Luhut: Mungkin Saja Minggu Depan Pemerintah Bilang Tak Ada Mudik

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan seusai menghadiri diskusi bertajuk 'Merajut Konektivitas Ibu Kota Negara' di Jakarta Pusat, Rabu, 26 Februari 2020. TEMPO/Francisca Christy Rosana

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan memastikan pemerintah masih membuka kemungkinan pelarangan mudik dalam beberapa pekan ke depan. Kebijakan ini akan diambil sesuai dengan perkembangan yang terjadi pada masa mendatang.

"Mungkin saja minggu depan atau kapan, pemerintah mengatakan tidak ada mudik," ujar Luhut dalam konferensi pers yang dilakukan secara virtual, Selasa petang, 14 April 2020.

Adapun saat ini, pemerintah belum memutuskan adanya pelarangan mudik. Kebijakan yang disetujui oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi baru sebatas imbauan agar masyarakat tetap berada di rumah dan tidak ke luar kota.

Menurut Luhut, pemerintah akan terus mengevaluasi seluruh kebijakan yang diputuskan selama masa pandemi virus corona. Kebijakan-kebijakan tersebut pun bersifat fleksibel dengan mempertimbangkan perkembangan jumlah kasus positif virus corona.

"Kalau peningkatannya makin banyak atau belum turun, atau turun namun tidak signifikan, ya bisa saja kami bilang tutup, tidak ada (mudik) dulu," ucapnya.

Dengan keputusan ini, Luhut meminta masyarakat tidak beranggapan bahwa pemerintah kurang tegas. Musababnya, menurut dia, pemerintah sudah memiliki formula untuk mengatasi situasi yang terjadi. Dengan begitu, keputusan yang diambil pun mengacu pada formula-formula tersebut.

Keputusan pemerintah untuk tidak melarang mudik ini dikritik oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). YLKI mengibaratkan pemerintah tengah lari dari tanggung jawab lantaran tidak menetapkan larangan mudik di masa pandemi virus corona.

Sebab, menurut YLKI, kebijakan ini cenderung menggeser persoalan dari pusat ke daerah. "Sebenarnya ini semacam bentuk lari dari tanggung jawab. Pemerintah pusat enggak bisa menanggung biaya (perantau di Jakarta) sehingga akhirnya diserahkan ke pemda (pemerintah daerah)," ujar Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam konferensi video, Ahad, 12 April 2020.

Tulus mengatakan, mengacu hasil survei Badan Penelitian dan Pembangunan Kementerian Perhubungan, sebanyak 37 persen responden saat ini masih belum memutuskan mudik atau tidak. Dari data itu, kata dia, pemerintah semestinya merasa was-was. Sebab, bila setengah dari persentase responden tersebut memutuskan mudik, pemerintah daerah harus bersiap menerima sekitar 18 persen perantau dari Jakarta dan sektiarnya.

Dikhawatirkan, masih adanya tren pemudik ini akan berkontribusi menyumbang penyebaran infeksi virus corona di luar Jakarta dan kota-kota sekitarnya. Di sisi lain, Tulus menilai kebijakan pemerintah yang masih membolehkan mudik ini kontradiktif dengan pemerintah daerah.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA






Luhut: Sektor Kelautan dan Perikanan RI Harus Masuk 5 Besar Ekspor Dunia

1 jam lalu

Luhut: Sektor Kelautan dan Perikanan RI Harus Masuk 5 Besar Ekspor Dunia

Luhut mengatakan laut Indonesia yang seluas 6,4 juta kilometer persegi dan berada di posisi geostrategis sangat menguntungkan.


Genap Berusia 75 Tahun, Ini Jejak Karier Luhut Binsar Pandjaitan di Militer, Politik dan Bisnis

1 jam lalu

Genap Berusia 75 Tahun, Ini Jejak Karier Luhut Binsar Pandjaitan di Militer, Politik dan Bisnis

Hari ini 28 September 2022, Luhut Binsar Pandjaitan genap berusia 75 tahun. Berikut jejak karier Menkomarinves ini di militer, politik, dan bisnis.


Terkini Bisnis: Pedagang Pasar Keluhkan Mendag Banyak Pencitraan, RI Dianggap Super Power

4 jam lalu

Terkini Bisnis: Pedagang Pasar Keluhkan Mendag Banyak Pencitraan, RI Dianggap Super Power

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Rabu siang dimulai dari Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) memberikan sorotan tajam terhadap Mendag.


Dunia Melihat Indonesia sebagai Negara Super Power Mini, Apa Maksud Luhut

5 jam lalu

Dunia Melihat Indonesia sebagai Negara Super Power Mini, Apa Maksud Luhut

Luhut Binsar Panjaitan menceritakan beberapa pakar ekonomi di Amerika Serikat memuji kondisi perekonomian Indonesia.


F1 H2O 2023 di Danau Toba, PUPR Akan Bangun Akses dan Infrastruktur Pendukung

5 jam lalu

F1 H2O 2023 di Danau Toba, PUPR Akan Bangun Akses dan Infrastruktur Pendukung

PUPR akan mendukung gelaran Kejuaraan Dunia Perahu Motor Formula 1 (F1 H2O) yang digelar di Danau Toba, Sumatera Utara, pada 24-26 Februari 2023.


F1 H20 2023 di Danau Toba, Luhut: Kontrak 5 Tahun, Bisa Seperti Mandalika

7 jam lalu

F1 H20 2023 di Danau Toba, Luhut: Kontrak 5 Tahun, Bisa Seperti Mandalika

Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan Kejuaraan Dunia Perahu Motor Formula 1 (F1 H20) di Danau Toba, Sumatera Utara, merupakan langkah yang bagus.


Ancaman Resesi Global 2023, Luhut: Kita Harus Kompak Hadapi Keadaan

9 jam lalu

Ancaman Resesi Global 2023, Luhut: Kita Harus Kompak Hadapi Keadaan

Luhut Binsar Panjaitan meminta Indonesia harus kompak menghadapi ancaman resesi global 2023.


Penumpang Pesawat Tujuan Bali Naik 123 Persen, Luhut Minta Menhub Tambah Kapasitas

9 jam lalu

Penumpang Pesawat Tujuan Bali Naik 123 Persen, Luhut Minta Menhub Tambah Kapasitas

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan wisatawan Nusantara terus mengalami peningkatan.


Luhut Bilang Pakar Ekonomi AS Puji Perekonomian Indonesia: Akibat Leadership Jokowi

9 jam lalu

Luhut Bilang Pakar Ekonomi AS Puji Perekonomian Indonesia: Akibat Leadership Jokowi

Saat berkunjung ke Amerika Serikat, Menteri Luhut bercerita banyak pakar ekonomi yang memberikan apresiasi terhadap kondisi ekonomi Indonesia.


Program Kompor Listrik Batal, Luhut: Kita Tidak Ingin Buru-buru Kemudian Bermasalah

10 jam lalu

Program Kompor Listrik Batal, Luhut: Kita Tidak Ingin Buru-buru Kemudian Bermasalah

Menteri Luhut angkat bicara soal pembatalan program konversi ke kompor listrik.