya dalam menyambut bulan Ramadan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Indonesia

JK menilai solusinya yang terbaik adalah mengklarifikasi mengenai kecurangan dan tidak transparannya pemilu tahun 2024.