Gita Wirjawan: Tambahan Anggaran Kesehatan Rp 75 T Masih Kurang

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gita Wiryawan. Instagram

    Gita Wiryawan. Instagram

    TEMPO.CO, JakartaBekas Menteri Perdagangan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Gita Wirjawan, menilai tambahan anggaran kesehatan yang disiapkan oleh pemerintah dalam stimulus ekonomi jilid III masih kurang untuk bisa menanggulangi wabah Virus Corona alias Covid-19 secara efektif. Pemerintah sebelumnya mengalokasikan tambahan anggaran Rp 75 triliun untuk menangani penyakit tersebut.

    "Dana untuk tes, menyiapkan tempat tidur di rumah sakit,belum lagi siapkan ventilator, mendidik perawat dan dokter harus besar. Jauh di atas Rp 75 triliun yang dialokasikan dalam stimulus kemarin, stimulus kemarin masih kurang," ujar Gita kepada Tempo, Rabu, 15 April 2020. Setidaknya, berdasarkan hitungan dia, dana yang perlu digelontorkan di untuk bidang kesehatan dan sosial dalam enam bulan adalah sekitar Rp 400 triliun.

    Dalam pengendalian pandemi, Gita juga berpendapat bahwa pendekatan tes per satu juta manusia bisa menjadi tolok ukur yang masuk akal. Saat ini Indonesia baru bisa memenuhi 100-200 tes per satu juta manusia. Angka itu jauh di bawah negara lain seperti Amerika Serikat, Cina, Jepang, Korea, dan Singapura yang bisa melakukan 8.000-12.000 tes per satu juta penduduk. "Kita masih jauh di belakang."

    Gita mengatakan, tanpa adanya tes secara masif, pemerintah tidak bisa membuat kebijakan, misalnya lockdown atau karantina wilayah, secara efektif. Sebab, hingga saat ini tidak diketahui secara pasti penularannya ke mana, sejauh apa, dan jumlahnya berapa banyak. Kendati, menurut dia, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk sementara masih cukup tepat untuk diterapkan untuk membatasi mobilitas dan aktivitas.

    "Selama kita membatasi mobilitas dan aktivitas itu bagus untuk pencegahan penularan. Tapi kita harus tahu lebih dalam lagi soal penularan. Kita mesti tahu lebih jauh orang yang di rumah yang enggak bisa keluar itu dia sakit atau tidak, positif tidak, kan bisa saja orang tanpa gejala tapi positif," tutur Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri alias Kadin Indonesia itu. Ia mengatakan hal tersebut hanya bisa dipastikan dengan memperbanyak tes. Sehingga, dana di sektor kesehatan, menurut dia, perlu ditambah.

    Ihwal tes Corona, pemerintah belum berencana mendatangkan kembali alat tes polymerase chain reaction atau PCR untuk mengidentifikasi penyakit Covid-19.

    Staf Khusus Bidang Komunikasi Kementerian BUMN, Arya Sinulingga, mengatakan alat yang ada saat ini sudah cukup. “Alat lab yang sekarang sudah mencukupi,” kata Arya kepada Tempo, Rabu, 15 April 2020.

    Alat tes PCR yang baru-baru ini didatangkan Kementerian BUMN berasal dari Roche, Swiss. Pemerintah mengimpor dua unit alat automatic RNA dan 18 buah light cycle detector PCR.

    Alat automatic RNA akan mampu mengetes masing-masing 1.000 spesimen per hari. Sedangkan light detector masing-masing bakal mampu mengetes 500 spesimen per hari. Alat tes PCR ini sudah tiba di Indonesia sejak Sabtu, 4 April lalu.

    Selain di Jakarta, alat tes Corona ini akan didistribusikan ke beberapa lab di daerah. Di antaranya Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Papua. Masing-masing daerah itu merupakan titik ditemukannya episentrum penyebaran virus corona. “Kami lagi setup di daerah-daerah,” katanya.

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.