Luhut: Mungkin Saja Minggu Depan Pemerintah Bilang Tak Ada Mudik

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan seusai menghadiri diskusi bertajuk 'Merajut Konektivitas Ibu Kota Negara' di Jakarta Pusat, Rabu, 26 Februari 2020. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan seusai menghadiri diskusi bertajuk 'Merajut Konektivitas Ibu Kota Negara' di Jakarta Pusat, Rabu, 26 Februari 2020. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan memastikan pemerintah masih membuka kemungkinan pelarangan mudik dalam beberapa pekan ke depan. Kebijakan ini akan diambil sesuai dengan perkembangan yang terjadi pada masa mendatang.

    "Mungkin saja minggu depan atau kapan, pemerintah mengatakan tidak ada mudik," ujar Luhut dalam konferensi pers yang dilakukan secara virtual, Selasa petang, 14 April 2020.

    Adapun saat ini, pemerintah belum memutuskan adanya pelarangan mudik. Kebijakan yang disetujui oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi baru sebatas imbauan agar masyarakat tetap berada di rumah dan tidak ke luar kota.

    Menurut Luhut, pemerintah akan terus mengevaluasi seluruh kebijakan yang diputuskan selama masa pandemi virus corona. Kebijakan-kebijakan tersebut pun bersifat fleksibel dengan mempertimbangkan perkembangan jumlah kasus positif virus corona.

    "Kalau peningkatannya makin banyak atau belum turun, atau turun namun tidak signifikan, ya bisa saja kami bilang tutup, tidak ada (mudik) dulu," ucapnya.

    Dengan keputusan ini, Luhut meminta masyarakat tidak beranggapan bahwa pemerintah kurang tegas. Musababnya, menurut dia, pemerintah sudah memiliki formula untuk mengatasi situasi yang terjadi. Dengan begitu, keputusan yang diambil pun mengacu pada formula-formula tersebut.

    Keputusan pemerintah untuk tidak melarang mudik ini dikritik oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). YLKI mengibaratkan pemerintah tengah lari dari tanggung jawab lantaran tidak menetapkan larangan mudik di masa pandemi virus corona.

    Sebab, menurut YLKI, kebijakan ini cenderung menggeser persoalan dari pusat ke daerah. "Sebenarnya ini semacam bentuk lari dari tanggung jawab. Pemerintah pusat enggak bisa menanggung biaya (perantau di Jakarta) sehingga akhirnya diserahkan ke pemda (pemerintah daerah)," ujar Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam konferensi video, Ahad, 12 April 2020.

    Tulus mengatakan, mengacu hasil survei Badan Penelitian dan Pembangunan Kementerian Perhubungan, sebanyak 37 persen responden saat ini masih belum memutuskan mudik atau tidak. Dari data itu, kata dia, pemerintah semestinya merasa was-was. Sebab, bila setengah dari persentase responden tersebut memutuskan mudik, pemerintah daerah harus bersiap menerima sekitar 18 persen perantau dari Jakarta dan sektiarnya.

    Dikhawatirkan, masih adanya tren pemudik ini akan berkontribusi menyumbang penyebaran infeksi virus corona di luar Jakarta dan kota-kota sekitarnya. Di sisi lain, Tulus menilai kebijakan pemerintah yang masih membolehkan mudik ini kontradiktif dengan pemerintah daerah.

    FRANCISCA CHRISTY ROSANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.