TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan peserta penerima manfaat Kartu Prakerja bisa memilih pelbagai jenis pelatihan yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Pelatihan itu diklaim mengakomodasi banyak sektor yang dibutuhkan calon peserta.
"Ada yang terkait per sektor industri, pelatihan bahasa, tour guide. Lalu untuk UMKM ada pengelolaan manajemen warkop (warung kopi). Lalu ada pembukuan yang sifatnya sangat basic," ujar Airlangga dalam konferensi pers yang dilakukan secara virtual di Jakarta, Kamis, 16 April 2020.
Airlangga mengatakan peserta Kartu Prakerja nantinya bebas memilih pelatihan yang akan diikutinya. Pemerintah tidak dalam posisi memberikan arahan.
Saat ini, Kementerian mencatat terdapat sebanyak 2.055 pelatihan yang disediakan oleh 198 lembaga. Lembaga-lembaga ini bekerja sama dengan delapan platform digital, yakni Tokopedia, Skill Academy by Ruangguru, Maubelajarapa, Pintaria, Bukalapak, Sekolahmu, Kemnaker, dan Pijarmahir.
Ke depan, Airlangga mengatakan manajemen pelaksana dan platform akan berfokus menambah jumlah dan variasi jenis maupun lembaga pelatihan. Jenis pelatihan secara offline atau dengan tatap muka dapat dilaksanakan setelah pemerintah mengevaluasi aspek keamanan dan setelah pembatasan sosial telah dicabut.
Berdasarkan catatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, hingga Kamis 16 April 2020, jumlah calon peserta yang melakukan registrasi terekam sebanyak 5.923.350. Sedangkan dari jumlah itu, pendaftar yang sudah melakukan verifikasi NIK sebanyak 3.269.445 atau 55.
Selanjutnya, calon peserta Kartu Prakerja yang sudah bergabung di gelombang pendaftaran atau Join Batch pertama sebanyak 2.061.500. Pemerintah pun akan menyeleksi dan menetapkan 200 ribu peserta yang akan lolos sebagai penerima manfaat Kartu Prakerja gelombang pertama.
Pemerintah menganggarkan Kartu Prakerja sebesar Rp 20 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020. Kenaikan alokasi anggaran itu masuk dalam alokasi belanja dan pembiayaan sebesar Rp 405,1 triliun untuk menangani wabah virus Corona.