Minta KRL Tetap Beroperasi, Ini Alasan Khusus Luhut

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan diperiksa suhu tubuhnya sebelum rapat dengan Presiden Joko Widodo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa 3 Maret 2020. Pemeriksaan kondisi suhu tubuh bagi tamu maupun pejabat tersebut untuk mengantisipasi penyebaran virus corona atau Covid-19 di lingkungan Istana Kepresidenan. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

    Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan diperiksa suhu tubuhnya sebelum rapat dengan Presiden Joko Widodo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa 3 Maret 2020. Pemeriksaan kondisi suhu tubuh bagi tamu maupun pejabat tersebut untuk mengantisipasi penyebaran virus corona atau Covid-19 di lingkungan Istana Kepresidenan. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan memastikan kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek tetap beroperasi selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diterapkan. Keputusan ini menjawab permintaan sejumlah kepala daerah yang mengajukan penyetopan operasional KRL untuk membatasi pergerakan masyarakat ke dan dari Jakarta.

    Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, mengatakan Luhut memiliki alasan khusus terkait keputusannya. Menurut Jodi, Luhut mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang selama ini masih harus bekerja di lapangan atau di kantor.

    "Jadi kami juga tidak ingin mereka yang bekerja di fasilitas kesehatan jadi terdampak jika KRL ini disetop operasionalnya," ujar Jodi dalam keterangannya, Jumat, 17 April 2020.

    Saat ini, Jodi menerangkan masih ada delapan sektor usaha yang diizinkan beroperasi. Masing-masing sektor bergerak di bidang jasa, seperti perbankan, kesehatan, hingga pangan.
    Kementerian pun khawatir, seumpama KRL disetop, kebijakan ini malah dapat menimbulkan masalah baru.

    Meski KRL beroperasi dengan pembatasan, Jodi mengatakan PSBB hanya akan efektif bila perkantoran-perkantoran di luar delapan sektor usaha yang dikecualikan itu mengikuti aturan pemerintah. Luhut pun meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil sikap tegas terkait hal ini.

    "Pak Luhut menyarankan Pemprov DKI Jakarta untuk untuk secara tegas melarang dan menutup kegiatan formal dan informal di luar delapan sektor yang diperbolehkan untuk tetap beroperasi selama masa PSBB," kata Jodi.

    Seandainya masih ada yang masih membuka sektor usahanya, Jodi mengatakan pemerintah dapat mengambil tindakan. Penertiban ini dilakukan sesuai yang tertuang dalam beleid sebelumnya, yakni Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2020.

    FRANCISCA CHRISTY ROSANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Permohonan Pengembalian Biaya Perjalanan Ibadah Haji 2020

    Pemerintah membatalkan perjalanan jamaah haji 2020. Ada mekanisme untuk mengajukan pengembalian setoran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji.