Rekomendasi BNPB ini diberikan untuk dua jenis barang impor, barang tujuan komersial dan barang tujuan non-komersial. Untuk barang tujuan komersial, pemohon mengajukan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) kepada kantor pabean tempat pemasukan barang dengan mencantumkan nomor dan tanggal rekomendasi BNPB sebagai izin pengecualian ketentuan tata niaga impor.
Untuk barang tujuan non-komersial, pemohon harus menyerahkan rekomendasi BNPB kepada KPU/Kanwil Bea Cukai tempat pemasukan barang atau Direktorat Fasilitas Kepabeanan untuk pembebasan bea masuk, cukai, dan pajak impor.
Bea Cukai lalu menindaklanjuti sesuai syarat yang ditetapkan dengan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Keuangan (SKMK) tentang pembebasan bea masuk, cukai, dan pajak impor. Terakhir, pemohon mengajukan PIB kepada kantor pabean tempat pemasukan barang dengan mencantumkan nomor dan tanggal SKMK maupun rekomendasi BNPB sebagai izin pengecualian ketentuan tata niaga impor.
Setelah selesai, pemohon untuk kedua kelompok barang, baik komersial maupun non-komersial, akan mendapatkan Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang (SPBB) sebagai dokumen pengeluaran barang impor (setelah memenuhi seluruh kewajiban pabean).
