BLT dari Dana Desa Disalurkan Mulai April hingga Juni 2020

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar (tengah) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 5 Maret 2020. Presiden meminta jajarannya untuk membedah bersama pusat permasalahan, apakah pada dwelling time pelabuhan atau monopoli dalam distribusi barang. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berasal dari dana desa untuk warga disalurkan pada April hingga Juni 2020.

"Masing-masing akan mendapatkan Rp600 ribu selama tiga bulan yaitu April, Mei dan Juni hingga total menjadi Rp1,8 juta," kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu 18 April 2020. 

Gus Menteri, sapaan akrab Abdul Halim mengatakan dana desa diperbantukan untuk memberikan BLT kepada masyarakat miskin atau ekonomi lemah saat pandemi COVID-19.

Dana desa yang dialihkan untuk BLT tersebut sekitar 31 persen dari total Rp72 triliun atau sebesar Rp22,4 juta. Program itu akan disalurkan bagi 12,3 juta kepala keluarga (KK) terdampak COVID-19 dan diserahkan oleh kepala desa serta perangkat desa.


Ia mengatakan sebisa mungkin BLT dana desa diberikan kepada penerima secara nontunai atau transfer perbankan. Namun jika benar-benar tidak memungkinkan untuk dilakukan dengan cara itu, bantuan juga boleh diberikan secara tunai.

"Tidak mutlak, tapi usahakan betul secara nontunai. Kalau tidak bisa nontunai juga tidak apa-apa yang penting sampai ke penerima BLT dan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik," ujarnya.

BLT dana desa diberikan kepada warga kurang mampu di desa yang belum mendapatkan program bantuan pemerintah di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan kartu pra kerja.

Alokasi pemberian BLT dibagi dalam tiga tingkatan dengan merujuk pada besaran dana desa. Desa yang memiliki anggaran kurang dari Rp800 juta, BLT dialokasikan sebesar 25 persen.

Kemudian desa yang memiliki anggaran Rp800 juta hingga Rp1,2 miliar mengalokasikan BLT sebesar 30 persen. Terakhir, desa dengan anggaran di atas Rp1,2 miliar BLT yang dialokasikan 35 persen.

Untuk itu, dia menyarankan agar segera merevisi APDes dengan merujuk pada Permendagri nomor 69 tahun 2018. Sebab, dana desa akan fokus ke tiga hal yaitu penanganan COVID-19, Program Padat Karya Tunai Desa dan BLT.

"Jika sudah cair, maka dilanjutkan saja. tapi segera revisi sesuai tiga fokus itu," ujarnya.

Kemendes PDTT, kata dia, terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) guna mempercepat proses pencairan dana desa. Sebab, kementerian itu menerima laporan adanya durasi waktu yang cukup lama proses pencairan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Menurutnya, KPPN tidak harus telaah ulang pengajuan karena syarat pencairan dana desa menurut Peraturan Menteri Keuangan ada tiga yaitu ada peraturan Gubernur mengatur tentang dana desa, ada kuasa pemindahbukuan dari rekening kas daerah ke rekening kas desa dan APBDes sudah dievaluasi oleh Pemerintah kabupaten.






PPN 11 Persen Tambah Penerimaan Negara Rp 21,1 Triliun, Sri Mulyani: Ekonomi Menderu-deru

3 hari lalu

PPN 11 Persen Tambah Penerimaan Negara Rp 21,1 Triliun, Sri Mulyani: Ekonomi Menderu-deru

Sri Mulyani mengatakan peningkatan PPN menjadi 11 persen berkontribusi menambah penerimaan negara sebesar Rp 21,1 triliun.


Capaian di ASEAN Para Games 2022 Buat Menpora Minta Maaf ke Menteri Keuangan

7 hari lalu

Capaian di ASEAN Para Games 2022 Buat Menpora Minta Maaf ke Menteri Keuangan

Menpora berkelakar harus meminta maaf kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akibat prestasi kontingen Indonesia dalam ASEAN Para Games 2022.


Kemenaker Canangkan BLT Subsidi Gaji, Ini Syarat Penerima

9 hari lalu

Kemenaker Canangkan BLT Subsidi Gaji, Ini Syarat Penerima

Pemerintah RI memberikan BSU Kemenaker atau BLT subsidi gaji bagi tenaga kerja yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan. Apa syaratnya?


Ketua MPR Dorong Optimalisasi Dana Desa

12 hari lalu

Ketua MPR Dorong Optimalisasi Dana Desa

Pengelolaan dana desa secara tepat sasaran melalui Bumdes, bisa mendorong percepatan Indonesia keluar dari garis kemiskinan ekstrem


Dana PEN Baru Terserap 32,2 Persen, Sri Mulyani: Pengendalian Covid-19 Makin Baik

19 hari lalu

Dana PEN Baru Terserap 32,2 Persen, Sri Mulyani: Pengendalian Covid-19 Makin Baik

Sri Mulyani menuturkan realisasi dana PEN ditopang oleh penyaluran program perlindungan masyarakat.


Dikabarkan Naik Tahun Depan, Berapa Gaji Pokok PNS saat Ini?

25 hari lalu

Dikabarkan Naik Tahun Depan, Berapa Gaji Pokok PNS saat Ini?

Belakangan ini wacana kenaikan gaji pokok PNS marak diperbincangkan. Lantas, berapa sebenarnya besaran gaji pokok PNS saat ini?


Pemerintah Akan Menaikkan Gaji Pokok PNS 2023? Ini Kalkulasi Belanja Pegawai

26 hari lalu

Pemerintah Akan Menaikkan Gaji Pokok PNS 2023? Ini Kalkulasi Belanja Pegawai

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan belanja pegawai 2023 sekaligus mengantisipasi perubahan sistem gaji pokok PNS.


Tingkat Kerawanan Pangan Meningkat, Sri Mulyani: Fasilitas Pembiayaan Sangat Diperlukan

30 hari lalu

Tingkat Kerawanan Pangan Meningkat, Sri Mulyani: Fasilitas Pembiayaan Sangat Diperlukan

Meski ketahanan pangan telah menjadi topik diskusi G20 pada tahun-tahun sebelumnya, tingkat kerawanan pangan akut masih saja meningkat lebih dari dua


Bertemu Menkeu AS Janet Yellen, Sri Mulyani Sepakat Lakukan Aksi Selesaikan Krisis Pangan dan Energi

30 hari lalu

Bertemu Menkeu AS Janet Yellen, Sri Mulyani Sepakat Lakukan Aksi Selesaikan Krisis Pangan dan Energi

Sri Mulyani mendiskusikan berbagai opsi kebijakan dengan Yellen untuk menjaga pasokan dan harga minyak dunia.


Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 Membahas 7 Agenda

31 hari lalu

Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 Membahas 7 Agenda

Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dihadiri 407 delegasi secara fisik dan 120 delegasi secara virtual.