Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gita Wirjawan: Tambahan Anggaran Kesehatan Rp 75 T Masih Kurang

image-gnews
Gita Wiryawan. Instagram
Gita Wiryawan. Instagram
Iklan

TEMPO.CO, JakartaBekas Menteri Perdagangan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Gita Wirjawan, menilai tambahan anggaran kesehatan yang disiapkan oleh pemerintah dalam stimulus ekonomi jilid III masih kurang untuk bisa menanggulangi wabah Virus Corona alias Covid-19 secara efektif. Pemerintah sebelumnya mengalokasikan tambahan anggaran Rp 75 triliun untuk menangani penyakit tersebut.

"Dana untuk tes, menyiapkan tempat tidur di rumah sakit,belum lagi siapkan ventilator, mendidik perawat dan dokter harus besar. Jauh di atas Rp 75 triliun yang dialokasikan dalam stimulus kemarin, stimulus kemarin masih kurang," ujar Gita kepada Tempo, Rabu, 15 April 2020. Setidaknya, berdasarkan hitungan dia, dana yang perlu digelontorkan di untuk bidang kesehatan dan sosial dalam enam bulan adalah sekitar Rp 400 triliun.

Dalam pengendalian pandemi, Gita juga berpendapat bahwa pendekatan tes per satu juta manusia bisa menjadi tolok ukur yang masuk akal. Saat ini Indonesia baru bisa memenuhi 100-200 tes per satu juta manusia. Angka itu jauh di bawah negara lain seperti Amerika Serikat, Cina, Jepang, Korea, dan Singapura yang bisa melakukan 8.000-12.000 tes per satu juta penduduk. "Kita masih jauh di belakang."

Gita mengatakan, tanpa adanya tes secara masif, pemerintah tidak bisa membuat kebijakan, misalnya lockdown atau karantina wilayah, secara efektif. Sebab, hingga saat ini tidak diketahui secara pasti penularannya ke mana, sejauh apa, dan jumlahnya berapa banyak. Kendati, menurut dia, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk sementara masih cukup tepat untuk diterapkan untuk membatasi mobilitas dan aktivitas.

"Selama kita membatasi mobilitas dan aktivitas itu bagus untuk pencegahan penularan. Tapi kita harus tahu lebih dalam lagi soal penularan. Kita mesti tahu lebih jauh orang yang di rumah yang enggak bisa keluar itu dia sakit atau tidak, positif tidak, kan bisa saja orang tanpa gejala tapi positif," tutur Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri alias Kadin Indonesia itu. Ia mengatakan hal tersebut hanya bisa dipastikan dengan memperbanyak tes. Sehingga, dana di sektor kesehatan, menurut dia, perlu ditambah.

Ihwal tes Corona, pemerintah belum berencana mendatangkan kembali alat tes polymerase chain reaction atau PCR untuk mengidentifikasi penyakit Covid-19.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Kementerian BUMN, Arya Sinulingga, mengatakan alat yang ada saat ini sudah cukup. “Alat lab yang sekarang sudah mencukupi,” kata Arya kepada Tempo, Rabu, 15 April 2020.

Alat tes PCR yang baru-baru ini didatangkan Kementerian BUMN berasal dari Roche, Swiss. Pemerintah mengimpor dua unit alat automatic RNA dan 18 buah light cycle detector PCR.

Alat automatic RNA akan mampu mengetes masing-masing 1.000 spesimen per hari. Sedangkan light detector masing-masing bakal mampu mengetes 500 spesimen per hari. Alat tes PCR ini sudah tiba di Indonesia sejak Sabtu, 4 April lalu.

Selain di Jakarta, alat tes Corona ini akan didistribusikan ke beberapa lab di daerah. Di antaranya Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Papua. Masing-masing daerah itu merupakan titik ditemukannya episentrum penyebaran virus corona. “Kami lagi setup di daerah-daerah,” katanya.

FRISKI RIANA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

3 hari lalu

Warga menerima Alat Memasak Listrik (AML) berupa penanak nasi yang didistribusikan oleh PT Pos Indonesia di kawasan Manggarai, Jakarta, Senin, 8 Januari 2024. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendistribusikan 500.000 Rice Cooker. Tempo/Tony Hartawan
Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.


Program Rice Cooker Gratis ESDM Tersalurkan 68,5 Persen, Habiskan Duit Rp 176 Miliar

3 hari lalu

Warga menerima Alat Memasak Listrik (AML) berupa penanak nasi yang didistribusikan oleh PT Pos Indonesia di kawasan Manggarai, Jakarta, Senin, 8 Januari 2024. Rice cooker yang akan didistribusikan memiliki kapasitas 1,8-2,0 liter, mencantumkan label Standar Nasional Indonesia (SNI) dan hemat energi, serta memenuhi ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Tempo/Tony Hartawan
Program Rice Cooker Gratis ESDM Tersalurkan 68,5 Persen, Habiskan Duit Rp 176 Miliar

ESDM meminta maaf program hibah rice cooker gratis belum bisa memenuhi harapan.


Apa yang Membuat Mensos Nangis di DPR? Tri Rismaharini: Kami Tidak Nyopet Satu Rupiah Pun

8 hari lalu

Menteri Sosial Tri Rismaharini menangis dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Selasa 19 Maret 2024. Foto : Istimewa
Apa yang Membuat Mensos Nangis di DPR? Tri Rismaharini: Kami Tidak Nyopet Satu Rupiah Pun

Momen Mensos Risma dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, dari menangis hingga dicecar soal realisasi anggaran Kemensos tahun 2023.


Tips Alokasikan Keuangan dari Pakar, Termasuk untuk Lebaran

8 hari lalu

Ilustrasi wanita mengatur alokasi keuangan. Freepik.com/marymarkevich
Tips Alokasikan Keuangan dari Pakar, Termasuk untuk Lebaran

Perencana keuangan membagikan saran mengalokasikan anggaran, termasuk menghadapi kenaikan harga menjelang Lebaran


Mentan Pastikan Sri Mulyani Segera Keluarkan Surat Keputusan Tambahan Pupuk Subsidi

9 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Mentan Pastikan Sri Mulyani Segera Keluarkan Surat Keputusan Tambahan Pupuk Subsidi

Mentan Amran Sulaiman memastikan Menteri Keuangan Sri Mulyani bakal segera mengeluarkan SK soal tambahan pupuk subsidi sebanyak 9,55 juta ton.


Terpopuler: Menteri ESDM Sebut Bahlil Cabut 2.051 Izin Tambang, Sri Mulyani Sebut Anggaran Bansos 2024 Melonjak 135 Persen

9 hari lalu

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif usai menghadiri Indonesia EBTKE Conex 2023 di ICE BSD, Tangerang, Rabu, 12 Juli 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Terpopuler: Menteri ESDM Sebut Bahlil Cabut 2.051 Izin Tambang, Sri Mulyani Sebut Anggaran Bansos 2024 Melonjak 135 Persen

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia sudah mencabut 2.051 Izin Usaha Pertambangan (IUP) sejak 2022.


Sri Mulyani Ungkap Anggaran Bansos 2024 Melambung Tajam hingga 135 Persen

9 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 12 Juni 2023. Rapat tersebut membahas pengantar rencana kerja anggaran (RKA) dan rencana kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Keuangan tahun 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sri Mulyani Ungkap Anggaran Bansos 2024 Melambung Tajam hingga 135 Persen

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyebut, anggaran Bansos mengalami lonjakan tajam. Per 29 Februari 2024, realisasi anggaran Bansos mencapai Rp 9,6 triliun.


Mentan Galakkan Pompanisasi 500 Ribu Hektare di Jawa, Siapkan Anggaran Rp 5,8 Triliun

9 hari lalu

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Mentan Galakkan Pompanisasi 500 Ribu Hektare di Jawa, Siapkan Anggaran Rp 5,8 Triliun

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bakal melakukan pompanisasi pada 500 ribu hektare lahan tadah hujan di Pulau Jawa.


Mentan Sebut Anggaran Subsidi Pupuk Naik, SK DIPA Segera Keluar

10 hari lalu

Seorang pekerja mengangkut pupuk urea bersubsidi dari Gudang Lini III Pupuk Kujang di Pasir Hayam, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. (ISTIMEWA)
Mentan Sebut Anggaran Subsidi Pupuk Naik, SK DIPA Segera Keluar

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan pemerintah telah memutuskan anggaran subsidi pupuk tahun ini naik.


Jokowi: Pemerintah Anggarkan Rp 868 Miliar untuk Pembangunan 209 Kilometer Jalan di Sumut

13 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan kepada wartawan usai meresmian jalan Tol - Taba Penanjung di Kota Bengkulu, Kamis 20 Juli 2023. FOTO ANTARA/Anggi Mayasari
Jokowi: Pemerintah Anggarkan Rp 868 Miliar untuk Pembangunan 209 Kilometer Jalan di Sumut

Presiden Jokowi mengatakan tahun ini, pemerintah pusat menganggarkan Rp 868 miliar untuk pembangunan 209 kilometer jalan di Sumatera Utara.