Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kata Apindo Soal Kartu Prakerja, Korban PHK, dan Bantuan Tunai

Reporter

image-gnews
Ketua Umum APINDO Hariyadi Sukamdani, bersama Pengurus APINDO lain, usai menemui Wakil Presiden Ma'ruf Amin, di Kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu, 6 November 2019. Tempo/Egi Adyatama
Ketua Umum APINDO Hariyadi Sukamdani, bersama Pengurus APINDO lain, usai menemui Wakil Presiden Ma'ruf Amin, di Kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu, 6 November 2019. Tempo/Egi Adyatama
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menganggap Program Kartu Prakerja, yang dirancang sebelum pandemi virus corona Covid-19, kurang relevan pada kondisi sekarang. Karena, pekerja yang terkena PHK akibat pandemi virus corona saat ini lebih membutuhkan bantuan tunai ketimbang pelatihan kerja.

"Ini yang jadi concern kami adalah kalau pada kondisi sekarang lebih tepat membutuhkan jaring pengaman sosial karena si pekerja yang saat ini dirumahkan atau PHK itu mereka punya tanggungan keluarga," ucapnya
saat diskusi Ngobrol Tempo bertajuk Kartu Prakerja di Tengah Corona, Kamis 16 April 2020.

Menurutnya, Program Kartu Prakerja sudah bagus. Namun jika melihat kondisi sekarang, sudah tak menjadi prioritas lagi. Sebab, orang-orang telah terkena dampak luar biasa.

Untuk buruh yang dirumahkan atau kena PHK, kata Hariyadi, banyak yang secara kompetensi telah lebih dari standar atau berpengalaman. Oleh karena itu, dia mengatakan, mereka sudah tak membutuhkan pelatihan lagi.

Hariyadi mengingatkan ada 24 juta orang yang sebelumnya menjadi motor perekonomian Indonesia, saat ini terkena dampak pandemi  yang mengakibatkan finansialnya turun drastis. Ia meminta, agar pemerintah bisa memperhatikan juga dengan menyiapkan jaring pengaman sosial.

Karena jika tidak diselamatkan maka akan menjadi masalah baru ke depannya. "Kenapa enggak sebagiannya desain diubah, toh kalau mau bikin pelatihan sekarang jadi problem,  setelah dilatih lapangan kerjanya juga tidak ada, collaps," ucap Hariyadi.

Bagi para penerima manfaat kartu prakerja akan mendapatkan insentif sebesar Rp 3.550.000, terdiri dari bantuan pelatihan sebesar Rp 1 juta, insentif pasca pelatihan sebesar Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan, serta insentif survei kebekerjaan sebesar Rp 50 ribu per survei untuk tiga kali survei atau total Rp 150 ribu per peserta.  Insentif tersebut akan dibayarkan setelah peserta menyelesaikan minimal satu kali pelatihan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari, mengatakan Program Kartu Prakerja dirancang saat sebelum terjadi pandemi Covid-19, dan tujuannya saat itu memberikan peningkatan keahlian bagi angkatan kerja yang belum bekerja.

"Kita tahu sekarang terjadi Covid-19, kemudian agak sedikit memberikan prioritas yang berbeda dengan dari desain yang sebelumnya," ucapnya.

Ketika terjadi pandemi dan berpengaruh terhadap penghasilan para pekerja saat ini, kata Denni, Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memerintahkan Program Kartu Prakerja menjadi salah satu jaring pengaman sosial.

EKO WAHYUDI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kurs Rupiah Kian Jeblok ke 16.117 per USD, Bos Apindo Minta BI Segera Intervensi

6 hari lalu

Petugas penukaran mata uang asing tengah menghitung uang pecahan 100 dolar Amerika di Jakarta, Kamis, 24 Desember 2020. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menguat tipis 5 poin atau 0,03 persen ke level 14.200. Tempo/Tony Hartawan
Kurs Rupiah Kian Jeblok ke 16.117 per USD, Bos Apindo Minta BI Segera Intervensi

Pemerintah, khususnya BI, Kementerian Keuangan dan OJK diminta untuk segera melakukan sejumlah langkah intervensi agar mencegah rupiah kian jeblok.


Apindo Beri Catatan Atas Kebijakan WFH bagi ASN Guna Urai Kepadatan saat Arus Balik Lebaran

6 hari lalu

Ilustrasi bekerja dari rumah (WFH). Shutterstock
Apindo Beri Catatan Atas Kebijakan WFH bagi ASN Guna Urai Kepadatan saat Arus Balik Lebaran

Apindo menyatakan WFH cenderung menciptakan penurunan produktivitas ekonomi nasional secara agregat.


Pemerintah Sepakat Jaga Defisit Anggaran 2025 3 Persen, Apindo: Penyusunan RAPBN Mesti Displin

8 hari lalu

Shinta Widjaja Kamdani, CEO Sintesa Group.
Pemerintah Sepakat Jaga Defisit Anggaran 2025 3 Persen, Apindo: Penyusunan RAPBN Mesti Displin

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menanggapi soal keputusan pemerintah menjaga defisit APBN 2025 di bawah 3 persen.


Pengusaha Beri Masukan Peta Perekonomian ke Prabowo, Apa Isinya?

9 hari lalu

Ketua Umum Asosiasi Pengusana Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani memaparkan Roadmap Perekonomian Indonesia 2024-2029 dalam acara Dialog Apindo Capres 2024 di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, pada Senin, 11 Desember 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Pengusaha Beri Masukan Peta Perekonomian ke Prabowo, Apa Isinya?

Kalangan pengusaha di Apindo memberi masukan berupa peta perekonomian kepada pemerintahan selanjutnya yakni Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.


KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Presiden-Wapres Terpilih, Apindo: Uncertainty, Wait and See Masih Terus Ada

29 hari lalu

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani ketika ditemui di Kemenko Marves pada Selasa, 22 Agustus 2033. TEMPO/Riri Rahayu
KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Presiden-Wapres Terpilih, Apindo: Uncertainty, Wait and See Masih Terus Ada

Ketua Apindo menanggapi pengumuman KPU soal Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wapres terpilih pemenang Pilpres 2024.


Apindo Dukung Pembatasan Barang Bawaan Impor, Sesuai Keinginan Industri

32 hari lalu

Petugas Bea Cukai memeriksa barang bawaan penumpang yang mencurigai, di Pelabuhan Pelni Batu Ampar, Kota Batam, Minggu (10/12/2023). Foto Yogi EKa Sahputra
Apindo Dukung Pembatasan Barang Bawaan Impor, Sesuai Keinginan Industri

Pembataan barang bawaan impor berlaku sejak 10 Maret 2024.


Danone Indonesia Ambil Bagian Bantu Penderitaan Rakyat Palestina

35 hari lalu

Danone Indonesia Ambil Bagian Bantu Penderitaan Rakyat Palestina

Danone Indonesia bersama dengan KARISMA ikut menyalurkan bantuan berupa uang tunai senilai total Rp630 juta


Cara Login Dashboard Prakerja 2024 yang Mudah

39 hari lalu

Kartu Prakerja
Cara Login Dashboard Prakerja 2024 yang Mudah

Cara login dashboard Prakerja cukup mudah, yakni dengan memasukkan email dan kata sandi saja. Berikut syarat dan cara daftar Kartu Prakerja 2024.


Program Kartu Prakerja 2024 Dimulai, Sasar 1,14 Juta Penerima Manfaat

56 hari lalu

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi (kanan) Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Wahyu Widada, dan Jaksa Agung Muda Bidang Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Feri Wibisono dalam acara Pengarahan Komite Cipta Kerja dan Tim Pelaksana kepada Mitra Program Kartu Prakerja di Jakarta, Selasa 23 Januari 2024. Pemerintah akan menggelontorkan anggaran sebanyak Rp 4,8 triliun untuk program Kartu Prakerja pada 2024. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan lebih dari sejuta peserta tambahan untuk program tersebut. TEMPO/Tony Hartawan
Program Kartu Prakerja 2024 Dimulai, Sasar 1,14 Juta Penerima Manfaat

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan pembukaan program Kartu Prakerja pada 2024.


Aturan Pembatasan Impor Bahan Baku Bakal Diterapkan, Apindo Minta Ada Pengecualian

20 Februari 2024

Shinta Widjaja Kamdani, CEO Sintesa Group.
Aturan Pembatasan Impor Bahan Baku Bakal Diterapkan, Apindo Minta Ada Pengecualian

Apindo menilai, penerapan aturan itu tak perlu ditunda, namun perlu ada pengecualian pada beberapa bahan baku yang belum dan kurang diproduksi dalam negeri.