Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Ingin Pekerja di Industri Pariwisata Segera Dapat Bansos

image-gnews
Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kiri) dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto saat mengikuti KTT ASEAN Plus Three secara virtual dari Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa, 14 April 2020. ANTARA/Biro Pers - Lukas
Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kiri) dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto saat mengikuti KTT ASEAN Plus Three secara virtual dari Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa, 14 April 2020. ANTARA/Biro Pers - Lukas
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presdien Joko Widodo meminta agar program jaring perlindungan sosial bisa diterapkan bagi pelaku usaha di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Jokowi mengatakan Wabah Virus Corona saat ini berdampak sangat buruk bagi mereka.

"Program perlindungan sosial bagi pekerja yang bekerja di sektor pariwisata betul-betul harus dipastikan ada, dan sampai pada sasaran," kata Jokowi saat membuka ratas mitigasi Covid-19 di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, Kamis, 16 April 2020 lewat video conference.

Ia mengatakan berbagai bisnis di dunia pariwisata seperti hotel, restoran, hingga yang menyangkut rakyat yaitu barang-barang kerajianan yang dijajakan di lokasi, mengalami anjlok pendapatan. Imbauan pemerintah agar masyarakat beraktivitas di rumah dan pembatasan transportasi massa, membuat bisnis mereka mati. Masyarakat pun takut untuk berwisata karena khawatir terpapar wabah.

Jokowi juga meminta agar realokasi anggaran yang ada dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif harus diarahkan ke semacam program padat karya. Program ini ditujukan bagi pekerja-pekerja yang bergerak di bidang pariwisata.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, Jokowi juga meminta agar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Whisnutama Kusubandio, menyiapkan stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Ini harus betul-betul dilakukan agar mereka bisa bertahan dan tidak melakukan PHK secara besar-besaran," kata Jokowi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Baliho Terima Kasih untuk Jokowi dan Iriana Terpasang di Jalan Adi Sucipto Karanganyar

24 menit lalu

Sejumlah kendaraan melintas di bawah baliho bergambar Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi yang terpasang di Jalan Adi Soecipto, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat, 4 Oktober 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Baliho Terima Kasih untuk Jokowi dan Iriana Terpasang di Jalan Adi Sucipto Karanganyar

Baliho Jokowi dan Iriana Jokowi, terpasang di Jalan Adi Soecipto. Baliho itu muncul menjelang berakhirnya masa jabatan Jokowi sebagai Presiden


Jokowi Akan Jadi Inspektur Upacara HUT ke-79 TNI di Monas

29 menit lalu

Defile pasukan prajurit TNI ketika gladi bersih HUT ke-79 TNI di Lapangan Silang Monas, Jakarta. Tampak latar belakang panggung parade berbentuk Istana Garuda IKN. Tempo/Ilham Balindra
Jokowi Akan Jadi Inspektur Upacara HUT ke-79 TNI di Monas

Upacara HUT ke-79 TNI bakal dimulai pada pukul 07.30 WIB dan masyarakat diperbolehkan untuk hadir melihat puncak perayaan tersebut.


Masukan Masalah Jakarta dari Eks Ketua DPRD untuk Pramono Anung-Rano Karno Jelang Debat Pilkada

59 menit lalu

Pasangan calon Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kiri) dan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno (kanan) menunjukan nomor urutnya saat rapat pleno pengundian dan penetapan nomor urut Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di KPUD Jakarta, Senin, 23 September 2024. Pasangan Ridwan Kamil dan Suswono mendapatkan nomor urut satu, pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana mendapatkan nomor urut dua, serta pasangan Pramono Anung-Rano Karno mendapatkan nomor urut tiga pada Pilkada 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Masukan Masalah Jakarta dari Eks Ketua DPRD untuk Pramono Anung-Rano Karno Jelang Debat Pilkada

Prasetyo Edi Marsudi memberi masukan soal macet, banjir, dan pendidikan kepada Pramono Anung-Rano Karno sebelum debat pilkada.


Apa Tanggapan Presiden Jokowi soal Rencana Pertemuan Prabowo dengan Megawati?

1 jam lalu

Presiden Jokowi menyapa salah satu pelajar saat peresmian Bendungan Temef di Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, Rabu, 2 Oktober 2024. Bendungan Temef yang diresmikan Presiden Jokowi tersebut mampu menyediakan air baku dengan kapasitas 131 liter per detik untuk masyarakat di dua Kabupaten, Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Timor Tengah Utara. ANTARA/Mega Tokan
Apa Tanggapan Presiden Jokowi soal Rencana Pertemuan Prabowo dengan Megawati?

Presiden Jokowi menyambut baik rencana pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.


Datangi Istana, Zulhas Undang Jokowi Hadiri Trade Expo Indonesia

3 jam lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat sesi wawancara dengan Tempo di kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin, 23 September 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Datangi Istana, Zulhas Undang Jokowi Hadiri Trade Expo Indonesia

Mendag Zulhas menyampaikan undangan acara Trade Expo Indonesia kepada Presiden Jokowi.


Terungkap, Pesan Jokowi dan Prabowo kepada Pimpinan DPD RI

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo bersama Menhan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto tiba dilokasi acara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, Selasa 1 Oktober 2024. TEMPO/Subekti.
Terungkap, Pesan Jokowi dan Prabowo kepada Pimpinan DPD RI

Pesan Jokowi dan Prabowo ini diungkapkan oleh Ketua DPD yang baru, Sultan Najamudin.


Menteri Basuki Puji Jokowi, 10 Tahun Memerintah Bangun 2.432 Kilometer Jalan Tol

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo (depan) bersama Menteri PUPR yang juga Plt Kepala Ototiratas IKN Basuki Hadimuljono (kedua kanan) dan Wakil Menteri ATR yang juga Wakil Kepala Otoritas IKN Raja Juli Antoni (kanan) serta sejumlah influencer media sosial mengendarai motor melewati Jalan Tol IKN di Balikpapan, Kalimantan Timur, Minggu 28 Juli 2024. Presiden Joko Widodo menyusuri Tol IKN seksi 3A hingga 5A menggunakan sepeda motor sebelum meresmikan Jembatan Pulau Balang di Kalimantan Timur yang merupakan bagian dari Tol IKN. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Menteri Basuki Puji Jokowi, 10 Tahun Memerintah Bangun 2.432 Kilometer Jalan Tol

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono memuji Jokowi yang selama 10 tahun memerintah membangun 2.432 kilometer jalan tol.


Razia Marak, Asosiasi Wisata Yogyakarta Desak Kontrol Ketat Penjualan Minuman Beralkohol

5 jam lalu

Operasi penutupan usaha miras ilegal di Sleman Yogyakarta. Dok. Istimewa
Razia Marak, Asosiasi Wisata Yogyakarta Desak Kontrol Ketat Penjualan Minuman Beralkohol

Pelaku industri pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendesak adanya kontrol ketat dari pemerintah daerah atas masih maraknya penjualan minuman beralkohol.


Istana Ungkap Alasan Seleksi Capim KPK Tetap Diproses Era Jokowi

6 jam lalu

Presiden Joko Widodo menerima panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk terima nama-nama calon pimpinan dan calon dewan pengawas di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, 1 Oktober 2024. Istimewa
Istana Ungkap Alasan Seleksi Capim KPK Tetap Diproses Era Jokowi

Istana menyebut Pansel KPK memang harus dibentuk oleh Presiden Jokowi agar memberikan waktu yang cukup.


Bentrok Lagi, Aparat dan Masyarakat Adat Poco Leok yang Tolak Proyek Geothermal PLN

6 jam lalu

Warga Poco Leok, NTT melakukan aksi penolakan Proyek Geotermal Poco Leok namun menghadapi kekerasan aparat. Foto: Istimewa
Bentrok Lagi, Aparat dan Masyarakat Adat Poco Leok yang Tolak Proyek Geothermal PLN

Puluhan warga masyarakat adat dan seorang jurnalis disebut menjadi korban penggunaan kekuatan berlebih aparat. Didahului perintah Jokowi di Jakarta?